OKSON, LUWU TIMUR, – Alih – alih ingin mendapat simpati warga Luwu Timur, Program Bantuan Modal Usaha yang di jual Ibas – Puspa di Pilkada ini hanya mendapat tanggapan sinis dari warga Luwu Timur. Pasalnya program tersebut tidak masuk akal dan bisa membuat Kabupaten Luwu Timur Bangkrut.
Banyak program Ibas – Puspa yang dianggap tidak realistis dengan kemampuan keuangan daerah Luwu Timur. Diantaranya pemberian modal usaha 50 juta perorang / Kelompok. Kemudian 1 Juta setiap bulan untuk Lansia.
Untuk bantuan modal usaha, data dari Dinas Perdagangan Luwu Timur, jumlah UMKM Kabupaten Luwu Timur sebanyak 25.143 Pelaku UMKM. Jika dikalikan 50 Juta per UMKM maka hasilnya Rp. 1.257.150.000.000.
Sementara APBD Luwu Timur 2,1Triliun. Dengan demikian baru satu programnya Ibas – Puspa sudah Setengah APBD Lutim terkuras.
Belum lagi program Ibas – Puspa lainnya yang dinilai akan mengerogoti APBD seperti Satu Juta Perbulan untuk Lansia.
Ir.Rahman, mantan Anggota DPRD Lutim, menyebutkan, data dari
Badan Pusat Statistik 2024 jumlah Lansia di Lutim 25.250, jumlah itu jika dikali 1 juta kemudian dikali 12, maka hasilnya Rp 303 miliar.
” Tidak boleh demi ambisi untuk berkuasa bikin program yang tidak masuk akal. Kita tidak boleh membohongi masyarakat, jika program itu dilaksanakan maka ASN, P3K termasuk tenaga Upah Jasa Luwu Timur tidak bisa gajian. Karena Baru dua Programnya sudah tekor APBD Lutim, belum lagi mau biayai programnya yang lain yang penuh plus – plusnya itu. “Jelas Rahman.
Lanjut Rahman, Program itu tidak asal buat, dia harus terukur, karena Indonesia ini punya regulasi. Ada namanya program mandatori. Seperti disektor Pendidikan itu harus 20 persen, di bidang kesehatan 12 Persen, kemudian Infra struktur itu harus lebih besar anggarannya dari pada non fisik.
” Coba hitung saja, jika kita ikuti regulasi yang mandatori itu, 20 Persen APBD untuk Pendidikan ditambah 12 Persen untuk Kesehatan ditambah program bantuan modal Usaha 50 Juta per orang, ditambah lagi Satu juta setiap bulan untuk Lansia maka kolaps lah Kabupaten Luwu Timur.
Saya yakin jika program blunder Ibas – Puspa ini dijalankan maka APBD Luwu Timur akan ditolak Pemerintah Provinsi Sulsel. Bisa jadi kita tidak dikasi nomor registrasi dari Biro Keuangan Daerah karena APBD sudah menyalahi aturan. Program yang realistis dan terukur itu hanya ada di Paslon Budiman – Akbar karena semua yang di programkan sudan dinikmati warga. Sisa ditambah – tambah saja volume dan kualitasnya.” Tutup Ir.Rahman. ( son/***)
