OKSON, LUWU TIMUR, – Tak mau terjebak dengan kepentingan pihak tertentu, Fraksi PDIP Luwu Timur menolak membubuhkan tanda tangan pada berita acara poin – poin tuntutan dari Aliansi Mahasiswa, Pemuda dan Masyarakat Luwu Timu saat demo di DPRD Lutim. Senin ( 01/09/2025).
Klausul yang ditolak Fraksi PDIP dalam tuntutan mahasiswa ini adalah kata Copot Kapolri.
Menurut Ketua Fraksi PDIP, Muh. Nur, sebelum menandatangani berita acara tersebut mengatakan Kita semua sepakat bahwa gerakan ini tidak ditungangi oleh siapa – siapa.
Kita tidak tahu di tubuh Polri ada yang bermain atau tidak, jadi saya berharap dalam poin itu tidak ada kata Copot Kapolri. Tapi setuju dengan kata reformasi total di tubuh Polri.
” Jika tidak ada kata copot saya setuju tandatangani berita acaranya, Alasannya jika ada kata Copot Kapolri berarti mengarah pada personal, Fraksi PDIP tidak mau terseret dalam person, tapi kalau kelembagaan kita dukung, makanya bunyi klausulnya Reformasi total di tubuh Polri. ” Jelas Muh. Nur.
Setelah berdiskusi panjang, akhirnya fraksi golkar, fraksi PAN, Fraksi Nasdem dan Fraksi GPR ikut juga menolak kata Copot Kapolri. Dan bersedia bertandatangan jika kata Copot Kapolri di hapus.
Hasil diskusi panjang ini akhirnya diterima pendemo, sepakat menghapus kata Copot Kapolri. Karena yang berhak mencopot Kapolri hanya Presiden.
Untuk diketahui, massa aliansi mahasiswa yang demo di DPRD Lutim tidak sampai 20 orang. Namun aksi ini mampu membuat Bupati, Ketua DPRD, dan Wakil Ketua I DPRD dan Wakil Ketua II DPRD serta para ketua Fraksi tinggal ditempat dan ikut membubuhkan tanda tangan dalam tuntutan mereka untuk di kirim ke pengambil kebijakan di Jakarta. ( son/***)
