OKSON, Luwu Timur, – Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat satu – satunya fraksi di DPRD Luwu Timur mengusulkan Tarengge dan Mahalona sebagai ibu kota provinsi Luwu Raya setelah Kota Palopo.
” Selain Kota Palopo, kawasan Tarengge dan Mahalona Raya layak juga di kaji sebagai calon Ibu kota provinsi alternatif, ” Ujar Sarkawi yang disambut riuh tepuk tangan para anggota DPRD lainya. Jumat ( 06/02/2026).
Tak sekedar mengusulkan, Fraksi GPR juga memberikan penjelasan ilmiahnya dengan membuat perbandingan beberapa kota di Sulsel.
” Kota Pare Pare itu memiliki luas 99,33 KM Persegi, Kota Makassar memiliki luas 175,8 KM Persegi, sementara luas Kawasan Tarengge lebih dari 360 KM Persegi. Maka layak menjadi bahan pertimbangan dan memang saat ini kita harus membuat pola dan patron wilayah di Luwu Raya ini. ” Jelas Sarkawi.
Dalam Paripurna DPRD yang terbuka untuk umum itu, Fraksi GPR menegaskan setuju dengan pembentukan provinsi Luwu Raya, karena itu tidak ada kata tunggu atau mundur lagi untuk Provinsi Luwu Raya.
Luwu Raya salah satu daerah yang paling siap untuk mekar menjadi Provinsi, dibandingkan dengan Provinsi Gorontalo luasnya hanya 12 Ribu Lebih KM Persegi, Provinsi Sulawesi Barat luasnya hanya 16.000 KM Persegi, Sedangkan Luwu Raya ini Luasnya 18.000 KM Persegi, maka kita sangat layak untuk menjadi Provinsi. Kata Sarkawi.
Untuk memuluskan perjuangan Provinsi Luwu Raya ini Fraksi GPR menyampaikan 4 point penting yaitu :
1. Mendorong Pemerintah Luwu Timur untuk segera mengeluarkan rekomendasi atas terbentuknya Calon Daerah Otonom Provinsi Luwu Raya.
2.Pembentukan Kabupaten Luwu Tengah sebagai bagian dari wilayah administratif Provinsi Luwu Raya.
3. Bersama 4 Wilayah Luwu Raya melakukan upaya – upaya terstruktur kepada pemerintah pusat dan DPR RI atas rencana pembahasan perubahan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang saat ini telah masuk Prolegnas tahun 2026 untuk percepatan Provinsi Luwu Raya.
4.Mengalokasikan bantuan dana hibah atau alokasi dana khusus dalam APBD se Luwu Raya untuk menopang percepatan perjuangan dan persiapan calon daerah otonomi provinsi.
( oks/***)
