OKSON, POMALAA – Ketenangan sopir yang mengangkut logistik perusahaan menuju kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pomalaa Industry Park (IPIP) mendadak jadi kepanikan.
Pada Sabtu (5/9/2026). Jalur hauling yang biasanya dipadati kendaraan dump truck pembawa logistik, berubah menjadi arena konfrontasi panas antara personil TNI dengan Muslihuddin Haruna seorang Direktur Keamanan PT Tambang Rejeki Kolaka (TRK).
Entah apa yang merasuki Muslihuddin hari itu. Dia yang harusnya bertangung jawab menjaga keamanan dan kondusifitas kawasan Proyek Strategis Nasional tersebut, malah membuat kegaduhan lewat aksi blokade total dijalur utama kawasan Pomalaa Industry Park (IPIP). Akibatnya terjadi antrian panjang kendaraan di jalur hauling tersebut.
Didalam video yang tersebar luas dan viral itu,
Muslihuddin alias Horo mengenakan kaus polo abu-abu sangat aktif menjadi motor penggerak aksi blokade jalan tersebut. Dilapangan Ia tampak sangat agresif dan terus-menerus melontarkan provokasi verbal kepada aparat TNI.
Karena dianggap sudah meresahkan para pekerja dan menganggu kelancaran keluar masuknya logistik pabrik, aparat TNI yang tengah berjaga langsung memberikan reaksi cepat dengan membuka blokade tersebut sehingga penumpukan kendaraan terurai kembali.
Melihat aksinya tidak berjalan sesuai harapan, Muslihuddin Haruna, atau yang akrab disapa Horo menupahkan emosi kepada prajurit TNI tersebut yang terus menetralisir keadaan.
Ketegangan mencapai puncaknya saat terjadi adu mulut jarak dekat antara Horo dengan salah satu prajurit TNI. Dimana Horo yang kehilangan kendali emosi. Di depan kamera, ia melontarkan makian kasar yang sangat provokatif.
“Tentara bajingan!” teriak Horo dengan nada tinggi, menantang personel yang berdiri tak jauh dari dirinya.
Meski terus dimaki dan diprovokasi, para personel TNI di lapangan terlihat tetap berusaha menahan diri demi mencegah terjadinya bentrokan fisik yang dapat berakibat fatal bagi keamanan wilayah tersebut.
Insiden ini memicu gelombang kecaman dari berbagai pihak. Tindakan menghalangi operasional Proyek Strategis Nasional, ditambah dengan penghinaan institusi negara secara terbuka, dianggap sudah melewati batas toleransi hukum.
Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum. Publik dan pelaku industri menanti langkah nyata serta ketegasan dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara untuk mengusut tuntas dalang di balik blokade dan tindakan provokatif ini.
Kepastian hukum menjadi taruhan penting, tidak hanya demi harga diri aparat, tetapi juga demi menjamin rasa aman bagi investasi dan keberlangsungan proyek strategis nasional di bumi Pomalaa. ( oks /***)
