Oleh : SaifuddinPenulis Buku ; Politik Tanpa Identitas, Obituari Demokrasi, Elegi Demokrasi
___________________________
“ Perempuan akan selalu dibawah laki-laki kalau yang diurusi baju dan kecantikan “ (Soe Hok Gie)
OKSON,- Gerakan politik di beberapa negara maju dan modern seperti tahun 1974 sebagaimana yang pernah terjadi Argentina yang dikenal dengan tragedi “Imagining Argentina” sebuah sejarah pergolakan politik civil society dengan kekuatan militer yang menamakan dirinya Decaparidos yang berhasil membungkam para aktivis, bahkan tercatat 30 ribu warga Bones Aires di bunuh selama kurang lebih 4 tahun—hingga kemudian pemerintahan di kendalikan oleh kekuatan civil society yang beranama Isabel Peron yang menggantikan Jenderal Jaun Peron yang ditembak mati.
Sejarah kelam itu bukan berarti mematikan potensi perkembangan demokrasi terutama tampilnya kaum perempuan dipentas politik. Bahkan sejarah tersebut diatas menjadikan Isabel Peron sebagai presiden pertama perempuan di era politik modern dunia. Lalu kemudian muncul Margaret Teatcher (Perdana Menteri Inggris) yang dikenal sebagai perempuan berhati baja, ada Benazir Bhuto (Presiden Pakistan) dan sederet perempaun lainnya di panggung kekuasaan.
Sejarah perkembangan politik dan demokrasi Indonesia pun mengalami hal serupa terbukti dalam upaya melawan kolonialisme sederet perempuan Indonesia berjuang membela NKRI dari ancaman kolonilaisme penjajah seperti Cuk Nyak Dien, Cut Meutiah, RA. Kartini, bahkan dalam politik modern Indonesia ada Megawati Soekarnoputeri (presiden kelima RI).
Kesemuanya itu adalah bentuk perjuangan gender bagi perempuan dalam ruang publik dalam hal ini ruang politik.
Sejalan dengan itu maka perempuan Indonesia tidak lagi terkurung dalam kegelapan intelektual. Perempuan yang dulunya tidak diperkenankan sekolah hanya diperbolehkan membersihkan rumah, memasak, menjahit, dan mengurus anak, kini dapat mencicipi akses pendidikan.
Tugas dan tanggung jawab seorang perempuan bukanlah sekedar menjadi pelengkap isi rumah tangga. Namun harus bisa membicarakan arah kemajuan bangsanya.
Bahkan dalam sejarah Islam kita kenal Usaima Bin Kaab seorang perempuan dalam keadaan hamil berjuang bersama Nabi Muhammad melawan kaum Kafir Quraisy—walau naas menimpanya ketika dalam peperangan, ia tewas hanya karena melindungi Rasulullah dalam bidikan tombak musuhnya. Saat tubuhnya mau jatuh, lalu dari tangannya Nabi Muhammad menahannya lalu nabi berkata ; “sungguh engkau adalah perempuan mulia, yang melebihi kemuliaan seribu laki-laki yang syahid di medan peperangan”.
Mengambil hikmah dari pesan Nabi Muhammad, maka perempuan pada dasarnya akan menempati posisi tertinggi bila peran itu diambilnya melebihi kemampuan seorang laki-laki. Melebihi bukan berarti dari segala sesuatu tetapi lebih kepada peran yang sama yang diperankan seorang laki-laki, termasuk dalam ruang sosial, ekonomi begitu pula dalam politik (Siyasah).
Sebab itu berbicara tentang politik tidak hanya dilakukan oleh kalangan politisi, pemerintah atau para birokrat saja namun semua lapisan masyarakat. Disetiap tongkrongan kopi kita bisa mendengar para warga sedang meperbincangkan politik, memperdebatkan sosok mana yang terbaik, layak dan pantas untuk merepresentasikan politik kaum perempuan di panggung kekuasaan.
Representasi perempuan dalam bidang politik dapat dikatakan masih jauh dari harapan. Di Indonesia sendiri perempuan yang terjun dalam dunia perpolitikan masih terbelenggu dengan latar belakang, budaya patriarkhi, perbedaan gender. Meskipun sampai saat ini selalu ada upaya untuk memperbaiki persolan tersebut. walau negara telah memaklumatkan adanya undang-undang pemilu yang menegasikan kaum perempuan 30 % kouta.
Dan ini juga belumlah adil terhadap kaum perempuan. Masih terjadi gap yang besar antara kaum laki-laki dengan perempuan.
Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak republic Indonesia terus berupaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik. Dibuatnya kebijakan seperti uu no.10 tahun 2008 pasal 55 ayat 2 menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen nyatanya masih jauh dari kata memuaskan. Angka tersebut tidak sepenuhnya tercapai bahkan malah menimbulkan pro dan kontra dalam partai.
Penulis menyakini bahwa ada hal mendasar yang membuat perempuan begitu sulit masuk dalam dunia perpolitikan yakni soal budaya patriarkhi. Sistem yang masih terjaga dan masih terawat dalam kehidupan masyarakat. Sebuah anggapan bahwa derajat perempuan adalah dibawah laki-laki. Perempuan adalah mahluk lemah dan harus dilindungi sehingga harus di perlakukan sesuai dengan kemauan laki-laki.
