Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi MUAK) menegaskan bahwa publik masih menantikan kepastian hukum atas dua kasus dugaan korupsi yang tengah berjalan. Hingga saat ini, status hukum kedua perkara tersebut belum jelas, terutama karena belum adanya nama tersangka yang diumumkan. Organisasi masyarakat ini memilih untuk mendatangi langsung kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) pada Kamis, 16 Juli 2026, untuk meminta kejelasan dan mendesak agar proses hukum berjalan tanpa hambatan.
Dalam pertemuan koordinasi yang berlangsung di Makassar itu, Amrullah selaku Ketua Aliansi MUAK menyampaikan bahwa kunjungan mereka merupakan respons atas keresahan warga yang menginginkan transparansi. Ia mengungkapkan bahwa dua kasus yang dipersoalkan adalah pengadaan seragam sekolah gratis serta pengadaan Ambulans Garda Sehat Desa yang didanai dari program CSR PT Vale Indonesia. Amrullah juga menyinggung soal lamanya waktu penanganan perkara yang telah berjalan berbulan-bulan, sementara titik terang mengenai tersangka belum juga muncul. Ia menekankan bahwa masyarakat tidak hanya menuntut proses hukum yang profesional, tetapi juga membutuhkan jaminan bahwa penegakan hukum dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menanggapi desakan tersebut, Soetarmi, S.H., M.H. yang menjabat sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel memberikan penjelasan mengenai posisi terkini proses penyidikan. Ia menyebut bahwa pihaknya secara berkelanjutan memantau jalannya penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Luwu Timur. Berdasarkan laporan yang diterima dari Kasi Intelijen Kejari Luwu Timur, tim penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan satu unit ambulans sebagai barang bukti. Namun, proses penetapan tersangka masih menunggu hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang saat ini belum keluar.
Soetarmi menjelaskan lebih lanjut bahwa meskipun sejumlah alat bukti telah dikantongi penyidik, kehati-hatian tetap menjadi prioritas utama dalam menentukan tersangka. Ia menegaskan bahwa seluruh prosedur hukum harus diikuti dengan ketat, termasuk kelengkapan bukti yang sah. Hasil perhitungan kerugian negara dari BPK RI merupakan salah satu komponen penting yang tidak bisa diabaikan dalam pembuktian perkara ini. Ia pun memastikan bahwa penanganan kasus tersebut tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku, tanpa ada upaya untuk mengulur-ulur waktu.
Lebih lanjut, Soetarmi menyampaikan harapannya agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tetap memberikan kepercayaan penuh kepada aparat penegak hukum. Ia berjanji bahwa seluruh proses akan diselesaikan secara profesional dan akuntabel, serta berkomitmen untuk membawa kasus ini ke tahap penyelesaian yang sesuai dengan hukum. Ia juga menegaskan bahwa komitmen tersebut bukan hanya janji kosong, melainkan bagian dari tanggung jawab institusi dalam memberantas korupsi.
Di penghujung pertemuan, Soetarmi mengungkapkan rasa terima kasihnya atas inisiatif Aliansi MUAK yang bersedia datang dan berdialog. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus berperan aktif dalam mengawasi jalannya proses hukum ini. Menurutnya, pengawasan dari publik merupakan elemen penting yang dapat memastikan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan dan tidak ada celah bagi penyimpangan prosedur. Ia menutup penyampaiannya dengan harapan agar kolaborasi antara masyarakat dan kejaksaan dapat terus terjalin demi terciptanya penegakan hukum yang bersih dan kredibel.
