OKSON, MAKASSAR — Masih tingginya angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Luwu Timur di tengah besarnya kontribusi sektor pertambangan kembali memunculkan sorotan dari kalangan akademisi.
Kondisi tersebut dinilai mencerminkan paradoks pembangunan, ketika pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum sepenuhnya bertransformasi menjadi kesejahteraan yang dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Ekonom Universitas Hasanuddin sekaligus Ketua Dewan Pakar MKPD CIDES ICMI Sulawesi Selatan, Prof. Hamid Paddu, menilai fenomena tersebut tidak dapat dipahami hanya melalui besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau tingginya produksi nikel.
Menurutnya, indikator makro tersebut belum tentu menggambarkan kondisi riil pendapatan masyarakat.
“Yang terjadi adalah paradoks pembangunan. Daerah sangat kaya, PDRB per kapita sangat tinggi, produksi nikel besar, tetapi manfaat ekonomi tidak sepenuhnya tersebar merata kepada seluruh masyarakat,” kata Hamid saat dimintai tanggapannya terkait kondisi kemiskinan ekstrem di daerah penghasil tambang, termasuk Luwu Timur, Kamis (2/7/2026).
Ia menjelaskan, tingginya PDRB Luwu Timur sebagian besar ditopang aktivitas perusahaan-perusahaan pertambangan nikel, terutama PT Vale Indonesia Tbk.
Namun, nilai tambah yang tercipta lebih banyak berasal dari keuntungan perusahaan, penyusutan modal, pembayaran kepada investor, serta karakter industri yang bersifat padat modal.
Akibatnya, meskipun PDRB per kapita Luwu Timur tergolong tinggi, pendapatan rumah tangga masyarakat tidak otomatis meningkat.
“Dengan kata lain, ekonomi daerah tumbuh lebih cepat daripada kesejahteraan masyarakat. PDRB yang tinggi adalah angka rata-rata, sementara manfaat ekonominya belum tentu dinikmati secara merata oleh warga,” ujarnya.
Hamid menilai struktur ekonomi Luwu Timur hingga kini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan. Di sisi lain, sektor-sektor produktif seperti pertanian, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri pengolahan lokal, pariwisata, maupun ekonomi kreatif belum berkembang secara seimbang.
Kondisi tersebut, menurutnya, melahirkan dualisme ekonomi. Kawasan yang berada di sekitar aktivitas pertambangan berkembang jauh lebih cepat dibandingkan wilayah-wilayah pertanian atau desa yang letaknya jauh dari pusat industri.
“Akibatnya muncul kesenjangan antarkawasan. Akses pendidikan menjadi berbeda, pelayanan kesehatan belum merata, dan masih ada desa-desa yang tertinggal dari sisi infrastruktur,” katanya.
Hamid menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan meningkatkan investasi di sektor tambang. Yang lebih penting adalah memastikan kekayaan sumber daya alam mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar di daerah serta memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal.
Ia mendorong pemerintah mempercepat pembangunan industri hilir nikel di Luwu Timur agar nilai tambah dan lapangan kerja tidak berpindah ke daerah lain.
“Hilirisasi seharusnya dikembangkan di daerah penghasil, bukan seluruh nilai tambahnya dinikmati kawasan industri di luar Sulawesi. Dengan begitu, kesempatan kerja dan aktivitas ekonomi lokal akan tumbuh lebih besar,” ujarnya.
Selain itu, ia menilai peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi agenda yang tidak bisa ditunda.
Pemerintah daerah didorong memperkuat pendidikan vokasi dan pelatihan kerja melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, termasuk Universitas Hasanuddin, serta Balai Latihan Kerja (BLK), sehingga tenaga kerja lokal mampu mengisi posisi-posisi yang membutuhkan keahlian tinggi di sektor industri.
Di saat yang sama, pertumbuhan UMKM dan industri pendukung juga perlu dipercepat agar memiliki keterkaitan langsung dengan rantai pasok sektor pertambangan.
Hamid juga menekankan pentingnya memanfaatkan pendapatan daerah yang bersumber dari aktivitas pertambangan untuk investasi jangka panjang di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan inovasi.
Tak kalah penting, menurutnya, adalah memperkuat tata kelola penerimaan daerah agar lebih transparan dan akuntabel sehingga manfaat ekonomi dari sektor tambang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Intinya adalah bagaimana mengubah kekayaan sumber daya alam menjadi kesejahteraan yang inklusif. Keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya PDRB, tetapi dari sejauh mana seluruh lapisan masyarakat ikut menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (*)
