Paradoks pembangunan kembali menjadi sorotan akademisi di Sulawesi Selatan. Kondisi ini mencuat setelah melihat kesenjangan antara melimpahnya produksi nikel dan tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur. Seorang ekonom ternama dari Universitas Hasanuddin yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar MKPD CIDES ICMI Sulawesi Selatan, Prof. Hamid Paddu, mengemukakan pandangannya bahwa indikator ekonomi makro semata tidak cukup untuk mengukur kesejahteraan masyarakat secara akurat.
Prof. Hamid Paddu menyampaikan kritiknya pada Kamis, 2 Juli 2026, ketika dimintai keterangan mengenai isu kemiskinan ekstrem di wilayah tambang. Dia menegaskan bahwa angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tinggi dan produksi nikel yang besar tidak otomatis menjamin distribusi manfaat ekonomi yang merata. Fenomena ini, menurutnya, merupakan wujud nyata paradoks pembangunan di mana kekayaan daerah melimpah tetapi kesejahteraan penduduknya timpang.
Kegiatan operasional PT Vale Indonesia Tbk sebagai perusahaan tambang nikel utama di Luwu Timur memang berkontribusi dominan terhadap PDRB daerah. Akan tetapi, penjelasan Prof. Hamid mengungkapkan bahwa struktur nilai tambah yang terbentuk lebih banyak terserap oleh akumulasi keuntungan korporasi, depresiasi modal, pembayaran dividen kepada investor, serta karakteristik industri yang sangat bergantung pada mesin dan teknologi. Implikasinya, lonjakan PDRB per kapita tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan riil rumah tangga warga setempat. Pertumbuhan ekonomi pun berjalan lebih cepat dibandingkan perbaikan kesejahteraan masyarakat yang cenderung lambat.
Lebih lanjut, Prof. Hamid mengidentifikasi struktur perekonomian Luwu Timur yang masih timpang dan sangat bergantung pada sektor pertambangan. Sektor-sektor lain yang produktif seperti pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pengolahan industri lokal, pariwisata, dan ekonomi kreatif belum tumbuh secara proporsional dan berimbang. Situasi ini pada akhirnya menghasilkan dualisme ekonomi yang mencolok, di mana kawasan pertambangan berkembang pesat sementara wilayah pertanian dan desa-desa terpencil jauh tertinggal dalam hal akses pendidikan, layanan kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur dasar.
Menanggapi persoalan tersebut, Prof. Hamid menolak asumsi bahwa peningkatan investasi di sektor ekstraktif adalah solusi tunggal. Dia lebih menekankan urgensi memastikan kekayaan sumber daya alam dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar di tingkat lokal. Percepatan pembangunan industri hilir nikel di dalam wilayah Luwu Timur adalah rekomendasi kuncinya. Dengan hilirisasi yang tepat di daerah penghasil, lapangan pekerjaan baru dapat tercipta dan aktivitas ekonomi lokal akan berputar lebih masif ketimbang dinikmati sepenuhnya oleh kawasan industri di luar Sulawesi.
Agenda peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga dinilai Prof. Hamid sebagai langkah yang tidak bisa ditawar lagi. Dia mengusulkan penguatan pendidikan vokasi dan program pelatihan kerja yang melibatkan kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi seperti Universitas Hasanuddin serta Balai Latihan Kerja (BLK). Upaya ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja lokal agar kompeten mengisi berbagai posisi yang membutuhkan keterampilan teknis tinggi di sektor industri. Selain itu, akselerasi pertumbuhan UMKM dan industri pendukung penting dilakukan supaya mereka memiliki keterkaitan langsung dengan rantai pasok industri pertambangan.
Prof. Hamid juga menyoroti perlunya transformasi pendapatan daerah dari sektor tambang menjadi investasi jangka panjang yang bermanfaat bagi publik, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan inovasi. Tata kelola penerimaan daerah yang lebih transparan serta akuntabel menjadi syarat mutlak agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan dampak ekonomi. Pada akhirnya, dia menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan pembangunan bukan semata-mata pada besaran PDRB, melainkan pada sejauh mana seluruh elemen masyarakat turut menikmati buah dari pertumbuhan ekonomi. Kekayaan alam haruslah diubah menjadi kesejahteraan yang bersifat inklusif bagi semua kalangan.
