OKSON, LUWU TIMUR, – Program Kartu Sehat Ibas – Puspa tidak sesakti yang dibayangkan. Titik lemahnya kartu sakti ini dibongkar satu persatu oleh anggota DPRD dalam Rapat Pansus RPJMD yang berlangasung di Ruang Banggar. Jumat ( 23/05/2025).
Rapat Pansus RPJMD ini dipimpin Sarkawi A. Hamid, di damping Wakil Ketua I DPRD Lutim HM. Siddiq BM, Muhammad Iwan dan Prima Eyza Purnama. Dihadiri sejumlah utusan fraksi di DPRD Lutim, Dinkes, Bapenda, Dinas Sosial P3A, dan top manajemen BUMD Lutim Gemilang.
Kelemaham – kelemahan dalam program Kartu Sehat – Ibas Puspa yang terungkap dalam Pembahasan RPJMD tersebut antara lain :
1. Kartu Sehat ini hanya berlaku di Kabupaten Luwu Timur, tidak berlaku buat warga Luwu Timur yang berada di Luar daerah.
2. Pencetakan dan Pembagian Kartu sehat ini menunggu orang sakit yang berobat masuk Puskesmas atau RSUD ILagaligo.
3. Belum memangkas urusan birokrasi dan belum terlihat dimana efisiensinya. Karena belum ada penjelasan pasien dimudahkan dengan sejumlah pengurusan administrasi.
4. Diluar Luwu Timur Kartu Sehat Ibas – Puspa ini hanya berlaku di Rumah Sakit Unhas. Selain itu tidak berlaku.
5. Tidak menjelaskan secara rinci hak pelayanan kesehatan gratis bagi warga Luwu Timur yang belum layak KTP dari program Kartu Sehat tersebut.
Kartu Sakti ini hanya berlaku bagi warga Luwu Timur yang ber-KTP Luwu Timur. Meskipun baru satu hari berada di Luwu Timur asal sudah mengantongi KTP Luwu Timur bisa dilayani kesehatannya. Kemudian
Penerbitan Kartu Sehat ini dilakukan jika ada warga yang sakit berobat di puskesmas atau rumah sakit baru dibuatkan Kartunya.
Di luar Luwu Timur Kartu Sehat Ibas – Puspa hanya berlaku di Rumah Sakit Unhas. Selain itu tidak berlaku. Kelebihannya ia menanggung semua biaya perobatan yang tidak ditanggung BPJS. ” Ungkap. dr. Irfan Direktur RSUD Ilagaligo Wotu.
Kemudian dr. Irfan menambahkan, Kartu sehat ini adalah program Pemerintah Luwu Timur yang memberikan akses dalam bentuk jaminan kesehatan geratis bagi masyarakat Luwu Timur yang ditandai dengan KTP. Warga tetap dilayani kesehatan gratisnya meskipun BPJSnya mati.
Kartu Sehat ini adalah nama program yang menjamin pelayanan kesehatan di Luwu Timur. Bentuk kartunya hanya simbol dari program secara fisik. Kartu sehat yang kita maksudkan ini tidak menggantikan KTP tapi penggunaan KTP bisa berfungsi sebagai kartu sehat. Karena dia berbasis KTP jadi masyarakat Luwu Timur yang membawa KTP pasti akan dilayani kesehatannya secara gratis. Karena terlanjur disebut kartu maka dipikiran kita itu harus ada bentuk fisiknya. Jelas dr. Irfan.
Sekretaris Dinkes, Andi Tulleng menyebut kartu sehat ini tidak diprintkan buat semua warga Luwu Timur tetapi ketika mereka berobat barulah dibuatkan kartu sehatnya. Itulah sebagai simbol dia memiliki kartu sehat.
“Kartu Sehat itu diperuntukkan untuk semua masyarakat yang ber KTP Luwu Timur, dan untuk tahun ini kami sudah mengalokasikan anggaran 61 Miliar. Dan akan ditambah 3 Miliar setelah Anggraan Perubahan ini. ” Ungkap Andi Tulleng.
Sebagai gambaran di tahun 2024 dari alokasi anggaran yang kami sediakan 58 Miliar, itu pendapatan dari 18 Puskesmas kurang lebih 30 Miliar. Dana Kapitasi itu 21 Miliar, dana non kapitasi 9 Miliar, ” Itu sebagai gambaran pendapatan di Dinkes. Jelas Tulleng.
Sarkawi yang memimpin rapat meluruskan penjelasan dr. Irfan. “Maaf pak dokter, saya luruskan, memang ini harus ada kartu fisiknya, jangan dikaburkan, karena kartu fisiknya ini sudah di lounching ya. Dan kami meminta kartunya itu harus didistribusikan ke kecamatan dan desa sehingga setiap warga sudah mengantongi kartu tersebut dan jangan tunggu orang sakit baru mau dibuatkan kartunya ya. ” Kata Sarkawi.
Kemudian kalau kartu sehat ini hanya berlaku di Luwu Timur saja itu biasa – biasa saja, tidak ada yang patut dibanggakan. ” Masukan saya pak dokter agar program ini betul – betul sakti mandraguna Kartu Sehat Ibas – Puspa ini harus mengcover warga Luwu Timur yang berada di luar Luwu Timur. ” Kalau ini bisa diwujudkan Luwu Timur akan Juara untuk semua Kabupaten di Indonesia.” Tandas Mahading.
Selanjutnya Mahading menanggapinya mengatakan dengan demikian berarti KTP bisa ditukar menjadi Kartu Sehat?. Terus bagaimana warga Luwu Timur yang belum berhak ber KTP apakah bisa menggunakan manfaat kartu sehat ini. Tolong ini dimasukkan untuk penyempurnaan program kesehatan ini ya.
