OKSON, LUWU TIMUR,- Upaya hukum yang ditempuh puluhan Petani Laoli melalui Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang diajukan pada 28 Agustus 2026 tidak menghentikan ambisi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur melakukan penggusuran terhadap tanah–tanah para Petani Laoli.
Pada Sabtu, 07 November 2026 dan hari ini proses penggusuran berlangsung di hadapan para Petani Laoli. Dua buah ekskavator yang dikawal Tentara Nasional Indonesia (TNI) kembali merusak tanaman jengkol milik Para Petani Laoli.
“Ini tindakan yang sangat keji sekaligus menampakkan sisi buruk Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Proses hukum yang sedang berlangsung seharusnya dihormati terlebih dahulu dan menghindari adanya aktivitas. Ini justru mereka sendiri yang mengajarkan ke publik untuk tidak patuh hukum,” ujar Siti Nur Alisa selaku pendamping hukum Petani Laoli.
Informasi mengenai adanya penggusuran baru diketahui oleh Para Petani setelah kurang lebih 5 jam excavator beroperasi. Mendengar informasi tersebut, beberapa Petani yang sedang berada di posko perjuangannya yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari lokasi langsung bergegas menuju lokasi. Setibanya di lokasi kebunnya, Para Petani mendapatkan puluhan tanaman jengkolnya telah tumbang rata dengan tanah.
Tanah–tanah yang sejak lama telah dikuasai dan dikelola menjadi kebun oleh Para Petani Laoli ini akan diserahkan PEMDA kepada PT. IHIP melalui perjanjian sewa – menyewa untuk proyek strategis nasional (PSN).
Tidak berdiam diri, Petani Laoli sontak berhimpun dan mencoba menghalangi penggusuran yang sedang berlangsung. Beberapa aparat TNI juga ikut nampak hadir dalam mengawal proses penggusuran tersebut.
Kekecewaan tentu timbul karena proses yang telah ditempuh oleh Petani Laoli telah masuk di Pengadilan namun proses ini tidak dihormati dan dihargai dengan baik oleh pemerintah. Termasuk, proses yang penting untuk disoroti adalah sejumlah aparat keamanan yang terlibat dalam proses penggusuran.
“Kami juga mempertanyakan keterlibatan aparat Polisi dan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Sebagai aparat keamanan mengapa mereka juga ikut terlibat sedangkan ada proses hukum yang sedang berlangsung?” tanya dengan tegas Lisa.
Pada pokoknya Petani Laoli patuh pada proses hukum yang berlaku, sekaligus telah menempuh upaya hukum untuk membuktikan keabsahan penerbitan sertifikat HPL (objek gugatan) tanpa adanya penguasaan fisik oleh Pemerintah Luwu Timur selaku pemegang HPL.
Tidak lupa proses persidangan juga berlangsung pada hari ini, tanggal 9 November 2026, dengan agenda pemeriksaan bukti surat para pihak yang berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar. (Oks/***)
