Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur menyuarakan keprihatinan mendalam atas sejumlah program pembangunan daerah yang sedang berhadapan dengan persoalan hukum, sehingga anggaran dalam jumlah besar yang telah digelontorkan dinilai tidak membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh juru bicara fraksi, Sukasman, saat Sidang Paripurna berlangsung pada Jumat, 10 Juli 2026. Menurutnya, peristiwa ini harus dijadikan pelajaran penting bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk menyempurnakan proses perencanaan di masa mendatang demi mencegah terulangnya kasus serupa.
Menanggapi jawaban Bupati Luwu Timur atas pandangan fraksi-fraksi yang telah dibacakan pada 6 Juli 2026, Sukasman menyampaikan bahwa pihaknya merasakan adanya niat serius dari jajaran eksekutif untuk merespons seluruh masukan, meningkatkan mutu pembangunan, mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, serta memangkas ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa seluruh komitmen tersebut wajib dibuktikan lewat penyusunan dokumen teknis yang detail, mencakup RKA, SOP, serta data yang telah melalui proses verifikasi. Ia berpandangan bahwa program yang disusun dengan SOP yang terukur dan data yang valid akan melahirkan kebijakan yang tepat guna serta mengurangi risiko kegagalan yang kerap berujung pada inefektivitas dan ketidaktepatan sasaran.
Sukasman kemudian menyoroti sejumlah indikator yang mengindikasikan adanya ancaman pada tahun 2026. Pertumbuhan ekonomi tercatat mengalami kontraksi minus 2,31 persen, beberapa program terhambat akibat kendala hukum, dan gejolak ekonomi global yang berubah cepat turut menekan sektor pertambangan sebagai penopang utama perekonomian daerah. Ia memberi peringatan bahwa tanpa langkah responsif yang cepat, tiga risiko besar akan mengintai: merosotnya kepercayaan publik serta investor terhadap pemerintah, terganggunya efisiensi anggaran akibat pemborosan dari proyek yang terbengkalai serta pembangunan berkualitas rendah tanpa efek pengganda, dan memburuknya kondisi sosial karena program bantuan seperti penanggulangan kemiskinan, beasiswa, santunan lansia, serta seragam sekolah yang tidak menjangkau sasaran sehingga daya beli kelompok rentan semakin runtuh dan kontraksi ekonomi makin dalam.
Ia mengangkat contoh kasus Dana Bantuan Desa senilai Rp2 miliar per desa yang pada tahun ini hanya diperuntukkan bagi 33 dari keseluruhan 125 desa di Luwu Timur. Dana tersebut dialirkan melalui program Pandu Juara, namun distribusinya tidak merata dan pengelolaannya justru terpusat pada satu sektor ekonomi tertentu. Tanpa SOP yang tegas dan perencanaan yang cermat, bantuan yang semestinya mampu menggerakkan ekonomi warga melalui pembangunan infrastruktur, pengembangan UMKM, atau layanan publik, justru berhenti pada level institusi seperti BUMDES maupun BUMDESMA. Lemahnya penguatan kelembagaan, tidak adanya standar pengelolaan yang baku, minimnya audit berkala, serta kurangnya pendampingan membuat dana tersebut tidak mampu menciptakan efek berlipat dan mendorong perekonomian desa secara keseluruhan. Kesenjangan pembangunan antarwilayah pun berpotensi menumbuhkan rasa tidak puas di tengah masyarakat.
Ia juga menyoroti pengadaan ambulans yang memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility dan saat ini telah berujung pada proses hukum, sehingga kegiatan tersebut terpaksa berhenti. Padahal, jika dana tersebut dapat mengalir hingga ke tingkat desa dan diubah menjadi program pemberdayaan yang bersentuhan langsung dengan dampak aktivitas pertambangan, manfaat bergandanya akan sangat dirasakan warga. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan dana tersebut tersendat di level korporasi dan tidak kunjung memberikan dampak yang diharapkan bagi desa-desa. Sukasman berharap masalah serupa tidak menimpa program-program lain karena hal itu hanya akan memperburuk situasi kontraksi ekonomi yang sedang terjadi.
Ia menilai berbagai permasalahan tersebut perlu dianalisis secara bertahap dengan mengaitkan data pertumbuhan ekonomi dan realitas di lapangan supaya diperoleh pemahaman yang menyeluruh dan objektif. Ia berharap contoh-contoh kasus yang dipaparkan dalam pendapat akhir fraksinya dapat menjadi dorongan bersama untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas sebelum terlambat merespons sinyal-sinyal ekonomi yang mulai tampak. Menutup penyampaiannya, Sukasman mengutip pernyataan Ir. Soekarno bahwa apabila seseorang memiliki keinginan kuat yang lahir dari lubuk hati, maka seluruh alam semesta akan turut mendukung terwujudnya keinginan tersebut. Disertai ucapan Bismillahirrahmanirrahim, fraksinya menyatakan dukungan terhadap Ranperda untuk dilanjutkan dan ditetapkan sebagai Peraturan Daerah, dengan catatan seluruh masukan yang disampaikan wajib mendapat perhatian serius dari pemerintah.
