Langkah Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) dalam menyelidiki perkara pengadaan mobil ambulans di wilayah ring satu tambang PT Vale mendapat angin segar. Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Luwu Timur menyatakan sikap solid untuk mengawal proses hukum yang tengah berjalan tersebut. Kasus ini dinilai bukan hanya soal pengadaan yang gagal, melainkan telah menyentuh hajat hidup orang banyak terkait layanan kesehatan masyarakat di daerah tersebut.
Muhammad Nur, Ketua Fraksi PDIP DPRD Luwu Timur, mengatakan bahwa aspirasi warga terkait ambulans bersumber dana corporate social responsibility (CSR) PT Vale telah diterima langsung oleh pihaknya. Dia menyebutkan dalam waktu dekat akan digelar pertemuan bersama Dinas Kesehatan, manajemen PT Vale, dan para kepala desa penerima manfaat program Garda Sehat. Muhammad Nur juga mengungkapkan adanya rencana untuk mengundang vendor Erwin Sandi, namun yang bersangkutan tidak dapat ditemui keberadaannya. Ia menduga kuat Erwin Sandi yang juga memimpin Pospera Luwu Timur itu telah menghilang, sehingga dikhawatirkan kerugian paling besar akan dialami masyarakat.
Menurut Muhammad Nur, aparat penegak hukum layak turun tangan lantaran manfaat program tersebut belum pernah dirasakan warga. Fraksinya mendesak kasus ini diusut hingga tuntas dan terang. Ia bahkan merekomendasikan penyidik untuk menelusuri rekening milik vendor demi mengikuti jejak aliran dana yang telah digelontorkan. Rekomendasi itu dinilai penting agar proses pemeriksaan dapat berjalan menyeluruh tanpa terkecuali.
Wahiddin Wahid dari Fraksi Golkar menyatakan DPRD tidak dapat berdiam diri menghadapi persoalan ini. Meski anggaran pembelian ambulans tidak bersumber dari APBD, namun peruntukannya jelas bagi warga desa di kawasan pemberdayaan PT Vale. Hilangnya vendor secara tiba-tiba dianggapnya sebagai petunjuk kuat adanya kejanggalan yang wajib dibedah secara kelembagaan. Wahiddin menyoroti fakta bahwa hampir separuh warga Kabupaten Luwu Timur menetap di wilayah pemberdayaan PT Vale, sehingga kegagalan pengadaan berdampak langsung pada puluhan ribu penduduk. Fraksi Golkar berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk menelaah berbagai kejanggalan, termasuk alasan pengadaan yang hanya dipercayakan kepada satu vendor padahal pihak desa memiliki peluang untuk mengadakan ambulans secara mandiri.
Pandangan lain disampaikan Muh. Rivaldi dari Fraksi PAN. Ia menyebutkan laporan dari sejumlah aliansi masyarakat Luwu Timur telah diterima fraksinya. Para pelapor mempersoalkan pengadaan mobil sehat yang dananya berasal dari CSR PT Vale, tetapi unitnya belum juga diterima warga. Rivaldi menegaskan agenda berikutnya adalah RDP lanjutan dengan menghadirkan seluruh pemangku kepentingan. Ia mengingatkan bahwa program pemberdayaan masyarakat idealnya mengacu pada empat prinsip pokok, yaitu partisipatif melalui musrenbangdes, berbasis kebutuhan dari kajian sosial ekonomi, berkelanjutan dengan exit strategy, serta transparan dan akuntabel yang dilaporkan kepada Pemda dan Kementerian ESDM. Rivaldi menyayangkan munculnya persoalan dalam pengadaan tersebut dan mendukung penuh aparat hukum untuk mengungkapkannya demi kejelasan bagi publik.
Sikap berbeda diambil Fraksi GPR. Sarkawi selaku perwakilannya memilih bersikap hati-hati dengan menunggu hasil RDP sebelum menentukan langkah politik berikutnya. Keputusan ini diambil sebagai bentuk kehatian-hatian dalam merespons kasus yang tengah menjadi perhatian publik.
