OKSON, LUWU TIMUR, – Ketua Fraksi PDIP, Muhammad Nur mengatakan, saat ini bahkan ke depan Kabupatn Luwu Timur akan mengalami masa dimana Investasi Pertambangan maupun Investasi Pertanian menjadi Idola.
Bahkan jika kita melihat kondisi kebijakan politik dari pemerintah pusat yang juga akhir akhir ini terus melakukan pengetatan anggaran yang diikuti dengan mendorong pendapatan negara melalui investasi maka kita kedepan juga didorong untuk beradaptasi dan menyusun kebijakan – kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal serta melindungi petani kita akibat dampak dari pembangunan.
Jaring Pengaman yang paling efektif untuk meminimalisir dampak dari kegiatan Investasi dan pembangunan tentu melalui Regulasi yang kuat serta penegakan hukum yang adil.
” Luwu Timur kedepan berpotensi menghadapi Dua masalah yang sangat krusial yaitu
Marjinalisasi Petani dan Ketimpangan akses tenaga kerja lokal. ” Ujar Muhammad Nur. Senin ( 20/10/2025 ) usai Paripurna.
Tetapi kedua unsur ini juga menyimpan potensi besar yaitu :
1. Luwu Timur adalah daerah agraris dan tambang yang kaya sumber daya
2. Terdapat basis tenaga kerja lokal yang besar, baik di sektor informal maupun formal, yang dapat diberdayakan melalui kebijakan afirmatif
Dijeaskannya, Ke-2 (Dua) Rancangan Peraturan daerah ini mencerminkan semangat keadilan sosial dimana Petani dan Pekerja lokal menjadi faktor penting dalam rantai ekonomi serta menunjukkan bahwa Pemerintah hadir untuk menjamin hak atas pekerjaan, penghidupan yang layak dan perlindungan terhadap eksploitasi.
Semua hal diatas mencerminkan Sila ke 5 Pancasila dan UUD 1945 pasal 27 ayat 2, menjadi landasan konstitusional yang kuat untuk intervensi kebijakan daerah. Hal yang tidak kalah penting juga bahwa Tujuan yang tercermin dari Ranperda ini yaitu Tanpa Kemiskinan, Tanpa Kelaparan, Pekerjaan yang layak, Pertumbuhan Ekonomi dan mengurangi
ketimpangan jika di jalankan secara sinergis, Keduanya dapat menciptakan pembangunan yang inklusif yang berbasis potensi lokal dan berkeadilan serta mendukung SDGs.
( son/***)
