Menu

Mode Gelap
BPK Sulsel Respons Aspirasi HMPLT, Siap Pelajari Dugaan Persoalan APBD Luwu Timur HMPLT Demo BPK Sulsel, Desak Audit Investigatif APBD Luwu Timur Makin Menarik, Tak Pernah Tanda Tangan Dukumen Pencairan Keuangan  Direktur PT Malili Suplai Utama Keberatan Dengan Bank Mandiri Banyak Kejanggalan Dalam Pengadaan Ambulan Desa Dari Dana CSR Vale. Erwin Sandi Masih Misteri, Waktunya APH Bertindak Untuk Memaksimalkan Pelayanan, Pemkab Lutim Restui Penyesusian Tarif Air Perumdam Waemami Menuju Zero Accident PT CLM Gelar Defensive Driving Training

BERITA

Fraksi PDIP Minta Bapenda Minimalisir Kebocoran Pajak dan Retribusi


					Fraksi PDIP Minta Bapenda Minimalisir Kebocoran Pajak dan Retribusi Perbesar

OKSon, Luwu Timur, – Anggota DPRD Luwu Timur, Efraim, meminta Pemerintah Daerah lewat Badan Pendapatan Daerah, meminimalisir kebocoran pendapatan daerah disektor pajak dan retribusi .

Dia optimis jika pengawasannya ketat maka pendapatan daerah bisa naik berkali lipat .

Demikian dikatakannya saat dikonfirmasi okson. co.Id , Jumat.(20/05/2023) .

Menurut Efraim, kebocoran yang ia maksudkan seperti masih banyak pengusaha rumah makan tidak memungsikan alat M- POS yang sudah dipasang disetiap usaha rumah makan yang ada di Luwu Timur.

” Berkali – kali kami dapati saat makan disatu rumah makan di Malili ini, pengelola usaha rumah tidak mau menggunakan alat M- POS tersebut,Jika mereka pakai tapi sesekali saja. Itu menandakan masih lemah kesadaran pengusaha rumah makan untuk taat membayar pajak .

Sarannya, pengusaha restoran dan rumah makan ini harus diberikan pemahaman, bahwa fasilitas jalan umum didepan tempat usaha mereka itu dibangun pemerintah dari uang pajak. Tanpa itu usaha mereka tidak laku.

” Coba jalannya jelek, mana ada orang mau singgah makan di tempat usaha mereka, saya pikir ini persoalan komunikasi saja ini, mereka itu hanya perlu diberikan pemahaman, lagi pula pajak itu bukan dibebankan pada pengelo usaha rumah makan, tapi ditarik dari setiap orang yang makan di tempat mereka. ” Ungkap Efraim.

Selain itu masih ada usaha – usaha lainnya yang sama sekali belum tersentuh untuk diwajibkan membayar pajak. Saya pikir ini Bapenda Lutim sudah melakukan pemetaan, sisa keberanian untuk melaksanakan saja ini yang kita tunggu. ” Tutupnya.

( OKSon/***)

Baca Lainnya

BPK Sulsel Respons Aspirasi HMPLT, Siap Pelajari Dugaan Persoalan APBD Luwu Timur

13 Mei 2026 - 03:24 WITA

HMPLT Demo BPK Sulsel, Desak Audit Investigatif APBD Luwu Timur

12 Mei 2026 - 13:43 WITA

Makin Menarik, Tak Pernah Tanda Tangan Dukumen Pencairan Keuangan  Direktur PT Malili Suplai Utama Keberatan Dengan Bank Mandiri

12 Mei 2026 - 01:50 WITA

Trending di BERITA