OKSON, Luwu Timur, – Fraksi PAN di DPRD Luwu Timur, sepakat Ranperda Pendirian BUMD PT Luwu Timur Gemilang dan Ranperda Penyertaan Modal untuk PT Luwu Timur Gemilang ditingkatkan pembahasannya di DPRD. Dua Buah Ranperda ini diyakini akan membawa Pertumbuhan Ekonomi Luwu Timur kearah yang lebih baik.
Namun Fraksi PAN menyarankan dalam pembahasannya Dua Buah Ranperda ini harus punya Kajian Investasinya sehingga bisa mendapatkan masukan secara akademik. Demikian kata Masrul Suara Juru Bicara Fraksi PAN di Paripurna DPRD Lutim. Kamis (23/11/2023).
Menurutnya dua buah ranperda tersebut sangat dibutuhkan Luwu Timur karena :
1. Dapat membantu meningkatkanpertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang.
2.Membangun dan mengembangkan perekonomian daerah melalui kegiatan usaha yang dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain bagi
3. Meningkatkan daya saing untuk mengantisipasi
perkembangan ekonomi nasional maupun global
melalui pengkajian dan penelitian serta pengembangan suatu informasi terhadap sumber daya alam yang dapat dikelola sebagai kegiatan
usaha produktif
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah.
Keempat poin diatas menggambarkan harapan pemerintah daerah untuk kemajuan perusahaan daerah/BUMD dimasa akan datang.
Fraksi PAN menyambut baik Ranperda ini , namun ada dua hal yang paling utama yang kami sampaikan dan membutuhkan penjelasan oleh pemerintah daerah antara lain:
1) Fraksi PAN meminta kepada pemerintah daerah untuk bisa mempresentasikan dan melakukan audensi terkait analisa bisnis dan analisa teknis ( kajian investasi pemerintah daerah )
2) Fraksi PAN meminta kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan secara rinci tentang nilai penyertaan modal yang ingin dilakukan, tentu kita telah belajar dengan 4 Perusahan BUMD yang telah dibentuk sebelumnya.
” Seperti kita ketahui bahwa BUMD PT. Luwu Timur Gemilang ini akan mendapatkan suntikan dana dari pemerintah daerah nantinya tentu kita semua perlu mendapatkan kepastian dari sebuah perencanaan yang baik sehingga semua mampu tepat sasaran dan tidak membebani keuangan daerah.” Ujar Masrul Suara.
Ia menyarankan kepada pemerintah daerah untuk melibatkan berbagai pihak untuk membuat kajian investasi terlebih dahulu dan mendapatkan masukan secara akademik dan teknis yang harus dikaji secara komprehensif
untuk mencapai regulasi yang memenuhi asas kebutuhan masyarakat bukan kepentingan semata. Tutup Masrul Suara. ( SON/***)
