OKSON, LUWU TIMUR, – Sejumlah Fraksi di DPRD Kabupaten Luwu Timur kini mulai merespon polemik mobil ambulan yang bermasalah.
Mereka juga mendukung langkah Polda Sulsel membongkar persoalan pengadaan mobil ambulan desa yang gagal di wujudkan vendor Erwin Sandi.
Muhammad Nur, Ketua Fraksi PDIP dikonfirmasi pada Selasa ( 19/05/2026) mengatakan, kemarin DPRD Luwu Timur sudah menerima aspirasi masyarakat terkait pengadaan mobil ambulan desa yang bersumber dari dana CSR PT Vale.
Untuk itu dalam waktu dekat ini DPRD akan membahas persoalan tersebut dengan mengundang berbagai pihak yang terkait langsung dengan ambulan tersebut.
Karena ambulan itu untuk mendukung program garda sehat, maka kami akan mengundang juga Dinas Kesehatan, PT Vale, Kepala Desa. ” Sebenarnya Erwin Sandi juga mau kami undang tapi kita tidak tahu dimana dia berada. ” Ungkap Muh. Nur.
Menurut Muh. Nur, jika benar Vendornya dalam hal ini ketua Pospera Luwu Timur Erwin Sandi benar melarikan diri, berarti yang paling dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat. Karena asas manfaat dari program ini tidak dirasakan warga yang berada di lingkar tambang PT Vale.
Fraksi PDIP mendukung penuh kasus ini ditangani aparat hukum agar persoalan ini bisa terang benderang. ” Selain memeriksa pihak – pihak yang terkait, saran kami periksa juga nomor rekeningnya itu vendor, agar bisa diketahui aliran dananya. ” Tandas Muh. Nur.
Wahiddin Wahid dari Fraksi Golkar, menegaskan DPRD Kabupaten Luwu Timur harus bersikap terkait kasus ambulan desa ini. Meskipun sumber anggarannya bukan dari APBD namun peruntukan ambulan itu untuk warga desa yang ada di wilayah pemberdayaan PT Vale.
Dengan menghilangnya Vendor pengadaan ambulan tersebut secara tiba – tiba menandakan ada persoalan serius dalam pengadaan ambulan itu.
” Saya sudah sampaikan, kasus pengadaan mobil ambulan desa yang bermasalah ini harus diseriusi oleh DPRD secara kelembagaan, karena polemik ambulan desa untuk mendukung program Garda Sehat Luwu Timur ini sangat menyita perhatian publik. ” Ujar Wahidin.
Kemudian, peruntukan ambulan ini untuk masyarakat yang ada di wilayah pemberdayaan PT Vale. Nah kita ketahui hampir 50 persen penduduk Luwu Timur ini berada di wilayah pemberdayaan PT Vale, jika ambulan ini gagal diadakan maka yang rugi adalag masyarakat.
Selain itu kita juga akan melakukan RDP terkait pengadaan mobil ambulan ini, banyak kejanggalan disana, salah satunya kenapa mesti diarahkan kepada satu orang pengadaan ambulan ini. Sementara pihak desa sendiri kalau tidak salah bisa dan diperbolehkan untuk mengadakan sendiri mobil ambulan tersebut.
Muh.Rivaldi dari Fraksi PAN, terkait ambulan tersebut mengatakan, kemarin kami di DPRD Luwu Timur sudah menerimah aspirasi dari masyarakat salah satu aliansi masyarakat luwu timur yang membawa aspirasi terkait dengan pengadaan mobil sehat yang menggunakan sumber anggaran dari dana CSR PT Vale yang sampai hari ini unitnya belum dirasakan masyarakat penerima manfaat.
Dari pertemuan tersebut kami selanjutnya akan mengagendakan RDP lanjutan dengan mengundang pihak pihak yang terkait.
seperti yang kita ketahui kata Rivaldi, program pemberdayaan masyarakat ini sejatinya memenuhi 4 prinsip pelaksaan :
1. Partisipatif: Disusun bersama masyarakat lewat musrenbangdes/musyawarah desa
2. Berbasis kebutuhan: berdasarkan hasil kajian sosial ekonomi masyarakat.
3. Berkelanjutan: ada rencana exit strategy
4. Transparan dan Akuntabel: dilaporkan ke Pemda dan Kementerian ESDM. Olehnya itu kita ingin memastikan program pemberdayaan masyarakat ini betul betul bisa hadir memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat sehingga prosesnya perlu kita ketahui lebih dalam.
” Sangat kita sayangkan jika pengadaan ambulan ini bermasalah, olehnya itu Fraksi PAN juga mendukung APH mengusut pengadaan mobil ambulan ini agar publik mengetahui apa sebenarnya yang terjadi sampai pengadaan ambulan garda sehat ini bermasalah. ” Kata Rivaldi.
Fraksi GPR, Sarkawi, akan menyikapi persoalan tersebut menunggu hasil RDP. ” Fraksi GPR menunggu hasil RDP dulu ya, setelah itu kami baru akan bersikap. ” Tutupnya. ( oks/***)
