Luwu Timur – Langkah pemkab setempat untuk memperkuat layanan air bersih sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah mendapat lampu hijau dari DPRD. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang duduk di legislatif menyatakan sikap setuju terhadap rencana penambahan modal bagi badan usaha milik daerah yang mengelola air minum. Sikap tersebut disampaikan dalam agenda paripurna yang digelar di OKSON, Luwu Timur, pada Senin, 18 Mei 2026.
Harisal, juru bicara fraksi, membacakan pandangan umum yang menegaskan bahwa dukungan ini berlandaskan pada kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Regulasi yang menjadi payung hukum adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2023 beserta rancangan perubahannya yang tengah berproses. Perda tersebut mengatur soal penyertaan modal dari kas daerah ke Perumdam Waemami.
Menurut Harisal, keberadaan regulasi ini sangat penting sebagai dasar penguatan kapasitas internal perusahaan daerah. Dengan fondasi legal yang solid, Perumdam Waemami diharapkan mampu memenuhi kebutuhan warga akan air bersih sekaligus memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kas daerah. Fraksi berlogo banteng itu menilai penambahan modal, baik berbentuk dana tunai maupun aset pemerintah, sudah sesuai dengan amanat Pasal 2 dalam perda tersebut.
Adapun tujuan utama dari langkah ini adalah optimalisasi layanan serta pemanfaatan kekayaan daerah yang lebih produktif. Skema kerja sama yang dijalankan diharapkan bermuara pada kesejahteraan masyarakat luas. Kendati mendukung, fraksi tidak memberikan restu tanpa catatan. Sejumlah poin kritis dan rekomendasi dilayangkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan efektif di lapangan.
Sorotan utama tertuju pada lonjakan nilai modal yang signifikan dalam rancangan aturan terbaru. Pasal 5 dokumen revisi menyebutkan angka suntikan dana tunai hingga 2025 mencapai Rp60,946 miliar. Sementara itu, Pasal 7 mengatur tambahan modal lanjutan yang jauh lebih besar, yakni Rp100 miliar, yang direncanakan dicairkan bertahap dari 2026 sampai 2030.
Fraksi PDIP menilai rencana tersebut masuk akal dengan sejumlah prasyarat mutlak. Prasyarat itu antara lain target kinerja yang jelas dan terukur, keterbukaan laporan keuangan yang telah diaudit, serta jaminan prioritas layanan air bersih bagi warga berpenghasilan rendah. Fraksi menekankan bahwa air harus diposisikan sebagai hak dasar, bukan sekadar komoditas bisnis semata.
Atas dasar itu, fraksi menyampaikan rekomendasi konkret. Pertama, pemerintah daerah bersama direksi Perumdam Waemami wajib menyusun rencana bisnis dan investasi yang komprehensif, lengkap dengan indikator kinerja yang bisa diaudit publik dan diawasi DPRD. Kedua, dana penyertaan modal diarahkan untuk program prioritas seperti perbaikan jaringan pipa tua, peningkatan kapasitas instalasi pengolahan air, serta perluasan layanan sampai ke desa-desa yang belum terjangkau.
DPRD berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan agar setiap rupiah yang digelontorkan benar-benar memberi manfaat kembali kepada masyarakat. Harapannya, dana tersebut tidak menjadi beban tambahan bagi APBD. Kerja sama strategis dalam pengelolaan distribusi juga didorong agar layanan lebih responsif terhadap kebutuhan warga. Terakhir, fraksi menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia dan tata kelola perusahaan sehingga Perumdam Waemami dapat beroperasi secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan tanpa bergantung penuh pada suntikan modal.
