OKSON, LUWU TIMUR, – Ekspektasi Pemerintah Luwu Timur terhadap Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dari PT Vale sangat tinggi. Karena progran PPM tersebut dianggap bisa membantu pemerintah Luwu Timur menyelesaikan agenda pembangunannya yang dikemas untuk lima tahun.
Untuk itu, pada pembahasan RPJMD 2025 -2029, (07/7/2025) Anggota DPRD Lutim yang masuk dalam Pansus RPJMD berdiskusi dengan Manajemen PT Vale, agar menyelaraskan program RPJMD dengan Rencana Induk Program Pengembagan dan pemberdayaan masyarakat PT Vale.
Berbagai hal dikemukakan anggota dewan agar PPM PT Vale bisa lebih optimal dan kegiatannya bisa monumental lagi buat daerah.
Hj. Harisah Suharjo dalam rapat finalisasi RPJMD, meminta PT Vale tidak lagi mengintervensi program yang sudah dimandatori pusat dan bisa ditangani Pemerintah Luwu Timur.
” Contoh pemberian handtractor, untuk yang ini tidak perlu lagi diintervensi PT Vale, karena ini bisa diatasi pemerintah daerah dan sudah mandatori dari Pemerintah pusat setiap tahun kita dapat bantuan handtracktor. ” Kata Harisah Suharjo.
Muhammad Nur, Ketua Fraksi PDIP, menyampaikan, untuk lebih mengoptimalkan lagi program PPM PT Vale, untuk pemberian Beasiswa, disarankan PT Vale menyekolahkan putra putri terbaik Luwu Timur ke ITB dan menanggung semua biaya Pendidikan.
” Keinginan kita keluaran Mahasiswa yang dibiayai PT Vale lewat program beasiswanya ada pembeda dengan mahasiswa yang dapat beasiswa dari Pemkab Lutim. Dan keluarannya ini betul – betul berdaya guna buat perusahaan dan daerah sehingga program beasiswa Vale ini sangat menginspirasi semua orang
” Kata Muh. Nur.
Selanjutnya, Baperida dan PT Vale sudah membuat kerjasama permanen untuk melakukan riset disektor pertanian perkebunan dan perikanan. Setidaknya ada riset untuk melahirkan benih unggul di wilayah tertentu, mengingat desa – desa yang berada dalam wilayah Pemberdayaan Vale ini memiliki potensi dan karakter yang berbeda – beda. ” Minimal dari riset itu lahir bibit unggul yang cocok untuk dikembangkan diwilayah tertentu.” Ungkap Muh. Nur.
Erni Malape, dari Nasdem, minta PPM PT Vale kedepan ini diarahkan untuk membangun Rumah Sakit yang di biayai dari dana PPM tersebut. “Ini mencontoh apa yang dilakukan PT Antam di Sulawesi Tenggara dengan membangun Rumah Sakit pakai dana CSR. ” Kata Erni.
Mahading, anggota Pansus RPJMD dari Fraksi PDIP, beda pendapat, ia tidak mau PPM PT Vale diarahkan untuk bangun rumah sakit.
Menurutnya, kita juga menghargai kontribusi vale terhadap daerah sangat tinggi, hapir 50 persen kontribusinya buat PAD kita. Tapi anggaran CSR 11 Miliar ini masih kecil, saya sarankan dengan anggaran kecil ini vale buat program yang efeknya besar. Sehingga bisa menginspirasi banyak orang.
” Saya tidak setuju jika CSR vale diarahkan bangun rumah sakit, berarti ada rentang waktu paling tidak 10 tahun kita hanya berkutat dipembangunan rumah sakit saja. Maka program ini tidak inklusif karena ada sektor lain yang tidak tersentuh.
” Kalau saya tetap semua bidang disentuh dengan PPM PT Vale ini, untuk sektor pendidikan arahkan Vale untuk memberikan beasiswa pada warga Luwu Timur yang punya kualifikasi bagus, tidak mesti harus berasal dari wilayah pemberdayaan, sekolahkan mereka sampai berhasil dan jika berhasil mereka bisa diterima diperusahaan mana saja di Indonesia. ” Kata Mahading.
