OKSON, LUWU TIMUR, – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi DPRD Kabupaten Luwu Timur yang mempertemukan Forum Komunikasi Balambano, PT Vale Indonesia Tbk, dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) melahirkan satu keputusan krusial yaitu sepakat untuk melakukan peninjauan lapangan bersama ( site visit).
Langkah ini diambil guna membedah polemik jalur pipa minyak PT Vale di Balambano yang kini memicu kecemasan Forum Komunikasi Balambano
terkait potensi bahaya jika pipa tersebut bocor atau patah.
Rapat yang berlangsung diruang Aspirasi ini sangat dinamis, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPRD Luwu Timur, Muh. Rivaldi, didampingi wakil Ketua Komisi III, Badawi Alwi dan Bangkit Reformansa, serta perwakilan Komisi I, Mahading. Selasa ( 15/09/2026).
RDP ini digelar untuk merespons secara cepat aspirasi dari Forum Komunikasi Balambano yang menilai keberadaan pipa tersebut mengancam ruang hidup mereka.
Ketua Forum Komunikasi Balambano, Risal Mujur, menegaskan bahwa penolakan warga didasari oleh kalkulasi risiko yang rasional. Jika terjadi kebocoran atau insiden fatal pada jalur pipa tersebut, masyarakatlah yang berada di garis depan menerima dampak lingkungan dan keselamatan.
Namun, kecemasan warga tidak berhenti pada aspek keselamatan fisik saja. Ada persoalan prosedural dan hak atas informasi yang diduga telah dilangkahi. Forum Komunikasi Balambano mempertanyakan keabsahan proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikabarkan telah terbit.
“Dua tahun lalu pernah ada rapat di Kantor Desa Balambano membahas gambar rute pipa minyak PT Vale. Saat itu kesepakatannya warga tegas menolak, dan anehnya, tidak seorang pun perwakilan PT Vale yang hadir,” ungkap Risal dengan nada heran.
Polemik semakin keruh ketika muncul informasi mengenai adanya pertemuan lanjutan di luar daerah. “Saya mendapat informasi dari teman bahwa ada rapat di Makassar yang katanya sudah membahas AMDAL. Rapat itu dihadiri Kepala Desa dan Ketua BPD. Sayangnya hari ini mereka tidak hadir di RDP. Saya heran, mengapa proyek ini terus ditindaklanjuti padahal Pak Desa di awal jelas-jelas menolak langsung,” tambah Risal.
Risal Mujur membeberkan bahwa sekitar dua tahun lalu, tokoh masyarakat setempat, Hamka, telah menyampaikan keberatan serupa langsung kepada pihak PT Vale dalam sebuah pertemuan formal. Sayangnya, hingga RDP ini digelar, keberatan yang disuarakan bertahun-tahun lalu itu tidak digubris.
Menanggapi hal itu, manajemen PT Vale Indonesia Tbk yang diwakili oleh Tim External Relations, Rauf Dewang, dan Tim Teknis Re-Route Pipa Minyak, Aswin, memberikan pembelaan dari sudut pandang historis, teknis dan hukum.
Rauf Dewang menjelaskan bahwa jalur pipa minyak tersebut bukanlah proyek baru, melainkan infrastruktur yang tata letaknya sudah ditetapkan sejak tahun 1974. Kondisi demografi puluhan tahun lalu tentu sangat berbeda dengan potret Balambano hari ini.
“Rute pipa minyak PT Vale ini sudah ditetapkan sejak tahun 1974. Pada waktu itu, pemukiman warga belum padat dan berkembang seperti sekarang,” Kata Rauf Dewang.
Mengenai tudingan miring terkait AMDAL dan minimnya sosialisasi, Rauf membantah jika perusahaan mengabaikan tahapan tersebut.
Menurutnya, PT Vale telah menjalankan prosedur sosialisasi formal di tingkat desa dengan melibatkan jajaran pemerintah setempat.
“Kami tetap berkoordinasi dengan pemerintah untuk menghadirkan warga atau perwakilan masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Soal ada warga yang tidak sempat hadir, itu bukan berarti kami mengabaikan masyarakat. Sebab, yang memiliki kewenangan mengundang dan menghubungi masyarakat di wilayah tersebut adalah pemerintah setempat,” dalih Rauf.
Dari sisi keamanan, Tim Teknis Re-Route Pipa PT Vale, Aswin, dihadapan para wakil rakyat, mencoba menenangkan kekhawatiran warga dengan memaparkan pelibatan akademisi yang sudah memiliki kualifikasi dalam melakukan kajian teknis penempatan jalur pipa minyak PT Vale.
Desain dan penempatan jalur pipa diklaim telah melalui kajian teknis mendalam bersama pakar dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Aswin menjamin aspek keselamatan menjadi prioritas utama dengan implementasi teknologi mutakhir.
” Untuk memastikan keamanannya, jalur pipanya sudah kami pasang alat yang bisa mendeteksi secara otomatis yang bekerja secara real-time.Jika terjadi perubahan tekanan, korosi, atau pergeseran pada struktur pipa, alat tersebut akan memberikan pesan otomatis beserta titiknya secara dini sehingga langkah antisipasi dan penanganan darurat bisa segera dilakukan,” urai Aswin.
Setelah mendengar argumentasi dari masing – masing pihak, DPRD Luwu Timur mengambil jalan tengah yang objektif. Seluruh pihak yang hadir sepakat bahwa polemik ini tidak bisa diselesaikan hanya di atas meja ruang sidang berdasarkan persepsi masing-masing.
RDP lintas komisi ini akhirnya ditutup dengan kesimpulan yaitu melakukan kunjungan bersama kelapangan pada
Senin, 21 September 2026. Site visit ini selain untuk memastikan kondisi lapangan juga ingin mendengar saran dan masukan dari warga terutama warga yang paling dekat dengan pipa minyak tersebut. ( oks/***)
