OKSON, MAKASSAR – Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa serentak di dua lokasi vital di Makassar, yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel, Selasa (11/11/2025).
Unjuk rasa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur (HMPLT) ini menyuarakan enam poin tuntutan, dengan fokus utama pada evaluasi serius terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) yang berlokasi di Luwu Timur.
Muh Irfan AB, anggota DPRD Sulsel dari Partai Amanat Nasional merespons tuntutan massa dari atas mobil komando.
Irfan mengakui bahwa persoalan PSN di Luwu Timur adalah isu yang sangat krusial.
“Mengenai tuntutan teman-teman tadi mengenai proyek strategis nasional, di mana salah satu proyek strategis nasional tersebut berlokasi di Luwu Timur, tentu ini menjadi sesuatu yang sangat krusial,” kata Irfan.
“Kita pahami bersama bahwa Luwu Timur adalah bagian yang sangat strategis bagi Sulawesi Selatan. Luwu Timur adalah salah satu potensi pendapatan asli daerah yang sangat utama bagi Sulawesi Selatan,” imbuh Irfan.
Mengingat pentingnya Luwu Timur bagi Sulsel, Irfan menegaskan bahwa DPRD Sulsel akan mengambil langkah serius.
Irfan berjanji akan mengusulkan kepada pimpinan dewan untuk segera mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
“Kami akan mengagendakan persoalan ini dalam bentuk rapat dengar pendapat agar apa yang menjadi usulan dari adik-adik kita bicarakan lebih tajam lagi, kita bicarakan lebih fokus lagi dalam bentuk rapat dengar pendapat,” jelasnya.
Dalam RDP tersebut, DPRD berencana mengundang mahasiswa dan semua pihak yang dianggap berkompeten serta memiliki kepentingan terkait tuntutan ini.
Ia juga menyatakan, enam poin sikap yang disampaikan mahasiswa akan di-fax langsung kepada pihak-pihak terkait.
*DPRD Lutim Tak Berdaya*
Sementara itu, perwakilan mahasiswa yang kembali mengambil alih mikrofon menegaskan alasan di balik aksi mereka.
Mahasiswa menyoroti peran penting Luwu Timur sebagai penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Sulawesi Selatan.
Mereka mengkritik keras sikap DPRD Kabupaten Luwu Timur yang dinilai tidak berdaya mengawal rencana pembentukan kawasan industri di daerahnya. Bahkan, dalam sewa lahan Pemkab untuk investor kawasan industri, DPRD Lutim tidak dilibatkan sama sekali.
Sebelumnya, Koordinator unjuk rasa Salman mengatakan tujuan utama aksi ini adalah mendesak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan atensi terhadap polemik kawasan industri di Luwu Timur.
Menurutnya, DPRD Luwu Timur dianggap tidak berdaya menjadi wakil rakyat khususnya dalam mengevaluasi pelaksanaan kawasan industri di daerah tersebut.
“Banyak masalah yang perlu atensi serius oleh DPRD Provinsi Sulsel karena DPRD Lutim sebagai lembaga pengawasan dan fungsi kontrol terhadap Bupati dalam proyek kawasan industri sepertinya tidak berdaya,” kata Salman.
Karena itu ia meminta agar DPRD Provinsi dapat memfasilitasi aspirasi mereka sampai ke Pusat agar menghentikan sementara PSN tersebut.
“Penghentian sementara perlu dilakukan karena tidak adanya transparansi dan akuntabilitas mengenai proyek tersebut, tiba-tiba ada kesepakatan,” tegasnya. ( okson -rilis/***)
