Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Luwu Timur akhirnya mencapai kata sepakat untuk mendukung pembentukan Provinsi Luwu Raya. Kesepakatan ini terwujud dalam rapat paripurna yang memenuhi kuorum, di mana tidak ada satu pun fraksi yang menolak usulan pemekaran tersebut. Fraksi PDI Perjuangan menjadi salah satu penyokong utama dengan mengemukakan berbagai pertimbangan strategis dalam pernyataan sikapnya.
Jihadin Peruge selaku Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur memimpin langsung jalannya sidang paripurna yang digelar pada Jumat, 6 Februari 2026, di OKSON, Luwu Timur. Agenda penting ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Luwu Timur, Hj. Puspawati Husler, yang kehadirannya memastikan seluruh mekanisme rapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Harisal dipercaya untuk membacakan pandangan resmi Fraksi PDI Perjuangan di hadapan peserta sidang. Dalam penyampaiannya, ia menegaskan bahwa pihaknya memberikan persetujuan penuh terhadap rencana pembentukan provinsi baru tersebut, dengan setidaknya empat pijakan utama yang menjadi dasar pertimbangan fraksinya.
Landasan pertama berkaitan dengan legitimasi historis. Selama ini, narasi tentang janji Soekarno kerap digaungkan dalam perjuangan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Luwu Raya, namun belum pernah terangkat ke permukaan secara lebih luas. Fraksi PDIP mendorong agar catatan sejarah tersebut didokumentasikan secara resmi dalam bentuk White Paper. Dengan adanya dokumen ini, isu pemekaran dapat diangkat menjadi agenda nasional yang kredibel, bukan sekadar perbincangan lokal. White Paper tersebut kelak menjadi instrumen penting dalam melancarkan lobi politik ke pemerintah pusat.
Pertimbangan kedua menyoroti adanya ketegangan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan moratorium pemekaran daerah dinilai menjadi hambatan terbesar sekaligus cermin ketidakselarasan antara keinginan warga dengan regulasi nasional yang berlaku. Kondisi ini disebut menciptakan dilema yang memerlukan kebijaksanaan dari semua pemangku kepentingan dalam menyikapinya.
Adapun landasan ketiga adalah kekhawatiran atas risiko fiskal dan kompleksitas pengelolaan birokrasi baru. Fraksi PDIP menilai bahwa pembentukan DOB tanpa kesiapan matang justru akan melahirkan beban anggaran, birokrasi yang tidak efisien, dan kesenjangan pembangunan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, fraksi ini mendorong penyusunan Blue Print Fiskal dan Kelembagaan yang menyeluruh. Rencana tersebut menjadi bukti bahwa pembentukan Provinsi Luwu Raya merupakan langkah siap jalankan yang berorientasi pada percepatan pelayanan publik, penguatan identitas budaya, dan upaya mengurangi keterpinggiran masyarakat.
Dimensi identitas sosial menjadi landasan keempat yang tidak kalah urgen. Pemekaran wilayah dipandang sebagai kanal efektif untuk memperkokoh solidaritas warga melalui semangat kebersamaan yang dituangkan dalam program “Satu Luwu Raya”. Harisal menegaskan bahwa perjuangan DOB Luwu Raya bukan hanya soal administratif, melainkan bentuk pemenuhan janji sejarah sekaligus perwujudan agenda keadilan sosial. Ia menambahkan, keberhasilan usaha ini sangat ditentukan oleh konsensus politik, kesiapan anggaran, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.
Di penghujung penyampaiannya, Harisal mengawali pernyataan sikap final fraksinya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ia menyatakan dukungan resmi dan penuh terhadap pembentukan Provinsi Luwu Raya, sekaligus berkomitmen untuk terus mengawal aspirasi ini hingga benar-benar terealisasi. Pernyataan tersebut langsung disambut dengan tepuk tangan hangat dari seluruh anggota dewan yang hadir di ruang sidang paripurna.