Khawatirnya ialah malah berujung pada kasus kekerasan terhadap perempuan. Masih kental superioritas laki-laki terhadap perempaun yang posisi inferioritas. Klaster gender menjadikan lemahnya keinginan kaum perempuan masuk di dunia politik. Tak kalah bahayanya adalah efek dari stigma atau stereotype (pelebelan) terhadap kaum perempuan. Ketika perempuan menganggap ini menjadi sesuatu yang tabu.
Meyakini bahwa ini sudah menjadi hukum alam yang tak dapat dirubah. sehingga saat dihadapkan dengan kaum laki-laki dalam memperebutkan kursi jabatan misalnya, akan timbul rasa pesimis untuk menang. Atau merasa gengsi dipimpin oleh seorang perempuan. Pertarungan itu hanya dianggap sebagai pertarungan gender semata tetapi bukan karena kapabilitas dari seorang perempuan.
Perjuangan gender di beberapa negara maju tak pernah henti di suarakan—sebab mereka menganggap perjuangan itu bagian dari konsensus dari The Human Right, dimana perempuan juga memiliki hak yang sama dalam negara, yang bukan hanay pada ruang privat atau domestik tetapi juga pada ruang publik. Public Sphere (Jurgen Habermas) ; adalah menempatkan posisi manusia (laki-laki maupun perempuan) pada akses keadilan dan persamaan hak.
Padahal Negara Indonesia adalah Negara demokrasi dan pancasila. Setiap individu dalam masyarakat memiliki kebebasan tersendiri. Kebebasan mengekspresikan dirinya melakukan segala tindakan sosial dengan tetap terikat pada hukum yang berlaku. Memilih maupun mencalonkan untuk dipilih dalam masyarakat. Itu semua bagian dari demokrasi.
Begitu juga dalam sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menegaskan bawasannya tidak dibenarkan adanya pengkulturan dalam masyarakat Indonesia. Tidak boleh ada diskriminasi, pengkotakan atau pengkelasan dalam masyarakat apalagi berdasarkan jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki. Semuanya dianggap sebagai entitas yang sama dan sejatinya diperlakukan adil. keadilan dalam ruang politik, ekonomi, sosial masyarakat.
Tokoh perempuan diatas dapat memberikan angin segar bagi semua perempuan Indonesia saat ini. Menumbuhkan semangat dan motivasi untuk berperan aktif dalam bidang politik. Begitu juga dalam bidang ekonomi dan sosial masyarakat lainnya. Menumbuhkan kesadaran akan kesempatan yang sama dalam berwarganegara. Bawasannya ada hak, kewajiban dan ruang politik yang dapat diisi untuk memperjuangkan nasib bangsa dan Negara kedepannya.
Begitu juga dengan pemerintah harus bisa menjamin keamanan hak-hak politik setiap perempuan sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan asas pancasila. Maka seluruh perempuan Indonesia tidak usah ragu ketika harus terjun dalam perpolitikan. Tidak ada ketakutan ketika harus menjadi pemimpin dalam badan/lembaga pemerintahan.
Penulis mengutip kata-kata bung karno yang beliau tulis dalam bukunya yang berjudul “Sarinah” ; kewajiban wanita menjalankan kewajibannya’’. Wanita Indonesia, kewajibanmu telah terang! Sekarang ikutlah serta mutlak dalam usaha menyelamatkan republik, dan nanti jika republik telah selamat, ikutlah serta mutlak dalam usaha menyusun negara nasional. Di dalam masyarakat keadilan sosial dan kesejahteraan sosial itulah engkau nanti menjadi wanita yang bahagia dan wanita yang Merdeka”.
Di akhir tulisan tersebut, bagaimana perempuan mengambil peran politik yang tidak mudah. Seperti Melati Erzaldi (istri Mantan Gubernur Bangka Belitung 2017-2022) pada pemilu 2024 mengambil jalan politik untuk memperjuangkan politik gender. Terekam jejak perempuan yang sederhana ini begitu aktif di kegiatan sosial dan keummatan (majelis Taklim), pengembangan UMKM serta menjadi perempuan pendorong generasi Z dan milenial di kepulauan Bangka Belitung. Bertarung dari Partai besutan Prabowo Subianto berhasil meraih suara yang signifikan untuk melaju masuk senayan sebagai representasi politik gender dari kepualaun rumpun sebalai ini.
Bagi Melati, ini adalah perjuangan bagi kita semua, kemenangan kita bersama, tanggungjawab kita bersama—semua ini karena kebersamaan untuk menyatukan persepsi “perempaun tentang politik”, yang mungkin selama ini kita hanya di wakili kaum laki-laki di parlemen, tetapi itu bukan soal. Tetapi saat ini kita bersyukur keterwakilan politik kepulauan Bangka Belitung telah memandat satu srikandi sebagai bentuk keterwakilan perempuan di parlemen.
Semoga dengan ini dapat membuka cakrawala kita terutama kaum perempuan, bahwa perjuangan perempuan diruang politik itu tidak mudah—dengan berbagai keterbatasan terutama soal posisi perempuan, tetapi kalau kita benar-benar teguh dalam berjuang, maka perempuan pun bisa sejajar dengan laki-laki. Ini bagian dari “perempuan melawan mitos” dalam politik.
Sehingga kedepan satu perempuan akan melahirkan perempuan-perempuan berikutnya seperti Melati untuk mengambil peran dalam politik modern Indonesia. Demokrasi tidak membincangkan perbedaan laki-laki dan perempuan, tetapi demokrasi menghargai keduanya—ambillah peran, maka itulah eksisitensi diri sebagai manusia. ( OKSON /***)
