Menu

Mode Gelap
Sengketa Laoli dan Ujian Keberanian DPRD Luwu Timur (Catatan Reflektif Terinspirasi oleh DPRD Gowa) Gakkum LHK Tangkap Pelaku Perambahan Hutan Lindung Loeha, Praktik Jual Beli Lahan Ilegal Terbongkar PT Citra Lampia Mandiri Serahkan Bantuan Alat Tangkap untuk Mendukung Produktivitas Nelayan Desa Harapan Menghidupkan Kembali Peradaban Luwu di Antara Celah Tambang PT Vale Pendamping Hukum dan Petani Laoli Melaporkan ke Polda Sulsel Tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh Pemda Lutim pada saat Melakukan Penggusuran Paksa demi Proyek Strategis Nasional PT. IHIP SMPN2 Malili Sampaikan Tata Tertib Sekolah, Minta Orang Tua Tidak Keberatan Jika Anaknya Bina

BERITA

Catatan Kritis Fraksi PDIP Untuk Pemkab Luwu Timur


					Catatan Kritis Fraksi PDIP Untuk Pemkab Luwu Timur Perbesar

OKSON, LUWU TIMUR,- Entah mengapa Fraksi PDIP menggunakan Kata Catatan Kritis pada Pemandangan Umun Frkasinya terkait APBD Perubahan 2025.

Hal ini sangat jelas tertuang dalam dokumen Pemandangan Umum Fraksi PDIP. Artinya Fraksi PDIP Luwu Timur tidak mau lagi menyembunyikan kondisi keuangan Luwu Timur saat ini yang memasuki tahap rawan kepada Publik.

Bahkan Fraksi PDIP menyebut kondisi Fiskal Kabupaten Luwu Timur tidak cukup kuat untuk menanggung beban pembiayaan semua program pemerintah saat ini.

Berikut Sikap Fraksi PDIP terkait RAPBD Perubahan Luwu Timur 2025 :

Menyampaikan beberapa Catatan Kritis sebagai masukan strategis dalam pembahasan lanjutan:

1. Proyek Infrastruktur dan Keberlanjutan

Pembangunan jalan, sarpras pendidikan, kesehatan dan pertanian perlu dikawal dengan ketat agar tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan sosial.

Fraksi meminta agar prioritas pembangunan ditentukan secara partisipatif dan berdasarkan kajian teknis serta kebutuhan mendesak masyarakat.

2. Mandatori Sektor dan Efisiensi Belanja

• Kami mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap amanat alokasi minimal sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

• Fraksi mengusulkan audit belanja yang lebih ketat untuk memastikan setiap rupiah belanja memiliki outcome yang kongkrit bagi peningkatan layanan publik.

3. Defisit Anggaran dan Penggunaan Pembiayaan

• Terdapat defisit sebesar Rp5,96 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan netto. Ini menandakan:
Kapasitas fiskal belum cukup kuat untuk menanggung seluruh belanja.

Untuk diketahui dalam Paripurna tersebut Pemandangan Umun Fraksi PDIP yang berlangsung pada Rabu (30 /07/2025) lalu, tidak dibacakan, melainkan diserahkan saja ke pimpinan sidang karena seluruh anggota Fraksi PDIP di Panggil DPP PDIP untuk mengikuti Bimtek PDIP di Bali. ( son/***)

 

Baca Lainnya

Gakkum LHK Tangkap Pelaku Perambahan Hutan Lindung Loeha, Praktik Jual Beli Lahan Ilegal Terbongkar

12 Agustus 2026 - 13:53 WITA

PT Citra Lampia Mandiri Serahkan Bantuan Alat Tangkap untuk Mendukung Produktivitas Nelayan Desa Harapan

12 Agustus 2026 - 10:48 WITA

Menghidupkan Kembali Peradaban Luwu di Antara Celah Tambang PT Vale

12 Agustus 2026 - 06:41 WITA

Trending di BERITA