Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Anti Korupsi (Formak) Luwu Timur menggelar unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Jumat, 26 Juni 2026. Aksi tersebut menyorot dua persoalan hukum penting yang sedang berproses di Kabupaten Luwu Timur, yaitu pengadaan seragam sekolah gratis dan pengadaan 19 unit mobil ambulans dari total 24 unit yang dibiayai dana CSR PT Vale. Kedua perkara ini dinilai menyimpan potensi tindak pidana korupsi yang membutuhkan penanganan serius dan menyeluruh.
Formak Lutim berpandangan bahwa praktik korupsi merupakan ancaman tersembunyi yang merusak hak-hak dasar masyarakat di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Setiap nilai uang yang diselewengkan, meskipun jumlahnya kecil, pada hakikatnya mengurangi hak publik yang seharusnya diterima. Mereka juga meyakini bahwa perkara ini tidak berjalan sendiri, melainkan diduga melibatkan sejumlah pihak dan memungkinkan adanya aktor-aktor besar di baliknya.
Putra selaku koordinator aksi menyatakan pihaknya secara berkelanjutan memantau perkembangan kedua perkara ini. Ia menegaskan pentingnya aparat penegak hukum mempertahankan integritas dan tidak gampang terpengaruh oleh berbagai intervensi yang saat ini marak dibicarakan masyarakat. Putra mengkhawatirkan upaya intervensi tersebut dapat menghentikan perkara, atau bila berlanjut, hanya akan menjerat pelaku kecil tanpa menyentuh otak di balik kasus ini. Ia juga menyoroti perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih Kabupaten Luwu Timur tahun ini sebagai hal yang mengundang tanda tanya besar. Menurutnya, capaian tersebut perlu dikaji ulang secara mendalam, terutama karena bersamaan dengan berlangsungnya pemeriksaan perkara korupsi. Sebagai bahan refleksi, ia merujuk pada kasus Bupati Muara Enim yang melibatkan oknum BPK.
Dalam pernyataan sikap resminya, Formak Lutim menyampaikan sejumlah tuntutan tegas kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pertama, pengawasan dan supervisi khusus atas seluruh dugaan perkara korupsi di Luwu Timur diminta untuk diambil alih langsung oleh Kejati Sulsel. Kedua, penyidikan pengadaan seragam dan ambulans diharapkan berjalan sesuai prinsip profesionalisme, transparan, dan bebas dari campur tangan politik serta tekanan ekonomi. Formak Lutim juga mendesak penelusuran menyeluruh terhadap semua pihak yang berperan, termasuk pelaksana teknis, penyedia barang, pengambil keputusan, sampai mereka yang diduga memperoleh keuntungan dari korupsi tersebut.
Selain itu, mereka mendesak adanya pendalaman pada sejumlah program strategis dan proyek besar lain di Kabupaten Luwu Timur yang berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara. Terkait opini WTP yang diperoleh pemerintah daerah, Formak Lutim meminta Kejati Sulsel mencermati secara khusus proses dan substansi pengelolaan keuangan daerah. Mereka menolak tegas bila predikat tersebut dipakai sebagai tameng politik, sarana pencitraan, atau alasan untuk membungkam kritik publik dan memberhentikan proses hukum yang sedang berjalan. Formak menilai opini audit tidak semestinya menjadi dasar pembenaran untuk menyembunyikan praktik yang merusak integritas audit keuangan negara.
Pada akhirnya, Formak Lutim mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, akademisi, organisasi sipil, dan insan pers, untuk bersama-sama mengawal proses hukum ini. Mereka menilai pembangunan tanpa keadilan dan kesejahteraan tanpa integritas hanyalah ilusi. Diperlukan keberanian kolektif guna memberantas korupsi hingga ke akarnya demi mewujudkan Luwu Timur yang benar-benar bersih dan berdaulat.
