Kesenjangan antara melimpahnya kekayaan sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan akademisi Sulawesi Selatan. Sorotan tajam tertuju pada Kabupaten Luwu Timur, sebuah wilayah yang dikenal sebagai salah satu sentra produksi nikel terbesar di Indonesia, namun masih bergulat dengan persoalan kemiskinan ekstrem yang akut. Ekonom senior Universitas Hasanuddin yang juga dipercaya memimpin Dewan Pakar MKPD CIDES ICMI Sulawesi Selatan, Prof. Hamid Paddu, angkat bicara mengenai ironi yang terjadi di daerah yang kaya akan mineral tersebut.
Dalam keterangannya pada Kamis, 2 Juli 2026, Prof. Hamid Paddu menegaskan bahwa capaian indikator ekonomi makro seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang tinggi serta volume produksi nikel yang besar tidak dapat dijadikan tolok ukur tunggal untuk menilai kesejahteraan penduduk secara menyeluruh. Ia menilai fenomena ini merupakan representasi nyata dari paradoks pembangunan, ketika pendapatan asli daerah berlimpah ruah tetapi distribusi manfaatnya tidak sampai ke kantong warga. Keberadaan PT Vale Indonesia Tbk sebagai pemain utama industri nikel di wilayah tersebut memang tercatat memberikan kontribusi signifikan terhadap total PDRB daerah, namun struktur nilai tambah yang dihasilkan lebih banyak mengalir untuk kepentingan akumulasi laba perusahaan, penyusutan aset modal, pembayaran dividen bagi para investor, serta karakteristik operasional yang sangat bergantung pada mekanisasi dan teknologi tinggi.
Akibat dari kondisi tersebut, efek berganda dari lonjakan pertumbuhan ekonomi tidak sejalan dengan kenaikan pendapatan riil rumah tangga masyarakat setempat. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru berbanding terbalik dengan perbaikan kesejahteraan yang berjalan sangat lambat. Prof. Hamid kemudian mengupas lebih dalam mengenai struktur fundamental perekonomian Luwu Timur yang dinilainya timpang dan terlalu bertumpu pada satu sektor saja. Sektor produktif lainnya seperti pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), industri pengolahan berskala lokal, sektor pariwisata, hingga ekonomi kreatif belum berkembang secara proporsional. Kondisi ini menciptakan dualisme ekonomi yang mencolok antara kawasan pertambangan yang tumbuh pesat dengan wilayah agraris serta desa-desa terpencil yang masih tertinggal jauh dalam hal akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ketersediaan infrastruktur dasar.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Prof. Hamid secara tegas menampik anggapan bahwa peningkatan investasi di sektor ekstraktif merupakan jawaban tunggal atas permasalahan yang ada. Ia justru menekankan pentingnya memastikan kekayaan alam yang dimiliki mampu memberikan nilai tambah lebih besar di tingkat lokal. Percepatan pembangunan industri hilir nikel di dalam kawasan Luwu Timur menjadi rekomendasi utama yang disampaikannya. Melalui hilirisasi yang tepat guna di daerah penghasil, lapangan kerja baru dapat terbuka lebar dan perputaran roda ekonomi lokal akan lebih masif dibandingkan hanya dinikmati oleh kawasan industri di luar Pulau Sulawesi. Lebih lanjut, pakar ekonomi tersebut menilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai langkah yang bersifat wajib dan tidak dapat ditunda. Penguatan pendidikan vokasi serta program pelatihan kerja yang melibatkan kolaborasi strategis dengan institusi pendidikan seperti Universitas Hasanuddin maupun Balai Latihan Kerja (BLK) diusulkannya untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten dan siap mengisi berbagai posisi teknis di sektor industri.
Selain itu, Prof. Hamid mendorong adanya akselerasi pertumbuhan UMKM dan industri pendukung agar mampu menjalin keterkaitan langsung dengan rantai pasok industri pertambangan. Perhatian khusus juga diarahkan pada perlunya transformasi pendapatan daerah yang bersumber dari sektor tambang menjadi investasi jangka panjang yang memberi manfaat publik, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan inovasi. Tata kelola penerimaan daerah yang transparan dan akuntabel menjadi prasyarat mutlak yang harus dipenuhi. Pada kesimpulannya, Prof. Hamid menekankan bahwa parameter keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besaran PDRB, tetapi lebih pada sejauh mana seluruh lapisan elemen masyarakat dapat menikmati hasil dari pertumbuhan ekonomi. Kekayaan alam yang ada wajib ditransformasikan menjadi kesejahteraan yang bersifat inklusif dan menyentuh semua kalangan.
