Proyek pengadaan armada ambulans untuk 24 desa binaan di Luwu Timur yang didanai PT Vale memasuki situasi pelik. Hingga awal Mei 2026, janji penyerahan kendaraan medis tersebut belum direalisasikan sama sekali, padahal suntikan dana senilai miliaran rupiah telah lebih dulu dicairkan. Keadaan ini membuat pemerintah desa dilanda kecemasan lantaran pihak rekanan yang ditugaskan untuk menggarap proyek tersebut mendadak sulit dilacak keberadaannya.
Anggaran yang dikucurkan untuk pengadaan satu unit mobil jenazah dan darurat ini mencapai total Rp 6,8 miliar dengan nilai kontrak Rp 285 juta per kendaraan. Seluruh dana bersumber dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) PT Vale yang dialokasikan pada 2025. Dalam skema pembagian dana desa yang mencapai Rp 300 juta per tahun, alokasi terbesar justru terkonsentrasi pada pembelian ambulans. Akibatnya, hanya tersisa Rp 15 juta per desa untuk mendanai berbagai kegiatan operasional lain yang lebih dekat dengan hajat hidup warga.
PT Malili Suplai Utama ditunjuk sebagai pelaksana proyek. Perusahaan yang diduga kuat merupakan milik pengusaha Erwin R Sandi, yang dikenal dekat dengan Bupati Luwu Timur, tersebut telah menerima pelunasan pembayaran sejak Januari 2026. Padahal, dalam perjanjian kontrak yang disepakati, batas akhir serah terima seluruh unit ambulans ditetapkan pada April 2026. Sebelumnya, beredar kabar bahwa pembagian kendaraan tersebut kepada masyarakat akan digelar saat safari Ramadan pada Maret. Rencana peluncuran simbolis lainnya juga sempat diagendakan bertepatan dengan peringatan HUT Kabupaten Luwu Timur ke-23.
Namun, pantauan hingga 2 Mei 2026 menunjukkan tidak ada satu pun unit ambulans yang hadir. Seluruh upaya komunikasi yang dilakukan untuk menjangkau Erwin R Sandi mengalami kegagalan total karena nomor telepon dan akun WhatsApp-nya sudah nonaktif. Seorang rekan dekat Erwin yang enggan membuka identitasnya kepada publik mengaku telah mencoba menghubungi yang bersangkutan dalam waktu cukup lama, tetapi tidak pernah membuahkan hasil. Pengakuan tersebut disampaikan saat ditemui awak media pada Jumat, 1 Mei 2026.
Persoalan ini kemudian mencuatkan tanda tanya besar tentang efektivitas pemanfaatan dana CSR yang dinilai terlalu sempit porsinya. Padahal, hampir setahun sebelumnya, anggota DPRD Luwu Timur telah menerima arahan langsung dari manajemen PT Vale bahwa bantuan CSR tidak diberikan dalam bentuk uang tunai, melainkan direalisasikan lewat program kerja nyata. Pencairan dana baru bisa dilakukan setelah sebuah program diajukan dan memperoleh persetujuan. Namun, fakta di lapangan memperlihatkan kejanggalan karena perhatian utama justru terpusat pada pengadaan ambulans.
Sejumlah kepala desa yang menjadi sasaran program mengakui pernah dilibatkan dalam musyawarah pada Januari lalu. Saat itu, mereka didorong untuk memberikan persetujuan atas rencana pengadaan kendaraan tersebut. Seorang kades yang meminta namanya dirahasiakan mengungkapkan kekecewaannya dengan penuh kepasrahan. Ia menjelaskan bawahannya hanya bisa menerima keadaan karena keterbatasan posisi yang dimiliki. Informasi yang beredar di kalangan aparat desa menyebutkan dana yang ditransfer ke rekening pihak ketiga mencapai Rp 250 juta per desa, bukan nilai penuh dari pagu yang telah ditentukan.
Adapun dua puluh empat desa penerima bantuan tersebar di empat kecamatan, yakni Malili, Wasuponda, Towuti, dan Nuha. Menanggapi situasi yang kian tidak menentu ini, tim audit eksternal dari PT Vale Indonesia dijadwalkan turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan. Langkah tersebut dipicu oleh laporan keberadaan lima unit ambulans yang sempat terlihat di Kecamatan Malili. Sementara itu, kabar terakhir menyebutkan bahwa sembilan belas unit kendaraan lainnya masih tertahan di wilayah Tangerang hingga laporan ini disusun.
