Gelombang kekecewaan menyelimuti para orang tua siswa di Kabupaten Luwu Timur menyusul distribusi bantuan seragam sekolah gratis yang ukurannya tidak sesuai dengan postur tubuh anak. Alih-alih memberikan manfaat, program pemerintah daerah ini justru menuai kritik pedas dari wali murid di berbagai jenjang pendidikan karena pakaian yang diterima terlalu ketat dan pendek, sehingga tidak layak digunakan untuk menunjang aktivitas belajar di kelas.
Sejumlah keluhan dilontarkan dari berbagai kecamatan. Seorang wali murid tingkat SMP di Malili bahkan menunjukkan bukti foto anaknya yang mengenakan seragam dengan panjang lengan berada di atas pergelangan tangan. Di Kecamatan Wotu, orang tua siswa SD mengaku kesal lantaran kancing baju tak mampu ditutup saat dicoba. Sementara itu, untuk jenjang PAUD di Malili, mayoritas baju yang datang memiliki ukuran sangat kecil dan jauh dari standar anak seusianya.
Saat para orang tua mempertanyakan hal ini kepada pengelola PAUD, jawaban yang keluar cukup mengejutkan. Pihak pengelola menyampaikan bahwa para penjahit mengaku kehilangan catatan hasil pengukuran tubuh siswa di tengah proses produksi. Akibat kejadian tersebut, para penjahit hanya bisa menebak-nebak ukuran sehingga banyak seragam yang akhirnya tidak muat dikenakan. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Timur, Raodah, yang dihubungi untuk dimintai tanggapan belum memberikan respons. Pesan singkat yang dikirimkan pada Selasa (31/03/2026) juga tidak mendapat jawaban, padahal permasalahan ini dinilai mendesak karena berpotensi mengganggu kenyamanan ribuan pelajar dalam menerima pelajaran.
Di sisi lain, proses pengadaan paket seragam ini sejatinya menggandeng para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku, pendistribusian seharusnya menggunakan sistem kartu pintar. Namun, mekanisme tersebut gagal dijalankan karena pihak bank mitra menyatakan tidak mampu memproduksi lebih dari 16 ribu kartu pintar sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Sekretaris Daerah Luwu Timur, Ramadhan Pirade, pada Senin (31/03/2026) mengungkapkan bahwa pihak perbankan telah menyatakan ketidakmampuannya sehingga pelibatan UMKM menjadi opsi terakhir yang ditempuh pemerintah daerah.
Program ini menelan anggaran hingga Rp 8,7 miliar dengan rincian biaya per paket yang bervariasi. Untuk siswa PAUD, setiap paket dialokasikan dana sebesar Rp 400 ribu. Sementara untuk pelajar Sekolah Dasar (SD), nilai satu paket mencapai Rp 560 ribu. Adapun untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), setiap paket dianggarkan Rp 600 ribu. Isi paket terbilang lengkap, mencakup sepatu, kaos kaki, seragam lengkap dengan celana atau rok, topi, serta tas sekolah. Total bantuan yang telah disalurkan mencapai 16.253 paket dengan rincian 5.315 paket untuk siswa PAUD, 5.739 paket untuk pelajar SD, dan 5.199 paket untuk siswa SMP. Distribusi berskala besar ini ternyata tidak dibarengi dengan pengawasan kualitas yang memadai.
Perlu menjadi catatan bahwa inisiatif seragam gratis ini sebenarnya bukan program baru. Kebijakan serupa telah berjalan sejak masa kepemimpinan Bupati Luwu Timur periode sebelumnya, yakni Husler dan Budiman. Pada era kepemimpinan Irwan Bachri Syam saat ini, publik sempat menaruh harapan agar eksekusi program berlangsung lebih baik. Sayangnya, ekspektasi tersebut belum terpenuhi mengingat masih banyaknya laporan keluhan yang masuk dari lapangan.
