Menu ✖

Otomatis
Breaking News

BERITA

Di Hadapan Pengusaha Lokal, Bupati Ibas Sepertinya Mulai Menekan Anak Holding MIND ID di Lutim

Di Hadapan Pengusaha Lokal, Bupati Ibas Sepertinya Mulai Menekan Anak Holding MIND ID di Lutim Perbesar

OKSON, LUWU TIMUR, – Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam alias Ibas, melontarkan peringatan keras terkait kelancaran operasional anak usaha BUMN MIND ID, PT Vale Indonesia Tbk, di hadapan ratusan kontraktor lokal.

Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri peringatan Milad ke-1 Komunitas Bersama Pengusaha Bersatu Towuti (KUAT) pada Senin (9/11/2026), di tengah bergulirnya sengketa tagihan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) senilai Rp311 miliar.

Dalam video yang tersebar luas, pidato Irwan Bachri Syam menyoroti posisi strategis aliansi pengusaha lokal yang menaungi 14 asosiasi dan 540 kontraktor tersebut. Ia secara terbuka menyinggung bahwa aktivitas pertambangan PT Vale di lapangan bisa terhenti apabila para kontraktor lokal bergerak dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah daerah.

“Ini teman-teman asosiasi, 14 asosiasi ini kalau mereka bergerak, tidak bergerak di atas itu. Apalagi kalau saya tinggal support mereka ini, selesai di atas itu,” ujar Irwan di hadapan para pengusaha dan perwakilan manajemen PT Vale yang hadir.

Sindiran ke Direksi dan Perumpamaan “Bisul Meletus”

Nada tinggi Irwan bermula dari kekecewaannya atas ketidakhadiran jajaran direksi (top manajemen) anak usaha MIND ID itu dalam acara tersebut, serta belum adanya kejelasan mengenai porsi pekerjaan bagi kontraktor lokal setelah setahun aliansi KUAT berdiri.

“Ini dia PT Vale, saya maunya kalau acara-acara begini suruh itu datang itu bos-bosnya itu. Apalagi dia tahu bilang ada bupati mau datang ini,” kata Irwan.

Ia juga mengingatkan pihak perusahaan agar tidak merasa situasi di wilayah pemberdayaan selalu aman tanpa peran pemerintah daerah. Irwan mengibaratkan keresahan masyarakat dan pengusaha lokal saat ini seperti bom waktu yang tinggal menunggu waktu untuk meledak.

“Tetapi teman-teman PT Vale juga jangan keasikan dengan kondisi yang ada hari ini. Kalau saya mau bilang ini ibarat bisul ini tinggal sedikit lagi meletus bisulnya ini,” tegasnya. “Saya tidak menjadi bupati pun, Vale itu bisa seperti kemarin-kemarin kondisinya, apalagi kalau sekarang saya bupati ini. Tidak sulit kita mengkondisikan.”

Tekanan APBD dan Tagihan Pajak Rp311 Miliar

Langkah Pemkab Luwu Timur terhadap anak usaha MIND ID ini juga berkaitan erat dengan upaya penagihan kurang bayar pajak MBLB sebesar Rp 311 miliar.

Irwan menegaskan bahwa nilai tagihan tersebut bukan rekayasa pemerintah daerah, melainkan dihitung berdasarkan objek yang ada serta merujuk pada rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Memang jumlahnya tidak kecil, tapi itulah yang ada. Itupun kami sebenarnya sudah tidak menghitung terlalu maksimal itu. Itu kami menghitung minimal itu, sehingga jumlahnya mencapai 311 miliar itu,” jelas Irwan.

Menurut Irwan, Pemkab Luwu Timur harus mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyusul kebijakan efisiensi nasional dan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.

Tambahan PAD tersebut dibutuhkan untuk memastikan program pembangunan daerah tetap berjalan sekaligus membayar gaji hampir 3.000 pegawai PPPK penuh waktu maupun paruh waktu agar tidak dirumahkan seperti yang terjadi di beberapa daerah lain.

Di sisi lain, retorika kepala daerah yang menyinggung potensi terhentinya operasional tambang di tengah sengketa pajak dinilai berisiko memanaskan situasi di lapangan, mengingat posisi PT Vale sebagai objek vital nasional di bawah holding MIND ID.

Sementara itu, sengketa pajak MBLB Rp311 miliar antara Pemkab Luwu Timur dan PT Vale sendiri masih menyisakan perbedaan penafsiran hukum.

Mayoritas nilai tagihan (sekitar Rp297 miliar) dikenakan atas pemanfaatan tanah penutup tambang (overburden), top soil, dan material disposal yang dalam praktik pertambangan digunakan kembali untuk kegiatan reklamasi dan penghijauan lahan pascatambang, bukan komoditas yang diperjualbelikan secara komersial.

Hingga saat ini, proses penagihan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) tersebut masih bergulir, sementara kedua belah pihak diharapkan dapat menempuh jalur penyelesaian sesuai koridor hukum perpajakan agar aktivitas usaha dan stabilitas daerah tetap terjaga. ( oks/***)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Polres Lutim Ungkap Dua Kasus

9 Nov 2026 - 11:10 WITA

Polres Lutim Ungkap Dua Kasus

Proses Hukum Masih Berjalan Di Pengadilan, Pemda Lutim Tetap Gusur Lahan Petani Laoli Untuk Kepentingan PSN

9 Nov 2026 - 07:11 WITA

Proses Hukum Masih Berjalan Di Pengadilan, Pemda Lutim Tetap Gusur Lahan Petani Laoli Untuk Kepentingan PSN

Vale Indonesia Dukung Tata Kelola Kawasan Hutan di Morowali

9 Nov 2026 - 05:47 WITA

Vale Indonesia Dukung Tata Kelola Kawasan Hutan di Morowali
Trending di BERITA