Ichman Laode Muhammad
Experienced of External Relation PT. Vale menanggapinya, mengatakan, Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (RIPPM) perusahaan tambang penting karena membantu menyeimbangkan manfaat ekonomi dari pertambangan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan.
RIPPM memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, perlindungan lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan.
Konsentrasinya tetap pada point – point sebagai komitmen PT Vale dalam rangka mendukung RPJMD 2025-2029 Luwu Timur. Intinya kami sudah siap mendiskusikan TJSL dan PPM Vale bersama Pemkab Lutim untuk penyelarasan program PPM dengan RPJMD Lutim.
Harapannya bisa terjadi sinkronisasi agar program PPM ini dapat mendukung pencapaian target pembangunan daerah sesuai visi misi bupati kemudian memperkuat keterlibatan masyarakat lokal. Karena PPM ini bisa meminimalisasi dampak yang berada diwilayah operasi PT Vale.
Dengan tim yang sudah terbentuk, kita akan melakukan review kembali terhadap Rencana Induk PPM. Jadi review RIPPM ini akan kami lakukan setiap Lima Tahun Sekali. Hasil Reviewnya ini juga akan disyahkan oleh Kementerian ESDM. Pengesahan Inilah yang akan jadi indikator atau alat penilaian kinerja sosial PT Vale terhadap program PPMnya.
Kemudian PT Vale juga akan menyesuaikan subtansi program terhadap RPJMD. ” Apa yang menjadi subtansi program kami itu akan diselaraskan dengan RPJMD. ” Ujarnya.
Kemudian kami akan menyusun rekomendasi final sebagai dasar pengembangan dan pengajuan program PPM tahun berikutnya. Setiap semester PT Vale akan menyampaikan laporan, dan laporan berkala ini juga ditembuskan kedaerah.
” Point pentingnya adalah setelah sinkronisasi ini tentu ada penguatan kolaborasi antara Pemerintah daerah dan PT Vale agar program – program PPM ini diperbaharui sesuai RPJMD sesuai indikator, kemudian pelaporan, evaluasi dan publikasi. ” Jelas Ichman.
Terkait alokasi anggaran PPM, 11 M itu untuk 38 desa yang masuk dalam wilayah pemberdayaan vale, jadi kami menggelontorkan anggaran sekitar 300 juta perdesa, selanjutnya untuk program nya desa yang membuat perencanaan dan pelaksanaannya, dilakukan oleh desa melalui pendampingan.
Untuk diketahui setiap tahunnya kami juga menganggarkan biaya rumah sakit buat warga diwilayah operasi tambang.
Ini sebagai bentuk komitmen kami, dan nilainya cukup besar juga. Capai 3 sampai 4 Miliar pertahun.
Kemudian sarana air bersih, vale membangun empat sarana air bersih di empat kecamatan, Towuti, Sorowako, wasuponda dan Malili, itu anggarannya juga cukup besar. Demikian juga dengan listrik anggarannya sekitar 10 M pertahun.
Jadi kedepan ini kita perlu duduk bersama lagi untuk mengoptimalkan anggaran agar lebih bermafaat lagi buat masyarakat. Untuk kebutuhan yang lebih strategis.
” Pilihannya apakah kita akan mengoptimalkan anggaran yang sudah ada untuk kebutuhan program yang lebih strategis atau mengoptimalisasi apa yang sudah ada. ” Tandas Ichman.
Mengenai keinginan PT Vale membangun rumah sakit, Ichman menjawab, ini perlu dikaji juga apakah boleh dari aspek hukum Vale membangun rumah sakit atau tidak, karena PT Vale sendiri sudah punya rumah sakit untuk melayani karyawan dan masyarakat sekitar, nah kalau PPM ini didorong lagi untuk bangun rumah sakit ini perlu dikaji lagi.
Pertemuan PT Vale dengan Pansus RPJMD ini dalam rangka finalisasi RPJMD Luwu Timur 2025 – 2029. Rapat finalisasi ini dipimpin Sarkawi A Hamid selaku ketua Pansus. Dan sudah ada titik temu dimana Vale bersedia melakukan penyelarasan RIPMnya dengan RPJMD Lutim. ( Son/***)
