OKSON, LUWU TIMUR, – Kinerja Pemerintahan Ibas – Puspa di Tahun 2025 banyak menyisakan masalah. Fraksi – fraksi di DPRD ramai – ramai menyuarakan Sengkerut permsalahan tersebut lewat Sidang Paripurna DPRD Luwu Timur. Senin ( 6/04/2026).
Sorotan ini diharapkan menjadi atensi pemerintah Luwu Timur untuk mendapatkan penjelasan yang detail pada peripurna berikutnya.
Nurcholis Azis, juru bicara Fraksi PAN, dalam pemandangan umumnya, tegas mengatakan, LKPJ bukan hanya
laporan administratif, melainkan instrumen evaluasi substantif terhadap capaian pembangunan, terutama dalam mengukur konsistensi pelaksanaan
program dengan arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana
tertuang dalam RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025–2029.
Fraksi PAN menyampaikan, bahwa beberapa program strategis Pemerintah
Daerah masih menyisakan persoalan serius yang perlu mendapat penjelasan terbuka dan komitmen perbaikan.
Berikut ini catatan dan rekomendasi fraksi PAN untuk melengkapi
pembahasan terhadap Laporan keterangan pertanggungjawaban bupati Luwu Timur T.A 2025.
1. Terkait program bantuan keuangan desa sebesar Rp2 miliar per desa. Fraksi PAN menilai kebijakan ini baik secara konsep, namun implementasinya belum mencerminkan asas keadilan dan pemerataan.
Dari total 125 desa, baru sekitar 33 desa yang teralokasi, dan bahkan
pada Tahun Anggaran 2025 baru 33 desa yang terealisasi Kondisi ini menunjukkan bahwa:
• Program belum berjalan merata
• Masih terdapat ketimpangan antar desa
• Dan berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial
Fraksi PAN mendesak agar program Rp2 miliar per desa benar-benar
dilaksanakan secara merata, bertahap, dan memiliki kepastian timeline bagi seluruh desa di Kabupaten Luwu Timur.
Kedua, Fraksi PAN mempertanyakan kelanjutan pembangunan
Gerbang Burau. Sampai saat ini, proses pembangunan tidak menunjukkan progres yang jelas. Fraksi PAN memandang bahwa:
• Proyek ini terkesan tidak memiliki kepastian perencanaan
• Berpotensi menjadi proyek mangkrak
• Dan mencerminkan lemahnya konsistensi pelaksanaan program.
Untuk itu, Fraksi PAN meminta penjelasan resmi:
• Apa kendala yang dihadapi?
• Apakah program ini dilanjutkan atau dihentikan?
• Dan bagaimana pertanggungjawaban atas anggaran yang telah
digunakan?
Ketiga, terkait program seragam sekolah Tahun Anggaran 2025.
Fraksi PAN menyoroti bahwa Penyaluran anggaran justru terealisasi pada Maret 2026 Hal ini menunjukkan adanya ketidak tepatan perencanaan dan pelaksanaan anggaran oleh karena itu Fraksi PAN menilai:
• Program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat seharusnya tepat waktu
• Keterlambatan ini berdampak langsung kepada masyarakat,
khususnya siswa dan orang tua
” Kedepan semoga tidak terjadi lagi keterlambatan program pelayanan dasar yang bersifat prioritas ini. ” Ujar Nurcholis.
Keempat, terkait pembangunan Rumah Sakit Towuti. Fraksi PAN menilai bahwa Kebutuhan layanan kesehatan di wilayah Towuti dan sekitarnya sangat mendesak dan Pembangunan rumah sakit ini merupakan program strategis yang tidak boleh ditunda oleh pemerintah
daerah , Oleh karena itu Fraksi PAN mendorong Pemerintah Daerah untuk
memastikan alokasi anggaran yang jelas, terukur, dan berkelanjutan bagi pembangunan Rumah Sakit Towuti ini.
“Program yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang konsisten, tepat
waktu, dan berkeadilan. Tanpa itu, kebijakan hanya akan menjadi janji tanpa
dampak nyata bagi masyarakat.” Tandas Nurcholis.
Ia berharap seluruh catatan ini tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi benar-benar ditindaklanjuti secara konkret oleh Pemerintah Daerah. Tutupnya.
Rapat Paripurna ini di pimpin oleh Jihadin Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, di dampingi Wakil Ketua II Hj.Harisah Suharjo, di Hadiri Wakil Bupati Lutim Hj. Puspawati Husler. Paripurna ini juga disaksikan langsung APH dari Kejaksaan Negeri Luwu Timur, TNI, Polres Luwu Timur dan Pengadilan Negeri Malili serta Pengadilan Agama .( oks/***)
