Kasus dugaan mark-up anggaran iklan yang melibatkan lingkungan pendidikan di Kabupaten Luwu Timur kini menjadi perhatian publik. Solidaritas Wartawan Luwu Timur (Swaltim) mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara tersebut, dengan perkiraan kerugian negara mencapai belasan juta rupiah yang berasal dari iuran yang dibebankan kepada sejumlah sekolah. Nasrum Majid, Ketua Swaltim, mengutarakan kegelisahannya atas praktik yang mengatasnamakan media cetak ini. Baginya, tindakan tersebut bukan hanya melanggar aturan tata kelola, tetapi juga mengotori citra profesi wartawan. Desakan agar pihak berwajib segera bertindak disampaikan dengan penuh urgensi, mengingat kasus ini dianggap sangat genting dan tak dapat dibiarkan, utamanya karena menyangkut harga diri jurnalis.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, mekanisme pembayaran tersebut menyasar seluruh unit pendidikan, baik milik pemerintah maupun swasta. Setiap sekolah tingkat SD dan SMP dikenakan biaya sebesar Rp300.000 yang diklaim untuk keperluan iklan ucapan selamat yang diduga dialamatkan kepada Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Sumber dana diduga berasal dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2025, dengan proses penyetoran yang dikoordinasikan melalui pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
Seorang sumber yang memilih untuk tidak disebutkan namanya mengonfirmasi adanya perintah pembayaran tersebut. Ia mengungkapkan bahwa seluruh sekolah tanpa terkecuali, termasuk swasta, menerima tagihan dengan nominal yang identik. Dana yang terkumpul kemudian diserahkan kepada petugas di dinas dengan dalih untuk pembayaran iklan di media cetak. Ironisnya, tidak ada satupun pihak sekolah yang memperoleh bukti cetak atas pemuatan iklan yang dimaksud.
Informan itu melanjutkan, hingga kini belum ada yang mengetahui nama penerbit yang seharusnya memuat ucapan selamat tersebut. Pihak sekolah hanya diarahkan untuk membayar tanpa pernah diperlihatkan hasil publikasinya. Jika diakumulasikan, total sekolah negeri dan swasta untuk jenjang SD dan SMP di Luwu Timur mencapai 213 unit. Dengan tarif Rp300.000 per sekolah, potensi dana yang diselewengkan dalam dugaan iklan fiktif ini ditaksir mencapai Rp63.900.000.
Temuan ini menjadi sinyal penting bagi aparat hukum untuk melakukan penyelidikan secara mendalam, demi membongkar dalang di balik praktik yang merugikan sektor pendidikan sekaligus menodai reputasi insan pers.








