Menu

Mode Gelap
Peringati Hari Lingkungan Hidup PT PUL Hijaukan Kawasan Jetty Untuk Program Lansia Lutim BPK RI Temukan Banyak Mark up Umur Penerima Manfaat LHP BPK RI Sulsel Nyatakan Banyak Temuan Dalam Program Seragam Sekolah Gratis Pemkab Luwu Timur Wajar APH Turun Tangan Peringati Hari Lingkungan Hidup 2026, PT Vale Perkuat Gerakan Kolektif untuk Iklim dan Masa Depan Morowali Bukti Nyata Pengelolaan Sampah PT Vale dari Sorowako Hadir di Pameran Lingkungan Internasional Raih Dua Penghargaan HR Asia Best Companies to Work for in Asia Awards, PT Vale Indonesia Tegaskan Komitmen Membangun Tempat Kerja yang Berpusat pada Manusia

BERITA

Catatan Kritis Fraksi PDIP Untuk Pemkab Luwu Timur


					Catatan Kritis Fraksi PDIP Untuk Pemkab Luwu Timur Perbesar

OKSON, LUWU TIMUR,- Entah mengapa Fraksi PDIP menggunakan Kata Catatan Kritis pada Pemandangan Umun Frkasinya terkait APBD Perubahan 2025.

Hal ini sangat jelas tertuang dalam dokumen Pemandangan Umum Fraksi PDIP. Artinya Fraksi PDIP Luwu Timur tidak mau lagi menyembunyikan kondisi keuangan Luwu Timur saat ini yang memasuki tahap rawan kepada Publik.

Bahkan Fraksi PDIP menyebut kondisi Fiskal Kabupaten Luwu Timur tidak cukup kuat untuk menanggung beban pembiayaan semua program pemerintah saat ini.

Berikut Sikap Fraksi PDIP terkait RAPBD Perubahan Luwu Timur 2025 :

Menyampaikan beberapa Catatan Kritis sebagai masukan strategis dalam pembahasan lanjutan:

1. Proyek Infrastruktur dan Keberlanjutan

Pembangunan jalan, sarpras pendidikan, kesehatan dan pertanian perlu dikawal dengan ketat agar tidak hanya berorientasi fisik, tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan keberlanjutan sosial.

Fraksi meminta agar prioritas pembangunan ditentukan secara partisipatif dan berdasarkan kajian teknis serta kebutuhan mendesak masyarakat.

2. Mandatori Sektor dan Efisiensi Belanja

• Kami mengingatkan pentingnya kepatuhan terhadap amanat alokasi minimal sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

• Fraksi mengusulkan audit belanja yang lebih ketat untuk memastikan setiap rupiah belanja memiliki outcome yang kongkrit bagi peningkatan layanan publik.

3. Defisit Anggaran dan Penggunaan Pembiayaan

• Terdapat defisit sebesar Rp5,96 miliar, yang ditutup melalui pembiayaan netto. Ini menandakan:
Kapasitas fiskal belum cukup kuat untuk menanggung seluruh belanja.

Untuk diketahui dalam Paripurna tersebut Pemandangan Umun Fraksi PDIP yang berlangsung pada Rabu (30 /07/2025) lalu, tidak dibacakan, melainkan diserahkan saja ke pimpinan sidang karena seluruh anggota Fraksi PDIP di Panggil DPP PDIP untuk mengikuti Bimtek PDIP di Bali. ( son/***)

 

Baca Lainnya

Peringati Hari Lingkungan Hidup PT PUL Hijaukan Kawasan Jetty

12 Juni 2026 - 12:43 WITA

Untuk Program Lansia Lutim BPK RI Temukan Banyak Mark up Umur Penerima Manfaat

12 Juni 2026 - 05:37 WITA

LHP BPK RI Sulsel Nyatakan Banyak Temuan Dalam Program Seragam Sekolah Gratis Pemkab Luwu Timur Wajar APH Turun Tangan

12 Juni 2026 - 03:15 WITA

Trending di BERITA