Ketegangan kembali meletus di Dusun Laoli, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, pada Jumat (31/7/2026) saat agenda pengosongan lahan memasuki hari kedua. Pajrin, seorang advokat pendamping dari LBH Makassar, mengalami tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh sejumlah personel Satpol PP ketika ia berupaya melindungi para petani yang bertahan di dalam mushala. Insiden ini sontak memicu respons tegas dari pimpinan LBH Makassar yang menjadwalkan penerbangan langsung ke lokasi pada keesokan harinya untuk menelusuri dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam peristiwa tersebut.
Sejumlah ibu-ibu yang berdampingan dengan kuasa hukumnya bersikukuh tinggal di dalam mushala lantaran menolak relokasi paksa. Mereka memandang lahan yang telah digarap selama puluhan tahun sebagai hak legal yang tidak sepatutnya dirampas dengan cara sepihak. Memanasnya situasi mencapai puncak ketika seorang anggota Satpol PP dengan postur besar mengangkat tubuh Pajrin dan menyeretnya keluar dari area ibadah tersebut. Begitu melewati batas pintu, Pajrin langsung ditarik dan menjadi sasaran pukulan dari sejumlah personel Satpol PP, kendati ada beberapa petugas lain yang mencoba menengahi agar aksi anarkis tidak berlarut-larut.
Kekacauan baru berhenti setelah aparat TNI dan Polri turun tangan untuk memisahkan Pajrin dari kerumunan petugas yang menyerangnya. Akibat kejadian itu, korban menderita luka memar di bagian leher, wajah, badan, serta kaki. Pada sore harinya, Pajrin bersama rekannya yang bernama Nopri menjalani pemeriksaan visum di Puskesmas Lampia sebagai langkah awal pengumpulan alat bukti. Pajrin mengungkapkan bahwa hasil visum tersebut akan dijadikan dasar untuk melaporkan tindakan kasar yang dialaminya. Ia juga mengaku menerima masukan dari para petani agar perkara ini diadukan ke Polda Sulsel lantaran warga telah kehilangan kepercayaan terhadap Polres Lutim, mengingat sejumlah laporan kekerasan fisik sebelumnya tidak pernah memperoleh kejelasan.
Kemarahan petugas dipicu oleh beredarnya sebuah video yang menyebut Satpol PP dengan sebutan “anjing pemerintah Luwu Timur”. Kepala Satpol PP Baharudin membenarkan bahwa dirinya serta anak buahnya terpancing emosi akibat ejekan tersebut. Setelah pertikaian usai, seluruh petani secara bertahap meninggalkan lokasi dan berkumpul di kediaman salah satu keluarga yang berada tidak jauh dari area penggusuran. Meski demikian, tekad perjuangan dari 29 kepala keluarga (KK) yang terdampak tidak surut. Pajrin menegaskan bahwa rencana mereka untuk menuntut keadilan tetap berlanjut. Pada Sabtu (1/8/2026), para petani dijadwalkan mendirikan posko perjuangan di dekat lahan mereka sebagai simbol perlawanan. Ia menambahkan bahwa solidaritas antarwarga tetap terjaga utuh meskipun mereka telah diusir secara paksa.
LBH Makassar merespons dengan langkah konkret dengan menugaskan direkturnya untuk datang langsung ke Luwu Timur guna mengadvokasi kasus kekerasan tersebut serta mengkaji lebih mendalam proses penggusuran yang dinilai sarat pelanggaran HAM. Peristiwa ini dengan cepat menyebar luas dan menarik perhatian nasional. Sejumlah lembaga advokasi dari berbagai wilayah yang memantau perkembangan perkara ini menyatakan kesediaannya untuk datang ke Luwu Timur demi memberikan pendampingan hukum bagi para petani. Pajrin mengkritik keras metode penggusuran yang tidak semestinya menggunakan kekerasan fisik, mengingat para petani bukanlah kriminal ataupun teroris. Ia juga menyoroti fakta bahwa alat berat milik perusahaan pemenang tender land clearing telah beroperasi membersihkan lahan warga bersamaan dengan proses pengusiran. Hal tersebut, menurutnya, menjadi indikasi kuat bahwa agenda penggusuran ini lebih memprioritaskan kepentingan investor ketimbang hak-hak warga yang telah lama mendiami serta mengelola tanah tersebut.
