Ratusan warga petani dari Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, akhirnya menempuh jalur adat dengan mengadukan permasalahan tanah mereka ke institusi Kedatuan Luwu. Mereka melangkah setelah merasa seluruh pintu dialog dengan pemerintah daerah sudah buntu, pasca penggusuran paksa atas area pertanian yang menjadi sumber mata pencaharian utama mereka pada 30-31 Juli 2026 lalu. Para petani ini menyatakan bahwa langkah tersebut diambil sebagai upaya terakhir untuk mencari keadilan dan mediasi atas konflik agraria yang belum kunjung usai.
Arfah Syam, yang bertindak sebagai juru bicara perwakilan petani, menuturkan bahwa kedatangannya ke Kedatuan Luwu pada Jumat (21/8/2026) bertujuan untuk menyampaikan persoalan secara langsung kepada Datu. Ia menjelaskan bahwa lahan garapan mereka telah diambil paksa oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan kemudian disewakan kepada sebuah perusahaan yang mengaku hendak berinvestasi di wilayah tersebut. Arfah menambahkan, sebelum melangkah ke Kedatuan Luwu, pihaknya sudah pernah berdialog dengan anggota DPRD setempat serta berdiskusi dengan jajaran eksekutif, namun tidak membuahkan hasil. Ia berharap dengan melibatkan institusi adat, ada celah solusi yang bisa membuka jalan keluar bagi permasalahan yang mereka hadapi.
Arfah mengungkapkan bahwa akar dari konflik ini bermula dari dugaan pergeseran titik koordinat lahan yang dilakukan oleh oknum tertentu, hingga luasannya mencapai selisih sekitar 70 hektare dari ukuran semula. Ia menyebutkan telah membawa serta peta perbandingan antara kondisi awal dan setelah terjadi perubahan, yang rencananya akan diserahkan kepada Datu beserta kelengkapan dokumen lainnya. Sebelum menginjakkan kaki di Kedatuan Luwu, rombongan petani ini juga telah lebih dulu melaporkan permasalahan mereka kepada Mincara (pemangku adat) Kecamatan Malili.
Keterangan terpisah disampaikan oleh Asruddin, seorang petani asal Dusun Laoli yang turut hadir dalam audiensi tersebut. Ia menegaskan bahwa lahan yang kini dipersoalkan sudah digarap oleh orang tua mereka secara turun-temurun sejak tahun 1998. Selama periode itu, tidak pernah ada pihak lain yang mengklaim atau menguasai area tersebut. Namun, situasi berubah drastis pada tahun 2024 ketika pemerintah daerah tiba-tiba menyatakan lahan itu sebagai Hak Pengelolaan (HPL) milik Pemda Luwu Timur tanpa adanya pemberitahuan lebih dahulu kepada warga yang mendiami dan menggantungkan hidup dari tanah tersebut. Asruddin mengaku proses sertifikasi lahan itu dilakukan secara diam-diam, hingga akhirnya mereka terkejut mengetahui lahannya telah disewakan kepada PT. IHIP untuk kepentingan investasi.
Asruddin kembali menegaskan bahwa kelompok tani sebenarnya tidak anti terhadap investasi ataupun keberadaan perusahaan. Inti tuntutan mereka hanyalah nominal ganti rugi yang dinilai tidak sepadan dengan nilai lahan dan penghidupan yang hilang. Ia mengaku isu ini sudah beberapa kali diangkat dalam pertemuan dengan Bupati Luwu Timur, tetapi tidak pernah mencapai kesepakatan. Puncaknya, pada 30-31 Juli 2026 lalu, sejumlah kebun dan rumah tinggal mereka dihancurkan melalui operasi paksa yang melibatkan aparat gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia. Asruddin pun menambahkan bahwa sebelum melangkah ke Kedatuan Luwu, permasalahan ini sebenarnya sudah dicoba diadukan ke Makole Baebunta, namun saat itu pejabat tersebut tengah tidak berada di tempat dan laporan diterima oleh adik Makole yang kini menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Luwu Utara.
Rombongan puluhan petani Laoli tersebut diterima langsung oleh Cening Luwu, dengan pendampingan dari sejumlah tokoh adat, termasuk Pabicara Kedatuan Luwu, Madika Bua, serta Opu Tomarilaleng. Madika Bua yang hadir dalam kesempatan itu, Andi Syaifuddin Andi Syaifuddin Kaddiraja, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh para petani. Ia memastikan seluruh masukan telah dicatat secara saksama dan meminta kelengkapan dokumen pendukung untuk kemudian diteruskan dan dihadapkan langsung kepada Datu Luwu. Meski Datu tidak dapat hadir lantaran masih menjalani masa pemulihan kesehatan di Jakarta, Andi Syaifuddin menyampaikan permohonan maaf sekaligus memberikan jaminan bahwa seluruh keluhan yang diutarakan akan diteruskan kepada Datu Luwu secara utuh.
