OKSON, LUWU TIMUR, – Meskipun rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Baru Tarengge masih prokontra dimasyarakat, namun Anggota DPRD yang masuk dalam Pansus RPJMD sudah memberikan dukungan Politik kepada bupati agar program tersebut tetap dilaksanakan.
Dukungan Politik yang dimaksud adalah melakukan kunjungan ke Kantor PT Perkebunan Nusantara Regional 8 Sulsel berdialog panjang lebar dengan manajemen PTPN terkait rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Baru itu yang akan mengambil lahan HGU PTPN di seputaran Tarengge.
Kunjungan ini menjadi peta jalan yang dibuka Pansus RPJMD buat Bupati Luwu Timur untuk menindak lanjutinya dengan mempertajam lobinya agar BUMN tersebut bisa melepaskan sedikit lahannya buat Pembangunan Kawasan Ekonomi Baru Tarengge.
” Kami sudah mendatangi Kantor PTPN berdialog, dan membeberkan alasan kenapa kita meminta agar PTPN bersedia melepaskan lahannya buat pembangunan daerah Luwu Timur. Itulah dukungan Politik kita terhadap bupati dan daerah.” Ungkap Ketua Fraksi PDIP Muh. Nur. Kamis (03/07/2025).
Menurut Muh. Nur, kunjungan ke kantor PT Perkebunan Nusantara Regional 8 ini dipimpin langsung Ketua DPRD Ober Datte, di dampingi Anggota Pansus RPJMD lainnya.
Dalam pertemuan itu Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Dua hal ke direksi PTPN :
1. Meminta agar lahan PTPN yang ada di Desa Tarengge Kecamatan wotu Kabupaten Luwu Timur seluas 565 Hektar, bisa diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
Alasannya karena adanya perubahan tata ruang Kabupaten Luwu Timur yang diatur dalam Perda RTRW nomor 1 tahun 2025, dimana dalam kawasan Tarengge masuk dalam kawasan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan RTRW provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam kenyataannya, saat ini kawasan tersebut sudah dikelilingi pemukiman padat penduduk. Sehingga secara estetika pembangunan kota tidak lagi mencerminkan sebuah integrasi penataan tata ruang wilayah kabupaten.
Jika memakai pendekatan ekonomi kawasan Tarengge lebih strategis untuk mensejahterakan masyarakat Luwu Timur jika kawasan itu diserahkan ke Pemerintah Daerah Luwu Timur dari dipertahankan sebagai kawasan perkebunan seperti saat ini.
2. Sejak mejadi holding perkebunan (BUMN), PTPN yang ada di Luwu Timur sangat menyulitkan putra putri luwu timur untuk mendapatkan akses pekerjaan, sama sekali tidak memberi porsi kepada putra putri Luwu Timur, mangement PTPN selalu berlindung pada pendekatan rugulasi, semestinya ada pendekatan sosiologis dan kearifan lokal bagaimana agar masyarakat sekitar perkebunan diberi porsi khusus untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di PTPN. Kemudian di beberapa kawasan perkebunan PTPN di Luwu Timur masih mengisahkan banyak masalah seperti konflik lahan di Desa Mantadulu dan konflik kerusakan lingkungan di PTPN burau yang tidak pernah diselesaikan PTPN.
” PDIP sudah menyampaikan dukungan politik terhadap program ini, tinggal kekuatan bupati saja bagaiman dia melakukan negosiasi ke mentri BUMN sebagai pemilik Asset. ” Tandas Muh. Nur.
Agar upaya ini berjalan lancar, disinilah kita harap bupati bisa meyakinkan kementrian agar bisa lepas lahannya degan gratis atau paling tidak konpensasinya tidak terlalu membebani APBD.
Hingga saat ini Rencana Pembangunan Kawasan Ekonomi Baru Tarengge ini masih menjadi diskusi yang hangat dikalangan warga. Kecendrungan warga lebih mendukung statmen Mahading Anggota DPRD Lutim agar rencana ini dikemas dengan baik, dan harus dilakukan studi kelayakan terlebih dahulu.
Alasan warga, dulu jika kita bicara ingin membangun Kawasan Ekonomi Baru di Tarengge memang cocok, karena kondisi waktu itu sangat mendukung.
Tapi sekarang, dengan pesat dan mudahnya orang berberlanja online, dikhawatirkan kawasan ekonomi baru ini akan terlantar.
” Tidak usahlah jauh – jauh, itu saja pasar Tarengge setengah mati mi dikasi berfungsi. Makanya saya sepakat jangan terburu – burulah, harus ada risetnya, hitung – hitungannya harus bagus. Mau contoh yang lebih besar lagi, itu pasar Tanah Abang di Jakarta, yang dulunya menjadi tujuan orang belanja, sekarang mulai sepi pengunjung sejak ada kemudahan belanja lewat online. ” Ungkap Subair yang mengaku Aktivis tinggal di Malili.
Kunjungan ke Kantor PTPN Regional 8 Sulsel ini, dipimpin Ketua DPRD Lutim, Ober Datte, di dampingi Wakil Ketua I DPRD, Lutim Jihadin P, Wakil Ketua II Hj.Harisah Suharjo, Muh.Nur. Ketua Fraksi PDIP, Mahading, Ambrosius Boroallo, Sarkawai A. Hamid, Muh. Rivaldi, Prima Eyza Purnama, Erni Malape, Muh. Iwan dan Nur Cholis Azis. Rombongan anggota DPRD ini diterima langsung manejer PTPN Regional 8,
Maalun Lamau. ( son/***)
