MALILI – Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Luwu Timur memanas ketika dua wakil rakyat angkat bicara mempertanyakan sejumlah besar program yang bersumber dari APBD Pokok 2026. Kedua legislator tersebut menyoroti minimnya realisasi program di tengah waktu yang semakin mepet menjelang pembahasan APBD Perubahan. Kondisi ini, menurut mereka, menjadi pemicu lambatnya laju ekonomi daerah. Dua nama yang vokal menyuarakan hal ini adalah Muhammad Nur dari Fraksi PDIP serta Muhammad Siddiq BM yang bernaung di bawah Fraksi Nasdem.
Muhammad Nur menyampaikan kekhawatirannya bahwa kebuntuan sejumlah program akan berdampak pada penumpukan eksekusi kegiatan pada penghujung tahun. Ia menilai situasi ini jelas akan memengaruhi tingkat penyerapan anggaran yang akhirnya berujung pada kegagalan realisasi. Politisi tersebut menegaskan bahwa proyek berpotensi kembali molor ke tahun berikutnya. Dalam kapasitasnya sebagai pengawas, Nur mendesak pimpinan DPRD untuk segera mengundang seluruh Organisasi Perangkat Daerah atau OPD guna membeberkan data detail program pokok yang belum tereksekusi.
Lebih lanjut, ia merujuk pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang menekankan bahwa mekanisme APBD Perubahan bukanlah sekadar proses penambahan pagu. Proses revisi terhadap KUA dan PPAS semestinya melihat kondisi terkini serta alokasi waktu yang tersisa. Dengan demikian, setiap program yang nihil progres wajib dikaji ulang secara komprehensif, mencakup penilaian fisik dan keuangan proyek, hambatan di lapangan, hingga pertimbangan untuk memangkas, merealokasi, ataupun menunda anggaran. Ia menggarisbawahi pentingnya dewan mendapatkan daftar resmi program APBD pokok yang mandek untuk dijadikan landasan evaluasi.
Sependapat dengan rekannya, Muhammad Siddiq BM meragukan efektivitas kinerja apabila program pokok justru beradu dengan program perubahan di waktu yang bersamaan. Ia mendorong pimpinan dewan agar melakukan komunikasi langsung dengan kepala daerah. Siddiq menilai dialog personal antara pimpinan DPRD dan bupati diperlukan untuk menguak akar persoalan yang membuat banyak program belum dieksekusi. Ia pun meminta hasil pembicaraan tersebut ditransparansikan kepada seluruh anggota dewan supaya setiap legislator bisa melihat pokok permasalahannya secara utuh. Siddiq juga mengingatkan pentingnya keberanian dalam bersuara sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan.
Menanggapi sorotan tajam tersebut, Ketua DPRD Luwu Timur, Ober Datte, memberikan respons cepat. Ia berkomitmen untuk segera berkomunikasi dengan Bupati Luwu Timur membahas kinerja jajaran OPD yang stagnan. Datte menyampaikan apresiasinya atas masukan tersebut dan berjanji akan menindaklanjuti setelah agenda paripurna usai. Ia menyatakan hasil koordinasi dengan eksekutif nantinya bakal disampaikan secara terbuka kepada seluruh anggota legislatif.
Catatan yang dihimpun dari DPRD setempat menunjukkan realisasi APBD Pokok 2026 saat ini baru berada di kisaran 42 persen. Capaian tersebut pun dinilai masih ditopang oleh belanja rutin untuk pembayaran gaji pegawai.
