OKSON, LUWU TIMUR,- Fraksi PDI Perjuangan mengatakan, pemerintah Luwu Timur jangan over calebration atas berbagai penghargaan dan capaian makro yang telah diraih pemerintah Luwu Timur.
karena sejatinya penghargaan administratif tidak selalu mencerminkan kualitas pelayanan publik yang dirasakan masyarakat.
Demikian di sampaikan Andi Surono Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna LKPJ Bupati Luwu Timur 2025, Senin ( 6/04/2026).
Menurut Andi Surono, untuk program Lansia yang ditangani Dinas Sosial P3A, masih banyak yang perlu di benahi.
Perencanaan program prioritas ini menghadapi tantangan yang serius karena tidak berbasis data yang akurat dan terverifikasi.
Kondisi ini terdampak langsung pada realisasi bantuan sosial bagi lansia, yang tidak mampu mencapai target sebagaimana direncanakan.
” Tanpa data by name by address (BNBA) yang valid, proses distribusi bantuan menjadi tidak tepat sasaran, menimbulkan ketidakadilan, serta berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.”Ujarnya.
Lanjut dikatakannya, Kelemahan dalam pendataan juga berimplikasi pada fungsi pengawasan DPRD. Sebagai lembaga legislatif yang memiliki mandat untuk melakukan kontrol terhadap pelaksanaan program pemerintah, DPRD kesulitan menjalankan peran pengawasan karena Dinas Sosial belum bersedia menyerahkan data penerima secara rinci.
Akibatnya, DPRD hanya menerima laporan agregat yang tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan, sehingga fungsi check and balance menjadi lemah dan akuntabilitas program sosial tidak terjamin.
Kemudian, Ketergantungan Daerah pada sektor ekstraktif yaitu pertambangan bisa menimbulkan dampak lingkungan jangka panjang kepada daerah dan tentunya akan membuat harga menjadi fluktuatif.
” Maka sebaiknya sektor pertanian sebagai penyumbang terbesar kedua bisa menjadi solusi yang sangat baik. Pemerintah perlu untuk segera mendorong Distribusi Pupuk Gratis kepada petani untuk mendorong produktifitas petani bertumbuh secara signifikan serta program program lainnya yang bisa menopang pertumbuhan sektor pertanian.
Sektor yang lain yang juga menarik untuk kita perkuat adalah sektor Pengolahan dan Jasa dimana sektor ini bisa menjadi bagian dari diversifikasi ekonomi.” Ungkap Surono.
Ketimpangan Distribusi Pembangunan (Gini Ratio): jika kita melihat angka Gini Ratio meningkat ke angka 0,37 hal ini menandakan bahwa walaupun ekonomi kita tumbuh tetapi ternyata distribusi hasil pembangunan tidak merata serta menekankan bahwa ternyata program sosial belum mampu menekan kesenjangan yang terjadi di masyarakat
Realisasi Pendapatan hanya 91,39% dari Target sementara belanja berada di angka 90,37%. Dimana angka ini bisa saja menunjukkan ada indikasi target yang terlalu ambisius ataukah kapasitas fiskal memang belum optimal ?
Arus investasi sumber daya alam (SDA) yang ramai masuk luwu timur adalah sebuah berkah untuk masyarakat luwu tumur, tetapi disatu sisi kita berharap investasi wajib ramah lingkungan, investasi yang tidak ramah lingkungan mungkin menguntungkan cepat, tapi bisa merusak sumber daya alam. Pemerintah Daerah harus berpikir jangka panjang, agar daerah tetap layak dihuni dan berkembang.
Perlu menjadi atensi khusus pemerintah daerah luwu timur atas kejadian jebolnya sattling pond PT PUL pada tanggal 25 maret 2026 yang mengakibatkan aliran sungai ussu menjadi keruh.
Jika mengacu pada UU nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup bagi perusahaan yang terbukti melakukan pencemaran lingkunga dapat berisiko:
1. Pidana
2. Ganti Kerugian atau tanggung jawab perdata
3. Sanksi administrasi
Atas kesempatan yang baik ini kami menyarankan kepada Bupati untuk mengeluarkan rekomendasi penutupan sementara operasional PT PUL kepada Kementrian Lingkungan hidup dan hutan sampai perbaikan sattling pond benar benar memenuhi standar UU
PDI Perjuangan juga mengapresiasi kepada Pemerintah Daerah yang mampu menjaga serta mendorong pertumbuhan ekonomi dari angka 3,27% tahun 2024 naik menjadi 3,70%. Kemiskinan menurun dari 6,55% menjadi 5,79% , serta pengangguran terbuka turun dari 4,58% menjadi 3,70%. ( oks/***)
