Luwu Timur kembali mencuri perhatian publik lewat gagasan mutakhir yang dilontarkan dalam sidang paripurna. Alih-alih hanya mengusung satu calon, Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR)—satu-satunya fraksi di DPRD Kabupaten Luwu Timur—justru mengarahkan pandangan ke kawasan Tarengge dan Mahalona sebagai kandidat ibu kota Provinsi Luwu Raya. Gagasan ini melengkapi nama Palopo yang selama ini kerap disebut-sebut sebagai calon kuat pusat pemerintahan.
Dalam rapat paripurna terbuka yang berlangsung Jumat, 6 Februari 2026, pernyataan tersebut mendapat sambutan hangat berupa tepuk tangan dari para anggota dewan. Sarkawi, selaku juru bicara fraksi, menjelaskan bahwa bentang alam Tarengge dan Mahalona Raya menyimpan potensi geografis yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Wilayah tersebut, lanjut dia, pantas ditelaah lebih serius sebagai alternatif pusat administrasi pemerintahan.
Fraksi GPR tidak berhenti pada retorika belaka. Mereka menghadirkan data perbandingan luas wilayah dengan sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Pare-Pare tercatat memiliki luas kurang lebih 99,33 kilometer persegi, sementara Makassar yang berstatus ibu kota provinsi hanya mencakup area sekitar 175,8 kilometer persegi. Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan luas kawasan Tarengge yang menembus lebih dari 360 kilometer persegi. Sarkawi menilai besaran lahan itu menjadi modal mendasar yang patut dipertimbangkan serius.
Sikap tegas pun ditunjukkan fraksi tersebut dengan menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya. Sarkawi menandaskan bahwa segala bentuk keraguan dan penundaan tidak lagi memiliki tempat dalam perjuangan pemekaran ini. Pernyataan itu diperkuat dengan perbandingan terhadap provinsi-provinsi yang telah berdiri lebih awal. Gorontalo, misalnya, hanya memiliki luas wilayah sekitar 12 ribu kilometer persegi. Sulawesi Barat bahkan lebih sempit dengan luas sekitar 16 ribu kilometer persegi. Luwu Raya, dengan gabungan wilayah mencapai 18 ribu kilometer persegi, dinilai memiliki kesiapan paling matang di antara calon provinsi baru lainnya.
Melampaui sekadar wacana, Fraksi GPR telah menyusun empat langkah strategis untuk mempercepat realisasi provinsi baru tersebut. Pertama, pemerintah Kabupaten Luwu Timur didesak untuk segera menerbitkan surat rekomendasi resmi atas Calon Daerah Otonom (CDO) Provinsi Luwu Raya. Kedua, pembentukan Kabupaten Luwu Tengah digadang-gadang menjadi bagian integral dari struktur administratif Provinsi Luwu Raya di masa depan.
Langkah ketiga, fraksi ini berencana mengajak empat wilayah lain di kawasan Luwu Raya untuk melakukan lobi bersama ke pemerintah pusat serta DPR RI. Upaya ini berkaitan erat dengan dorongan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikabarkan telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026. Keempat, Fraksi GPR juga mendorong setiap pemerintah daerah di wilayah Luwu Raya untuk menyisihkan dana hibah atau anggaran khusus dari APBD bagi pembiayaan percepatan perjuangan dan persiapan menuju status otonomi provinsi.
