OKSON, LUWU TIMUR — Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur, Muhammad Nur, meminta Pemerintah Timur untuk mengevaluasi kebijakan ganjil-genap dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) kemasyarakat.
Pendapat tersebut disampaikan dalam Interupsi pada Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur, Senin (14/7/2026) saat ingin ditutup.
Menurut Muhammad Nur atau yang akrab disapa Cici, inovasi ganjil-genap serta aksi inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati ke sejumlah SPBU belum membuahkan hasil.
Antrean kendaraan masyarakat untuk mendapatkan BBM bersubsidi di seluruh SPBU Luwu Timur disebutkannya masih mengular panjang dari pagi hingga malam hari.
“Saya lihat sidak Bupati ke sejumlah SPBU tidak ada pengaruhnya, buktinya antrean warga masih panjang. Inovasi ganjil-genap juga tidak berdampak positif. ” Ujar Cici.
Ia menyarankan agar Bupati menghentikan metode sidak lapangan dan menawarkan pemerintah secepatnya menggelar rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk merumuskan kebijakan baru yang lebih efektif, termasuk membatasi ruang gerak para pelaku pelangsir dan penimbun BBM.
“Tegakkan saja aturannya, karena untuk distribusi BBM ke masyarakat ini aturannya sudah jelas. Dan penindakannya itu kewenangan polisi,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Luwu Timur, Sukman Sadike, langsung melayangkan interupsi keberatan. Sukman pasang badan membela Irwan Bachri Syam Bupati Lutim yang juga merupakan Ketua DPD Nasdem Luwu Timur.
Menurutnya, sidak tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan kepala daerah.
Sukman juga memberikan pandangan berbeda terkait aktivitas pelangsir BBM yang disoroti oleh Fraksi PDIP. Ia menilai fenomena tersebut berkaitan erat dengan masalah ekonomi masyarakat.
“Saya tidak sepakat dengan Ketua Fraksi PDIP yang meminta Bupati tidak masuk SPBU untuk sidak, karena itu bagian dari pengawasan. Kalau soal palangsir BBM, itu urusan perut,” kata Sukman.
Lebih lanjut, Sukman menambahkan bahwa kelangkaan BBM di Luwu Timur merupakan persoalan klasik yang sudah terjadi sejak masa pemerintahan bupati-bupati sebelumnya. Namun, ia mengakui kondisi saat ini merupakan yang paling parah.
“Cuma yang paling parah kondisinya saat ini. Itu terjadi semenjak Presiden Prabowo, ketuanya Pak Sarkawi jadi Presiden,” pungkas Sukman sambil berseloroh di akhir interupsinya. ( oks/***)
