Luwu Timur – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menggelar rapat paripurna pada Senin, 6 April 2026, yang dihadiri oleh legislatif serta unsur pemerintahan daerah. Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar melalui juru bicaranya, Bangkit Revormansyah, mengemukakan tiga agenda prioritas yang dinilai krusial untuk dieksekusi oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, merujuk pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati untuk tahun anggaran 2025.
Hal pertama yang menjadi sorotan fraksi adalah keberlanjutan pembangunan Rumah Sakit Atue yang berjalan sepanjang tahun lalu. Menurut fraksi, Panitia Khusus (Pansus) yang bertugas merumuskan rekomendasi LKPJ hendaknya menghadirkan konsultan perencana serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memaparkan aspek teknis secara lebih komprehensif. Langkah ini dianggap esensial untuk memverifikasi mutu dan daya tahan konstruksi bangunan. Dengan penjelasan langsung dari pihak yang berkompeten, pansus diharapkan mampu membuat penilaian yang cermat dan tidak ragu terhadap kelayakan struktur gedung.
Isu kedua yang mengemuka adalah kelanjutan proyek pembangunan RSUD Malili yang hingga kini belum berjalan maksimal akibat konflik kepemilikan tanah. Fraksi Golkar meminta pemerintah kabupaten untuk segera menuntaskan sengketa lahan yang menghalangi akses jalan utama menuju lokasi proyek di Desa Puncak Indah, Kecamatan Malili. Fraksi menekankan bahwa penyelesaian masalah lahan ini bersifat mendesak karena sangat menentukan kelancaran proyek strategis tersebut. Jika dibiarkan berlarut-larut, ditakutkan pembangunan akan molor dan berimbas pada ketersediaan layanan kesehatan bagi warga sekitar.
Mengenai inisiatif seragam sekolah gratis, Fraksi Golkar memberikan restu penuh sebab diyakini dapat mengurangi beban finansial orang tua untuk jenjang TK, SD, dan SMP. Namun, fraksi pula mengingatkan bahwa program dengan pola pelaksanaan serentak ini wajib dipantau dan dievaluasi oleh pemkab secara rutin. Tujuannya agar pendistribusian seragam dapat berjalan selaras dengan jadwal sekolah, sehingga aktivitas belajar mengajar tidak terganggu. Ketepatan waktu penyaluran dianggap sebagai elemen vital agar program ini benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Selain memberikan masukan konstruktif, Fraksi Golkar juga menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur atas prestasi yang diraih sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut dinilai sebagai wujud dedikasi yang layak diapresiasi, meski sejumlah permasalahan masih memerlukan perhatian serius. Fraksi berharap seluruh pokok pikiran yang disampaikan dapat menjadi pijakan evaluasi bagi pemerintah daerah untuk terus membenahi kinerja dan memperkuat pelayanan publik pada periode mendatang.
