OKSON, MAKASSAR, – Petani Laoli mengajukan dua orang Saksi dalam sidang Perkara Gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar, nomor perkara 47/G//2026/PTUN.MKS dengan objek gugatan Sertipikat Hak Pengelolaan yang berkaitan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) PT. IHIP Luwu Timur.
Dalam keterangan Saksi di hadapan Majelis Hakim PTUN Makassar mengungkap
“Tidak pernah melihat dan mengetahui bahwa Pemda memiliki atau menguasai lahan di lokasi (objek tanah),” ungkap Muajid selaku Saksi, (16/11/2026).
Dalam pemeriksaan Saksi yang berlangsung selama 6 jam ini, kedua Saksi mengungkapkan fakta yang saling bersesuaian terkait keberadaan, penguasaan dan aktivitas petani Laoli (Para Penggugat) mulai pada tahun 1998 hingga 2026.
“Saya hanya tahu mereka yang mengelola dan menguasai lokasi itu bukan Pemda Lutim,“ ujar salah satu Saksi yang merupakan tetangga kebun para Penggugat.
Penuturan langsung melalui Saksi memberikan penjelasan rentang waktu dan perjalanan bagaimana ada penguasaan tanah tersebut. Pada tahun 1998, melalui arahan ketua DPRD Luwu untuk masuk mengelolah untuk dimiliki tanah tersebut.
“Sejak itu saya mulai membuka, mengelola dan menanam coklat, ada juga menanam merica. Saya sempat berhenti tahun 2002 karena kehabisan biaya.
Nanti pada tahun 2017 baru saya melanjutkan lagi. Pada saat itu saya mendapati tanaman dan tiang merica masih berdiri. Setelah itu saya mulai menanam lagi tanaman seperti jengkol, merica, durian,” ujar Saksi.
Keberadaan Petani Laoli dalam rentang waktu yang dinyatakan di atas juga terkonfirmasi dari kesaksian Saksi warga setempat yang merupakan tetangga kebun Para Penggugat.
“Saya kenal dengan Para Penggugat sejak tahun 2016. Mereka adalah petani yang ada di dalam lokasi di Dusun Laoli Desa Harapan. Selalu belanja di kios warung saya. Saya juga mengetahui adanya petani karena berdekatan dengan kebun saya,” tambah Saksi.
Akhir Sesi pemeriksaan Saksi, Para Penggugat menyampaikan permohonan penundaan aktivitas di lokasi mengingat hingga sidang berlangsung Pemerintah Luwu Timur dan PT. IHIP masih aktif melakukan penggusuran terhadap tanaman Para Penggugat.
“Bagi pemerintah, tanah dan mata pencaharian kami mungkin hanya dianggap sebagai hambatan pembangunan. Namun bagi kami, tanah itu adalah satu-satunya sumber kehidupan, warisan, dan harga diri yang masih kami miliki, maka dari itu kami memohon kepada Majelis agar mengabulkan permohonan penundaan kami”. Ujar Asruddin, penggugat. ( oks/***)