Dilanjutkannya, harapan kita Kartu Sehat ini bisa menyederhanakan birokrasi, terutama birokrasi di kesehatan.Bagaimana kalau Kartu Sehat ini dibagikan kepada semua warga Luwu Timur. Didalamnya sudah menanggung semua uang saku pengantar pasien, sudah mengatasi urusan BPJS yang membuat warga tidak perlu lagi bolak balik urus BPJS manakala BPJS nya mati atau belum daftar BPJS. ” Dan kami minta jangan tunggu orang sakit baru dikasi kartu sehatnya.” Ujar Mahading.
Anggota DPRD Muhammad Nur menyampaikan Pelayanan kesehatan harus efektip dan efisien dengan simbol kartu. Kita berharap dengan adanya kartu sehat ini tidak ada lagi orang Luwu Timur berhubungan dengan BPJS. Karna semua sudah tercover di kartu itu. ” Tolong juga pastikan apakah fasilitas rumah sakit kita sudah siap, dokter – dokter kita apa sudah sedia. Jangan sampai diatas kertas kelihatan bagus dilapangan tidak sesuai harapan karena dokter tidak ada fasilitas belum lengkap. ” Jelas Muh. Nur.
Anggota DPRD Aripin berpendapat, dirinya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pak direktur dan pak sekdis. Kata dia justru digitalisasi ini membuat kita efisien.
” Kalau kita buat lagi kartu, ada KTP ada Kartu Sehat salah sedikit hilang kalau ada fisiknya. Sehingga ketika masyarakat sakit cukup bawa KTP saja otomatis Kartu Sehat disitu sudah ada. Jadi tidak perlu masyarakat dibagikan Kartu Sehat. Cukup KTP saja. ” Tandas Aripin.
Pernyataan ini ditanggapi langsung Mahading. ” Saya mau luruskan ini, ini kartu apakah bentuknya fisik atau digitalisasi jadi tidak relepan dengan tanggapan Ketua Golkar tadi. Apakah bentuknya mau didigitalisasikan atau tidak bukan soal yang penting Kartu ini harus terdistribusi ke warga Fungsi utama yang kita inginkan dia bisa memotong birokrasi itu pointnya. ” Kata Mahading.
Demikian juga dengan Sarkawi, ” kan ini kita berbicara tiga Kartu sakti. Salah satunya Kartu Sehat tetap harus ada kartunya. Kata Sarkawi.
Selanjutnya anggota Pansus Nurcholis Azis Rajmal, mengomentari
jika semua pengobatan penyakit yang tidak ditanggung BPJS di tanggung oleh Kartu Sehat ini itu sangat luar biasa.
” Tapi saya mau sampaikan ki ini pimpinan sebuah fakta dilapangan, dimana puskesmas – puskesmas di Luwu Timur ini pilih kasih dalam memberikan pelayanan. Contoh kasus Puskesmas Malili tidak mau melayani warga Burau yang mau berobat di Puskesmas Malili. Dan harus warga tersebut kembali ke burau untuk berobat. Inifakta. Saya berharap dengan Kartu Sehat ini dikecamatan manapun warga berada bisa dilayani berobat.
Kemudian saya berharap, di Luwu Timur inikan ada pesantren. Yang mana santrinya ini berasal dari luar daerah, adakah jalan bagi mereka ini bisa menikmati manfaat kartu sehat ini mengingat mereka ini sudah tinggal dua tiga tahun di Luwu Timur menimba ilmu. ” Pernah di zamannya Andi Hatta semua santri itu menerima manfaat berobat gratis di puskesmas. ” Jelas Nurcholis.
Rivaldi Anggota Pansus dari PAN juga berharap program ini harus bisa memangkas birokrasi, karena ada pengalaman pahitnya melihat warganya yang sakit dan meninggal dunia karena urusan surat rujukan mati. Harus ada kepastian bahwa kartu sehat ini juga menyelesaikan urusan Surat Rujukan.
” Ada kasus warga Luwu Timur yang sakit dan ingin dirujuk di rumah sakit di Makassar dalam Perjalannya terpaksa harus putar balik lagi ke Luwu Timur karena surat rujukannya sudah mati. Waktu itu saya hubungi dokternya bisakah dibuatkan surat rujukannya ini karena sudah mati. Dokternya bilang tidak bisa dibuatkan rujukannya kalau tidak fisik orangnya karena itu harus diperiksa. Akhirnya pasien yang dalam perjalanan kemakassar terpaksa putar balik lagi ke Luwu Timur demi surat rujukan. Akhirnya pasien tersebut meninggal dunia dalam perjalanan. Saya minta Kartu Sehat ini juga sudah mencover persoalan surat rujukan sehingga jika warga mau di rujuk Rumah Sakit Unhas tidak mengalami lagi kasus serupa itu. ” Jelas Rivaldi.
Muh. Iwan dari Nasdem. Sebelumnya pembicaraan kita dengan RS Ilagaligo Wotu dan Dinkes ini kita pending karena ada data yang belum singkron.
” Saya minta kawan – kawan yakini ki bahwa dinkes dan RS Ilagaligo diberikan kepercayaan pak bupati untuk mengelola kartu sehat ini. Untuk BPJS ini sesuai bimtek kami di Makassar memang BPJS saat ini sedang tidak sehat. Olehnya itu biaya perobatan yang tidak ditanggung BPJS akan di Tanggung semua oleh Kartus Sehat Ibas – Puspa .Olehnya itu saya minta semua usulan yang disampaikan teman – teman anggota DPRD ini harus diakomodir demi penyempurnaan program Kartu Sehat – Ibas Puspa. ” Tutup Iwan. ( son/***)
.
