Luwu Timur, OKSON – Jalannya pemerintahan daerah sepanjang tahun anggaran 2025 mendapat sorotan tajam dari Fraksi Gerakan Persatuan Rakyat (GPR) dalam sidang Paripurna DPRD setempat. Alih-alih memberikan apresiasi, fraksi tersebut justru menyoroti berbagai persoalan mendasar yang dinilai menghambat efektivitas kebijakan strategis yang telah dirancang pemerintah.
Dalam penyampaian Pemandangan Umum Fraksi pada Senin, 6 April 2026, Juru Bicara Fraksi GPR, Sarkawi, melontarkan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan program yang dinilai belum memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Meskipun terdapat beberapa pencapaian yang disebut spektakuler, Sarkawi menilai capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah yang substansial karena tidak diimbangi dengan sistem pengukuran yang transparan. Salah satu isu yang paling disorot adalah dugaan pelanggaran konstitusi yang dilakukan manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ilagaligo terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang ASN.
Pada kesempatan tersebut, Sarkawi turut mengkritisi pelaksanaan program Lansia yang berjalan sepanjang 2025. Menurutnya, program tersebut meninggalkan sejumlah permasalahan signifikan terkait ketidaksesuaian antara jumlah penerima manfaat dengan alokasi anggaran yang telah dikucurkan. Ia memastikan akan mengungkap data secara komprehensif pada tahap pembahasan lanjutan. Kritik serupa juga dialamatkan pada penyaluran bantuan beasiswa bagi warga berprestasi dan kurang mampu yang dinilai tidak memiliki parameter yang jelas mengenai jumlah penerima dibandingkan total dana yang digelontorkan.
Sarkawi menekankan pentingnya penjelasan rinci dari pihak eksekutif dan dinas terkait pada pembahasan berikutnya. Hal ini dinilai krusial mengingat total belanja dalam APBD Perubahan 2025 mencapai angka fantastis, yakni lebih dari 2,1 triliun rupiah. Realisasi anggaran tercatat sekitar 1,9 triliun rupiah, yang mengindikasikan sekitar 90 persen dari total anggaran telah dibelanjakan. Meski demikian, sejumlah program yang bersumber dari hasil pergeseran, penambahan, ataupun pengurangan anggaran pada tahun lalu dinilai belum menunjukkan realisasi yang signifikan hingga pandangan umum ini dibacakan.
Salah satu temuan yang menjadi sorotan utama adalah realisasi anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Dari total anggaran pasca perubahan sebesar Rp 171,1 miliar lebih, ditemukan sekitar Rp 40 miliar lebih tidak terserap hingga akhir tahun 2025. Sarkawi juga mengangkat kasus pembangunan pintu gerbang di Burau dengan nilai kontrak mencapai Rp 5.247.798.420. Hingga saat ini, dana yang telah dicairkan baru mencapai 30 persen atau senilai Rp 1.574.329.526, namun tidak terlihat wujud fisik di lapangan. Proyek yang kontraknya dimulai sejak 8 Oktober 2025 ini dinilai memerlukan perhatian serius dari seluruh pihak terkait ketidakjelasan progresnya.
Perhatian khusus juga diarahkan pada RSUD Ilagaligo di Wotu yang menerima suntikan dana besar dari pergeseran anggaran mencapai lebih dari Rp 13,7 miliar dengan total enam paket kegiatan. Dari jumlah tersebut, hanya dua paket yang sudah bisa dimanfaatkan masyarakat, sementara empat paket lainnya belum dapat digunakan, meskipun saat ini telah memasuki awal triwulan kedua. Sarkawi mendeskripsikan kondisi rumah sakit yang penuh sesak dengan pasien menumpuk di sejumlah ruangan, kontras dengan kemegahan tampilan luar gedung yang tidak sebanding dengan kondisi internal yang memprihatinkan.
Temuan lain yang diungkap Sarkawi adalah masih adanya 31 tenaga upah jasa dan 92 tenaga sukarela yang seluruhnya digaji dari APBD melalui jasa medik di RSUD Ilagaligo. Kondisi ini dinilai melanggar UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, yang tidak lagi memperkenankan pengangkatan tenaga upah jasa untuk posisi teknis dan administrasi, kecuali untuk ASN, P3K, atau tenaga yang diangkat oleh BLUD. Sayangnya, tidak ada satu pun karyawan di rumah sakit tersebut yang diangkat oleh BLUD, sehingga manajemen dianggap membiarkan para tenaga tersebut berada dalam ketidakpastian status meski telah dimanfaatkan tenaganya selama berbulan-bulan.
Menyikapi berbagai temuan tersebut, Fraksi GPR merekomendasikan dilakukannya audit internal terhadap penggunaan anggaran rumah sakit yang bersumber dari APBD dan dana BLUD, terutama di tengah proses pemeriksaan yang masih berlangsung oleh BPK di daerah tersebut. Di sela penyampaian kritik yang konstruktif tersebut, fraksi ini tetap menyampaikan apresiasi atas upaya pemerintah daerah dalam menekan angka kemiskinan serta menurunkan tingkat pengangguran terbuka di wilayah tersebut.
