Menu

Mode Gelap
BPK Sulsel Respons Aspirasi HMPLT, Siap Pelajari Dugaan Persoalan APBD Luwu Timur HMPLT Demo BPK Sulsel, Desak Audit Investigatif APBD Luwu Timur Makin Menarik, Tak Pernah Tanda Tangan Dukumen Pencairan Keuangan  Direktur PT Malili Suplai Utama Keberatan Dengan Bank Mandiri Banyak Kejanggalan Dalam Pengadaan Ambulan Desa Dari Dana CSR Vale. Erwin Sandi Masih Misteri, Waktunya APH Bertindak Untuk Memaksimalkan Pelayanan, Pemkab Lutim Restui Penyesusian Tarif Air Perumdam Waemami Menuju Zero Accident PT CLM Gelar Defensive Driving Training

BERITA

Asisten Pemerintahan dan Kesra Tutup Rapat Evaluasi Terkait Persiapan Penilaian KKS 2025


					Asisten Pemerintahan dan Kesra Tutup Rapat Evaluasi Terkait Persiapan Penilaian KKS 2025 Perbesar

OKSON, LUWU TIMUR,- Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika menutup rangkaian kegiatan Rapat Evaluasi Forum Kabupaten dan Tim Penyusun serta Forum Kecamatan dan Pokja Desa Sehat dalam rangka persiapan penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS) yang berlangsung di Hotel Remcy Makassar, Sabtu (15/06/2024).

Kegiatan ini turut dihadiri, Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Sulawesi Selatan, Muslim Rasyid, Perwakilan OPD Lingkup Pemkab Lutim dalam hal ini Tim Pembina Kabupaten Sehat serta para koordinator setiap tatanan.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Aini Endis Anrika menyampaikan bahwa telah dilakukan rapat evaluasi forum kabupaten dan tim penyusun serta forum kecamatan dan pokja desa sehat.

“Selama tiga hari ini tentu banyak mendengarkan penjelasan dari beberapa narasumber mulai dari Ketua Forum Kabupaten/Kota Sehat Provinsi Sulawesi Selatan, Anggota Tim Pembina Provinsi Sulsel dan Ketua Forum Kabupaten Sehat Lutim,” kata Endis Anrika.

“Ada beberapa catatan tentunya yang menjadi hasil dari kegiatan ini dimana akan di tuangkan dalam sebuah laporan kegiatan yang nantinya akan di share kepada semua pihak terkait,” tambahnya.

Lebih lanjut, Endis Anrika meminta agar forum kecamatan dan pokja desa sehat memperiapkan ruang sekretariat dan SK kepengurusan, pemilihan tatanan disesuaikan dengan potensi desa, setiap indikator cukup dipilih beberapa sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, pengarsipan dan dokumentasi serta mengevaluasi kegiatan KKS.

“Setelah kegiatan ini selesai, maka dipersilahkan forum kecamatan dan desa untuk aktif meskipun belum semua desa yang ikut. Insya allah dalam rapat triwulan berikutnya akan disampaikan hasil rapat tiga hari ini,” jelas Asisten Pemerintahan dan Kesra.

“Untuk forum kabupaten dan tim penyusun dokumen agar menyusun dokumen KKS tahun 2023 berdasarkan hasil penilaian mandiri dengan melengkapi bukti pendukung dari masing-masing tatanan serta mengumpulkan data tahun 2024 untuk triwulan 1 dan 2,” pintanya.

Olehnya itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra menjelaskan bahwa semua indokator merupakan suatu program kegiatan yang wajib untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Semua indikator tersebut memang dibutuhkan untuk mewujudkan kabupaten sehat, jika pengelolaan di pokja desa sehat bagus baik di tingkat desa maupun kecamatan maka insya allah forum kabupaten sehat akan kembali meraih wistara dan ada 3 poin yang harus kita laksanakan kedepan adalah komitmen, aksi, koordinasi dan komunikasi,” tutupnya.
(dew/ikp-humas/kominfo-sp)

Baca Lainnya

BPK Sulsel Respons Aspirasi HMPLT, Siap Pelajari Dugaan Persoalan APBD Luwu Timur

13 Mei 2026 - 03:24 WITA

HMPLT Demo BPK Sulsel, Desak Audit Investigatif APBD Luwu Timur

12 Mei 2026 - 13:43 WITA

Makin Menarik, Tak Pernah Tanda Tangan Dukumen Pencairan Keuangan  Direktur PT Malili Suplai Utama Keberatan Dengan Bank Mandiri

12 Mei 2026 - 01:50 WITA

Trending di BERITA