Penanganan dugaan korupsi dalam pengadaan ambulans yang bersumber dari dana tanggung jawab sosial perusahaan PT Vale memasuki tahap lebih serius. Kejaksaan Negeri Luwu Timur berkomitmen memeriksa semua pihak yang diduga terlibat setelah serangkaian penggeledahan dan penyitaan barang bukti dilakukan. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Timur yang menjamin proses hukum berjalan terbuka dan tuntas.
Penggeledahan berlangsung pada Jumat, 3 Juli 2026, di rumah ES yang terletak di Jalan WR. Supratman RT. 001 RW.-, Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan berlangsung sejak pukul 09.00 Wita hingga sekitar pukul 11.00 Wita. Selama operasi berlangsung, aparat TNI AD turut memberikan pengawalan ketat. Kepala Desa Puncak Indah, Muh. Cakkir, juga hadir mendampingi proses tersebut di wilayahnya.
Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik berhasil menyita dokumen-dokumen penting serta lima armada ambulans. Seluruh unit kendaraan kini sudah diamankan di Kantor Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Berdasarkan keterangan resmi, setiap unit ambulans yang disita memiliki identitas tujuan yang tertulis di badan kendaraan, yakni Desa Nuha, Desa Sorowako, Desa Wewangriu, Desa Ledu-Ledu, dan Desa Baruga Towuti. Tindakan ini diambil sebagai langkah verifikasi lebih lanjut atas spesifikasi yang tercantum dalam kontrak pengadaan.
Sampai saat ini, sudah lima belas saksi yang diperiksa karena dinilai memiliki informasi terkait perkara ini. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Luwu Timur, Deri Fuad Rachman, SH, menyampaikan bahwa pemanggilan para saksi akan dilakukan secara berkesinambungan. Ia menegaskan bahwa seluruh pihak yang berhubungan dengan proyek pengadaan akan dipanggil dan diperiksa tanpa kecuali. Proses hukum ini dijalankan dengan kehati-hatian serta mengutamakan kecermatan pada setiap tahapannya.
Kasus ini bermula dari penyelidikan yang digelar pada 4 Mei 2026 berdasarkan Surat Perintah Operasi Intelijen Nomor: SP.OPS-04/P.4.36/Dek/05/2026. Selanjutnya, status perkara dinaikkan menjadi penyidikan pada 19 Juni 2026. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: PRIN-105/P.4.36/Fd.2/07/2026 tertanggal 2 Juli 2026 menjadi dasar pelaksanaan penggeledahan, sementara Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-102/P.4.36/Fd.2/06/2026 diterbitkan pada 29 Juni 2026. Tim penyidik bertekad bekerja secara profesional dan patuh pada peraturan perundang-undangan demi mengumpulkan alat bukti yang memadai untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Meskipun sejumlah barang bukti telah disita dan belasan saksi sudah dimintai keterangan, Kejaksaan Negeri Luwu Timur memastikan bahwa hingga kini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam dugaan tindak pidana korupsi penyaluran dana CSR PT Vale Indonesia Tbk untuk pengadaan ambulans di 26 desa pada Tahun Anggaran 2025. Pemeriksaan terhadap para saksi terus berjalan. Mengenai jadwal pemanggilan ES, pihak kejaksaan hanya menyampaikan bahwa waktu yang tepat akan ditentukan berdasarkan kebutuhan penyidikan.
Sementara itu, Kepala Desa Puncak Indah, Muh. Cakkir, mengungkapkan kekecewaannya terhadap vendor yang diwakili ES. Ia merasa warga desanya telah dibohongi karena tidak ada satu pun ambulans yang sampai ke desanya sampai sekarang. Rasa kecewa semakin bertambah sebab kelima unit yang sudah tiba pun belum diserahkan ke pihak desa, sementara puluhan desa lainnya masih menanti kejelasan kendaraan yang telah dijanjikan.
Persoalan ini berasal dari rencana pengadaan ambulans yang diperuntukkan bagi 26 desa di wilayah pemberdayaan PT Vale Indonesia Tbk di Luwu Timur dengan memakai dana CSR Tahun Anggaran 2025. Program tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk membantu pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam mewujudkan hidup sehat dan sejahtera. Namun dalam praktiknya, ditemukan indikasi penyimpangan yang kemudian menjadi dasar penyelidikan.
Pada bulan Januari 2026, sebanyak 26 desa telah melangsungkan transaksi pembelian ambulans dengan PT Malili Supply Utama (MSU). ES selaku Direktur Utama PT MSU, sesuai perjanjian, memiliki kewajiban untuk mengirimkan seluruh unit ambulans paling lambat akhir April 2026, tetapi kewajiban tersebut tidak terpenuhi hingga Juni 2026. Dari total pesanan yang ada, hanya lima unit yang datang dan belum juga diserahterimakan ke pihak desa.
