OKSON, LUWU TIMUR, – Rapat Dengar Pendapat prihal penanganan pasca Tanggap Darurat dari insiden pipa minyak PT Vale yang berlangsung
di Ruang Banggar DPRD Luwu Timur, di skorsing ketua DPRD Ober Datte untuk pertemuan berikutnya.
Karena waktu sudah keburu malam dan antara tim satgas bentukan pemerintah Luwu Timur, PT Vale dengan korban terdampak masih ada miskomunikasi.
Warga beranggapan banyak hal – hal yang tidak berkesesuaian dengan yang terjadi dilapangan saat ini. Sementara PT Vale menganggap proses pemulihan masih berposes dan berjalan sesuai tahapan yang disinergikan dengan pemerintah daerah, hingga ke pemerintah desa.
Jois, dari lingkar Tambang mengatakan, ada hal yang seolah – olah disembunyikan dari dampak pipa minyak yang bocor ini. ” Kenapa tidak dijelaskan kepublik dampak penyakit yang ditimbulkan dari kebocoran minyak ini, Kemudian hasil uji air yang katanya masih baku mutu dipertanyakan karena di sungai masih terlihat tumpahan minyak yang mengambabg, dan warga yang terdampaknya harusnya diperhatikan.
” Mestinya dijelaskan kepublik, dampaknya ini berapa tahun, dan hasil uji lab itu kami pertanyakan, karena sampai saat ini masih ada sisa tumpahan minyaknya di sungai. ” Ujar Jois.
Faisal, mengaku sebagai warga yang terdampak, ia tidak mendapat akses informasi dan komunikasi yang cukup kepada tim satgas penanggulangan darurat bencana. ” Saya ini pak warga yang terdampak, sawah kami tidak bisa digunakan lagi karena sudah terkontaminasi dengan tumpahan minyak, saya mau bertanya bagaimana nasip kami kedepan ini, saya masih kuliah, ada adik juga yang masih sekolah, sumber mata pencaharian kami sudah punah, kenapa tidak ada perhatian sama sekali, pemerintah juga melakukan pembiaran. ” Ungkapnya.
Endra Endra Kusuma, Director of External Relations & Corporate Affairs at Vale mengatakan pasca tanggap darurat pemulihan sosial, ekologi dan ekonomi masih berproses.
Adanya kritik masyarakat dalam forum RDP ini membuktikan ada yang perlu dibenahi oleh tim satgas. Buat kami ini sesuatu yang postif, karena hari ini kami bisa mendengar langsung permasalahan yang harus kita selesaikan pasca tanggap darurat ini.
” Yang bentuk tim ini Pemerintah daerah, kami bahagian dari tim itu, saya pikir mereka semua ini sudah masuk dalam tim, sehingga tidak ada informasi yang tersumbat.
Karena tim ini melibatkan semua unsur mulai dari kabupaten,sampai RT. Olehnya itu kepala desa juga bisa memberikan informasi kepada warga terdampak karena mereka juga bahagian dari tim.” Ungkap Endra Kusuma.
Saat ini kita sudah masuk dalam tahap transisi pemulihan, disini kita membahas dampak. Seperti dampak sosial, pembayaran kompensasi, tapi ini tidak semata – mata uang. Terutama pada lahan yang rerdampak cukup berat, kita akan berunding lagi apa solusi yang harus ditempuh atas lahan mereka itu. ” Kita akan terus meneliti tanah dan air dilahan sawah dan empang mereka yang terdampak parah, dan itu selama dua tahun kita teliti. ” Kata Endra.
Vale juga tetap menggandeng ilmuan dalam melakukan penelitian pasca tanggap darurat. Seperti dari UI, mereka khusus meneliti dampak lingkungannya, Kalau Unhas dampak Geologinya, dan Ploranya. Kemudian IPB itu meneliti dampak sektor pertanian. ” Kita mau yang benar – benar ahli ini yang menangani ini . ” Jelasnya.
Masalah pengawasan dilapangan mulai saat insiden sampai pasca bencana itu sudah dilakukan bahkan sampai saat ini masih berjalan.
” Tim Gakum, Kementerian Lingkungan Hidup sampai KSDA juga sudah turun melakukan pengawasan dan sampai sekarang masih dilapangan, kami juga masih menunggu rilis dari mereka. ” Kata Endra.
Prof Fatma Lestari, Ketua Disaster Risk Reduction Centre (DRRC) Universitas Indonesia (UI) dalam pertemuan itu menyampaikan, sudah melakukan pengambilan sampel air dan tanah di lokasi terdampak. Pengambilan sampel dilakukan berkali – kali sejak bulan Agustus dan terakhir pada 24 September 2025. Dan hasil analisis kualitas air berada dibawah baku mutu lingkungan, sesuai PP 22 Tahun 2021 lampiran 6.
Kami mengambil semua para meter termasuk logam berat, Alhamdulillah hasil untuk logam berat semuanya berada dibawah baku mutu lingkungan. Demikian juga dengan hasil pengambilan sampel pada 22 September juga berada dibawah baku mutu lingkungan.
Demikian juga untuk tanah, dari hasil analisis untuk tanah juga masih dibawah baku mutu, termasuk logam berat yang ada dibawah tanah juga berada dibawah baku mutu. Penjelasan ini dibantah oleh warga karena menganggap hasil penelitian profesor itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan versi mereka.
Mahading Anggota DPRD Luwu Timur, menetralisir keadaan dengan mengatakan, jika kita ingin mendebat hasil pemaparan Profesor UI yang sudah memiliki kualifikasi, kawan – kawan harus punya second opinion untuk menjadi pembanding. Jika data pembanding itu dimunculkan barulah kita bisa berdiskusi dengan logis.
Kemudian, jika PT Vale merilis bahwa kebocoran itu disebabkan pergeseran tanah maka itu bisa disebut post mayor. Atau dikenal dengan peristiwa tak terduga di luar kendali yang menyebabkan kewajiban tidak dapat dipenuhi.
” Namun sengaja atau tidak sengaja PT Vale harus bertanggung jawab karena ini persoalan lingkungan.” Tandas Mahading.
Menghadapi kejadian ini yang kita butuhkan adalah solusi yang bisa memenuhi kepuasan warga terdampak, olehnya itu PT Vale harus melakukan perbaikan terencana terhadap semua masalah sehingga tidak ada yang keberatan atau PT Vale berhenti beroperasi. ” Itu pilihan ekstrim tapi saya pikir tidak begitu ji. ” Tutup Mahading.
Karena waktu sudah masuk magrib, akhirnya ketua DPRD Ober Datte yang memimpin RDP menyatakan, pertemuan dilanjutkan minggu depan. ( son/***)
