Jakarta – Manajemen PT Vale Indonesia Tbk (IDX: INCO) memastikan alokasi penuh untuk seluruh lini operasi eksisting yang mencakup area Sorowako serta fasilitas pemurnian telah diamankan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2026. Adapun untuk lini bisnis ekspansi, perseroan menerapkan langkah konservatif dengan menyiapkan porsi sekitar 30 persen guna mendukung pengembangan bertahap di sejumlah lokasi strategis, seperti Pomalaa, Morowali, dan proyek Sorowako Limonite. Keterangan ini mengemuka dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI yang digelar di Jakarta pada 20 Januari 2026.
Presiden Direktur sekaligus CEO PT Vale Indonesia Tbk, Bernardus Irmanto, memaparkan bahwa komposisi pendanaan tersebut merupakan wujud dedikasi perseroan dalam menjaga kesehatan tata kelola produksi yang berkesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Ia menilai kebijakan ini menjadi bagian dari upaya strategis untuk menyeimbangkan kontinuitas operasional yang telah berjalan dengan kebutuhan ekspansi jangka panjang. Bernardus menegaskan bahwa setiap pengembangan usaha mesti dieksekusi secara bertahap dan penuh perhitungan agar tidak menimbulkan gangguan terhadap stabilitas output yang telah terbentuk.
Dalam forum yang sama, jajaran direksi turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan yang selama ini mendukung kinerja perseroan. Apresiasi khusus ditujukan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), MIND ID selaku holding industri pertambangan, serta berbagai kementerian dan lembaga lain yang dinilai aktif melakukan pembinaan dan pengawasan di sektor ini. Manajemen berkeyakinan bahwa komunikasi yang terbuka dan didasari data, sebagaimana yang terjalin dalam forum RDP, menjadi pilar penting bagi penguatan tata kelola industri yang berkelanjutan.
Mengenai legalitas usaha, PT Vale Indonesia menegaskan bahwa seluruh agenda operasional di area hutan lindung telah dilengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) yang diterbitkan secara sah oleh pemerintah. Implementasi di lapangan disebut selalu mengacu pada persyaratan teknis dan kajian lingkungan yang menjadi lampiran dari izin tersebut. Perusahaan memastikan tidak ada aktivitas apa pun yang dijalankan melampaui batas-batas kewenangan yang telah diberikan dalam dokumen izin.
Menyoal mekanisme persetujuan RKAB, PT Vale Indonesia menerangkan bahwa setiap adaptasi yang dilakukan sepanjang proses berjalan merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi sekaligus penghormatan atas kewenangan pemerintah dalam mengatur skala produksi nasional. Perusahaan menampik anggapan yang menghubungkan langkah tersebut dengan adanya pelanggaran perizinan. Klarifikasi ini sekaligus meluruskan berbagai asumsi yang beredar di ruang publik setelah pelaksanaan rapat dengar pendapat.
Pada kesempatan tersebut, perseroan juga membeberkan kemajuan sejumlah proyek prioritas serta peran aktifnya dalam mendukung hilirisasi nikel di tanah air. PT Vale Indonesia memandang RDP sebagai kanal dialog yang produktif untuk menyatukan perspektif antara pelaku industri, regulator, dan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem manufaktur kendaraan listrik. Integrasi ke dalam rantai pasok global menjadi fokus utama pengembangan usaha perseroan dalam beberapa tahun ke depan.
Menanggapi pemberitaan yang berkembang setelah forum RDP, PT Vale Indonesia berharap publik dapat menerima informasi secara utuh, berimbang, dan berbasis fakta di lapangan. Perusahaan mengingatkan bahwa tujuan utama gelaran forum tersebut adalah untuk memberikan pembaruan data tentang progres proyek dan agenda hilirisasi, bukan untuk kepentingan di luar konteks tersebut. Dengan begitu, seluruh pihak diharapkan mampu memperoleh gambaran yang komprehensif ihwal kondisi serta rencana bisnis perseroan ke depan.
