Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Luwu Timur akhirnya mencapai kata sepakat dalam merespons wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya. Dalam agenda pembahasan yang berlangsung di Ruang Banggar DPRD setempat pada Selasa, 3 Februari 2026, para wakil rakyat kompak menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penggabungan wilayah tersebut ke daerah otonomi baru yang tengah diusulkan. Sikap ini sekaligus menjawab keraguan masyarakat yang selama ini mempertanyakan keseriusan daerah dalam mendukung pemekaran.
Diskusi yang berjalan alot dan penuh antusiasme tersebut bukan sekadar formalitas belaka. Berbagai gagasan dan pendekatan strategis mengemuka dari para legislator, mulai dari jalur normatif hingga manuver politik yang lebih masif. Hasil simulasi menunjukkan kekompakan dan tekad kuat wakil rakyat untuk memperjuangkan pemekaran hingga ke pemerintah pusat.
Badawi Alwi yang mewakili Fraksi Golkar mengemukakan dua skenario strategis dalam forum tersebut. Opsi pertama adalah pembentukan Kabupaten Luwu Tengah terlebih dahulu, meskipun ia mengingatkan bahwa langkah ini berimplikasi pada penundaan pembentukan provinsi selama tujuh tahun. Alternatif kedua yang ditawarkannya adalah mempererat komunikasi politik dengan sejumlah daerah tetangga seperti Kolaka, Toraja, Toraja Utara, hingga Enrekang. Ia pun menyarankan agar panitia terus menekan pemerintah pusat untuk segera mencabut moratorium Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB).
Pendapat senada disampaikan HM. Siddiq BM dari Fraksi Nasdem yang mendukung gagasan merangkul Toraja dan Toraja Utara sebagai mitra koalisi. Siddiq menilai dukungan moral tidak cukup, sehingga ia menantang seluruh anggota dewan serta para pengusaha yang berinvestasi di kawasan Luwu Raya untuk berkontribusi secara nyata. Dalam pernyataannya yang mengejutkan, ia menyatakan kesediaan memotong gajinya sebagai anggota dewan selama sepuluh bulan dan menyumbangkan seluruhnya untuk dana perjuangan pembentukan provinsi.
Siddiq juga menyampaikan visinya mengenai iklim investasi di masa depan, dengan menjadikan pola perlakuan PT Vale terhadap warga lokal Sorowako sebagai tolok ukur. Ia berharap investor lain kelak memberikan porsi lebih besar bagi masyarakat setempat, mencakup peluang usaha, beasiswa pendidikan, hingga akses layanan kesehatan gratis. Sementara itu, Mahading dari Fraksi PDIP memberi catatan penting terkait keseimbangan antara pendekatan normatif dan langkah politik. Ia menegaskan bahwa Luwu Timur telah bulat menyatakan sikap bergabung, namun isu kewilayahan dan pemenuhan jumlah kabupaten seharusnya tidak menjadi beban pembahasan di tingkat DPRD setempat.
Mahading pun mengingatkan agar perjuangan ini tidak didasari sentimen ketidakadilan terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Baginya, semangat utama pembentukan provinsi adalah memperpendek rentang kendali pemerintahan agar lebih dekat dengan rakyat, bukan dilatarbelakangi kekecewaan. Arisal yang juga berasal dari Fraksi PDIP kemudian mempertegas hasil pertemuan tersebut dengan menyatakan seluruh pihak yang hadir telah satu suara bahwa Luwu Timur merupakan bagian tak terpisahkan dari Provinsi Luwu Raya. Seluruh masukan tambahan yang muncul akan dicatat sebagai bahan pertimbangan, dan kesepakatan bersama ini dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna pada 6 Februari 2026 untuk mendapatkan pengesahan resmi.
