Komisi Satu DPRD Luwu Timur menggelar pertemuan evaluasi bersama puluhan pemerintah desa pada Selasa, 6 Januari 2026. Agenda utama forum tersebut adalah meninjau penyerapan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang dialokasikan sebesar dua miliar rupiah untuk masing-masing desa pada tahun anggaran 2025. Sebanyak 33 desa ditetapkan sebagai penerima program ini, dan mayoritas kepala desa melaporkan bahwa setengah dari total alokasi, yaitu satu miliar rupiah, telah diterima serta dipergunakan untuk pengembangan potensi wilayah. Kendati demikian, realisasi pencairan satu miliar rupiah sisanya tidak merata di semua desa lantaran posisi dana tersebut masih berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Kepala Desa Bahari mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanfaatkan dana satu miliar rupiah untuk berbagai program yang sudah disusun. Ia mempertanyakan status sisa anggaran tersebut, apakah nantinya berubah menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) atau masih memungkinkan untuk ditagih sebelum tahun berjalan berakhir. Jika dana itu bisa direalisasikan, maka total pengelolaan keuangan desanya pada 2026 ditaksir menembus tiga miliar rupiah, yang terdiri dari alokasi baru dua miliar ditambah satu miliar sisa sebelumnya. Pandangan senada turut disampaikan oleh sejumlah kades yang hadir dalam forum tersebut.
Menjawab keresahan itu, Dinas Keuangan Luwu Timur memberikan klarifikasi bahwa sisa BKK yang belum dicairkan hingga akhir 2025 telah berstatus SILPA sehingga tidak bisa lagi diakses. Kepastian lain juga diberikan untuk tahun berjalan, di mana ke-33 desa yang sama kembali menerima jatah dua miliar rupiah. Mahading, anggota Komisi Satu DPRD Luwu Timur, melontarkan pertanyaan tajam kepada perwakilan dinas maupun para kades. Ia membandingkan efektivitas mekanisme distribusi dana, apakah lebih menguntungkan jika seluruh dua miliar rupiah langsung ditransfer ke kas desa atau sebaiknya dititipkan di OPD. Para kepala desa secara kompak menilai bahwa penyaluran langsung ke kas desa jauh lebih efisien.
Mahading kemudian memberi penekanan agar desa-desa yang menjadi percontohan ini serius menggarap potensi ekonominya. Ia mencontohkan desa dengan lahan subur untuk perkebunan jagung tidak boleh berhenti pada tahap panen, melainkan dapat diarahkan untuk mendukung pakan ternak, sebagaimana desa lain yang mengembangkan peternakan ayam petelur. Dengan begitu, antar desa dapat saling memperkuat sehingga tercipta perputaran ekonomi lokal yang berkelanjutan. Senada dengan itu, Muhammad Nur, anggota Komisi Satu lainnya, mengingatkan bahwa implementasi program ini harus berpegang pada prinsip keadilan. Mengingat sebagian besar desa di Luwu Timur belum merasakan program serupa, potensi kecemburuan sosial patut diwaspadai. Ia berharap ke-33 desa yang didanai dua miliar rupiah benar-benar menunjukkan perubahan kondisi wilayah yang signifikan.
Harisal, anggota DPRD Luwu Timur, mengarahkan perhatiannya pada dasar penetapan 33 desa penerima. Meski potensi di desa yang mendapatkan alokasi tidak serta-merta berbeda jauh dari desa yang tidak menerima, hingga kini pemerintah daerah belum pernah memublikasikan kriteria resmi seleksi. Ia menegaskan bahwa proses penunjukkan harus bebas dari unsur pilih kasih. Prima Eyza Purnama, anggota dewan yang lain, menyayangkan belum ada satu pun desa penerima yang bergerak pada budidaya lada atau merica. Padahal dalam literatur, kualitas merica Luwu Timur kerap disebut nomor dua terbaik setelah Bangka Belitung. Ia mengaku heran potensi yang diakui hingga taraf nasional ini justru nyaris terabaikan. Forum yang dimoderatori Sukman Sadike tersebut berlangsung tertib dan lancar sampai penutupan.
