Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan menyatakan komitmennya untuk mendalami seluruh berkas pengaduan serta dugaan persoalan yang disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur (HMPLT) terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta aset Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Pernyataan tersebut mengemuka dalam pertemuan antara perwakilan mahasiswa dan jajaran BPK Sulsel di Makassar pada Selasa, 12 Mei 2026.
Kasubag Hukum BPK Sulsel, Ardi Nurbestari, yang menerima langsung aspirasi para demonstran di halaman kantor BPK Sulsel yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, mengungkapkan bahwa berkas tuntutan baru saja diterima sesaat sebelum aksi dimulai. Ia menyampaikan perlunya koordinasi internal dengan tim pemeriksa guna memutuskan langkah tindak lanjut yang tepat. Ardi menegaskan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan pernyataan ekstensif karena setiap keputusan harus didasarkan pada fakta dan regulasi yang berlaku.
Ardi mengutarakan penghargaannya kepada mahasiswa asal Luwu Timur yang dinilai berperan aktif dalam mengawasi transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia menekankan bahwa seluruh masukan dari masyarakat, termasuk dari lingkungan akademisi, akan diperlakukan dengan sungguh-sungguh apabila disertai bukti dan kelengkapan dokumen yang sah. Lebih lanjut, ia memastikan bahwa BPK terbuka terhadap berbagai bentuk kritik serta saran yang membangun dari publik.
Dalam aksi demonstrasi tersebut, HMPLT mengangkat beberapa isu krusial, di antaranya dugaan pergeseran anggaran yang tidak melalui prosedur pembahasan resmi, tata kelola Barang Milik Daerah (BMD), serta potensi ketidaksesuaian administrasi fiskal. Massa aksi mendesak agar BPK melakukan audit investigatif terkait dugaan pelanggaran dalam pengelolaan anggaran di Kabupaten Luwu Timur. Menanggapi hal ini, Ardi meminta agar HMPLT melengkapi laporan dengan dokumen pendukung untuk selanjutnya diproses oleh tim pemeriksa.
Ia menjelaskan bahwa setiap pemeriksaan yang dilakukan BPK wajib berpijak pada data, dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, seluruh laporan yang masuk harus diverifikasi baik dari aspek administratif maupun normatif. Ardi juga memastikan bahwa dokumen pernyataan sikap yang telah diserahkan oleh mahasiswa akan menjadi bahan kajian internal lembaga. Ia menambahkan bahwa kanal komunikasi dengan mahasiswa tidak ditutup; apabila terdapat temuan tambahan, dapat disampaikan melalui situs resmi BPK atau menghubungi petugas penghubung.
Ardi menegaskan bahwa BPK tidak akan mengelak dari permasalahan yang diadukan, namun seluruh proses tetap berpedoman pada prosedur operasional dan kewenangan institusi. Sementara itu, HMPLT memandang respons yang diberikan sebagai langkah awal yang konstruktif dalam upaya memperkuat pengawasan keuangan di Luwu Timur. Mereka berharap desakan moral yang disampaikan melalui unjuk rasa damai ini dapat ditindaklanjuti dengan sungguh-sungguh oleh BPK. Kegiatan demonstrasi tersebut berlangsung kondusif, mendapatkan pengawalan dari aparat keamanan, dan ditutup dengan penyerahan resmi dokumen sikap kepada pihak BPK Sulsel.
