OKSON, LUWU TIMUR – Sejumlah aparatur desa di Kabupaten Luwu Timur saat ini harus mengurut dada. Penyebabnya hampir seragam, gaji dan tunjangan mereka merosot tajam, sementara mereka tetap dipaksa memutar otak untuk membiayai berbagai program Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan OPD pemerintah daerah.
Fenomena ini memicu keluhan massal . Banyak perangkat desa mengaku kebingungan mencari celah anggaran demi memberangkatkan rekan mereka mengikuti pelatihan yang kerap dinilai tidak mendesak disisi lain gaji dan tunjangan perangkat desa tetap harus terbayar.
Berdasarkan regulasi, pengelolaan keuangan desa wajib mematuhi skema ketat: 70 persen untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, serta 30 persen untuk pos belanja operasional, termasuk penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sumber formulasinya bersumber dari akumulasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).
Namun, kalkulasi di atas kertas itu kini berantakan akibat pemangkasan anggaran yang drastis.
“Dana Desa kami merosot tajam, dari yang sebelumnya mencapai Rp1 miliar, kini tinggal Rp300 jutaan saja,” ungkap salah seorang perangkat desa di Luwu Timur yang meminta identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan kerja.
Kehilangan potensi anggaran hingga Rp700 juta membuat struktur belanja 30 persen menjadi tidak berdaya.
” Ini mi yang sangat memukul sekali keuangan desa, sangat mempengaruhi pembayaran gaji aparatur desa dan operasional. ” Ujarnya.
Kondisi ini diperparah dengan hilangnya kucuran dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Saat ini, napas keuangan desa hanya bergantung pada ADD dan dana Bagi Hasil Pajak (BHP). Ironisnya, dana BHP tidak bisa menyelamatkan pos operasional karena alokasinya di luar skema 70:30 dan sudah dipatok untuk peruntukan lain yang kaku.
Di tengah badai efisiensi ini, para perangkat desa mengharapkan kebijakan Bupati Luwu Timur berpihak pada mereka. Seperti kebijakan bupati yang ingin menaikkan menaikkan insentif perlindungan masyarakat (Linmas) dari Rp 300 ribu menjadi Rp500 ribu.
“Jika insentif Linmas bisa dinaikkan, mengapa kebijakan serupa tidak diupayakan untuk mengembalikan gaji dan tunjangan kami di desa yang tidak tersentuh dana BKK, ” Ungkapnya.
Realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan beban kerja yang cukup berat. Akibat keterbatasan SDM, hampir seluruh urusan administratif desa, termasuk admin Linmas
dikerjaka sendiri oleh perangkat desa.
Sebagai gambaran konkret, penghasilan tetap (siltap) sebelumnya berada di angka Rp2.250.000, kini merosot menjadi Rp2.140.000. Angka yang dinilai kian tidak realistis di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok saat ini. Keluhan ini diklaim sudah berulang kali dilaporkan ke Pemerintah Daerah, namun hingga kini hanya berujung pada ketidakjelasan.
Di saat para aparat harus mengencangkan ikat pinggang, rentetan agenda Bimtek dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait justru datang silih berganti. Anggaran pelatihan ini dipaksa menyedot porsi dari pos pembangunan dan pemberdayaan.
Hampir seluruh OPD kini memiliki program yang menyasar perangkat desa,
Untuk sekali mengirimkan aparatur desa mengikuti pelatihan, anggaran yang harus dikeluarkan desa sekitar Rp 7 juta per orang.
“Dalam waktu dekat, rencananya ada tiga orang yang diminta berangkat, mulai dari Kepala Dusun, Urusan Pemerintahan, hingga Kepala Urusan Tata Usaha (TU). Bayangkan berapa anggaran desa yang tersedot,” cetusnya.
Melihat kondisi kas desa yang sekarat, mereka mendesak Pemda Luwu Timur untuk melakukan moratorium atau pembatasan agenda Bimtek selama masa efisiensi ini.
“Kita ini katanya sedang efisiensi anggaran. Maksud saya, bisakah kegiatan seperti itu dikurangi? Kalaupun harus ada Bimtek, batasi hanya untuk bidang yang vital saja, seperti Sekdes atau Kaur Keuangan. Tolong perhatikan juga kesejahteraan dan kondisi penghasilan kami. Minimal, kembalikan seperti semula,” pungkasnya penuh harap. ( oks/***)
