Luwu Timur, OKSON — Gelombang protes keras disuarakan Aliansi Masyarakat Luwu Timur Anti Korupsi (Aliansi MUAK) menyusul wacana proyek multitarif senilai Rp800 miliar yang disebut akan menjadi beban baru APBD. Iskarudin, Ketua Aliansi MUAK, meminta DPRD Luwu Timur untuk menolak rencana tersebut. Ia menilai anggaran sebesar itu tidak mencerminkan skala prioritas, terutama saat sejumlah janji politik Bupati masih menggantung dan belum terealisasi.
Iskrudin melontarkan kritik tajam karena angka besar tersebut dinilai mengorbankan sektor-sektor penting lainnya. Berdasarkan data yang ia himpun, dari total Rp800 miliar, sekitar Rp50 miliar dialokasikan untuk pemasangan lampu jalan dan sebagian besar sisanya untuk infrastruktur jalan. Sementara itu, sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah setelah pertambangan hanya kebagian alokasi sekitar Rp6 miliar.
Pembahasan yang berlangsung tertutup di internal DPRD Luwu Timur sejak Rabu hingga Kamis, 23 Juli 2026 itu belum menghasilkan kesepakatan final. Hingga kini, para wakil rakyat belum sepakat, sehingga memunculkan dugaan bahwa fraksi-fraksi di parlemen terpecah dalam menyikapi anggaran jumbo ini. Sidang berlangsung tegang, dan belum ada keputusan konkret yang disampaikan ke publik.
Iskrudin menegaskan masih banyak program prioritas lain yang lebih mendesak dibanding proyek lampu jalan. Ia menyebut sejumlah janji kampanye yang tertuang dalam 113 program prioritas KP1 Pemkab Lutim yang belum diwujudkan. Beberapa di antaranya adalah Pupuk Gratis Plus, pembangunan pabrik pengolahan beras dan merica, Puskesmas Plus di daerah terpencil, kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Towuti, serta peningkatan kesejahteraan guru di sekolah pelosok.
Menurutnya, wacana anggaran raksasa ini sudah tidak adil sejak dari tahap perencanaan. Ia berpendapat pemerintah daerah seharusnya lebih berkonsentrasi pada pengembangan pertanian agar kesejahteraan petani meningkat. Dengan dana sebesar Rp800 miliar, ia meyakini program Pupuk Gratis Plus bisa segera direalisasikan, bantuan modal UMKM sebesar Rp50 juta per kelompok juga sangat memungkinkan, dan pembangunan RS Towuti dapat dilanjutkan tanpa kendala.
Ia juga menyayangkan ketidakselarasan antara janji yang diucapkan dengan kebijakan yang dijalankan. Iskrudin menilai ada kejanggalan dalam kepemimpinan daerah saat ini. Ia mengingatkan para anggota dewan agar belajar dari pengelolaan keuangan daerah tahun 2025 lalu yang menghasilkan banyak temuan pemeriksa, bahkan sebagian telah berlanjut ke proses hukum.
Pada akhir pernyataannya, Iskrudin menegaskan pihaknya akan terus memantau pembahasan proyek multitarif tersebut. Ia mendesak DPRD untuk menolak program yang dianggap tidak esensial dan meminta para wakil rakyat memihak kepentingan publik, bukan pada proyek yang hanya memberi keuntungan pada segelintir pihak. Sikap Aliansi MUAK ini menjadi peringatan bagi pemerintah daerah agar tidak salah dalam menentukan prioritas pembangunan.
