Oleh : Saifuddin
Direktur Eksekutif LKiS
Penulis Buku Politik Tanpa Identitas, Obituari Demokrasi, Elegi Kekuasaan_
_________________________
OKSON, LUWU TIMUR,- “Banjir uang yang mengalir ke politik saat ini, adalah pencemaran demokrasi” (Theodore Putih) Dalam berbagai kontekstasi politik di banyak negara hal yang sederhana mungkin yang dapat dilaksanakan adalah kampanye (Campaign).
Kampanye adalah bagian dari sebuah proses politik untuk menyampaikan berbagai program melalui visi dan misi. Kampanye dikemas sedemikian rupa untuk memantik sekaligus menarik perhatian publik. Kampanye Joe Biden dengan Donald Trump sebagai siklus demokrasi di Amerika Serikat menjadi patron bagi perkembangan demokrasi di semua belahan dunia.
Indonesia pasca reformasi 98 telah melakukan proses politik melalui pemilihan umum (Pemilu) sebanyak lima kali, dan pemilu 2024 adalah pemilu ke enam. Tentu dari pemilu ke pemilu selalu terjadi kampanye antar calon kandidat yang berkontekstasi. Formulasi kampanye pun dikemas oleh KPU tanpa melanggar undang-undang. Tetapi berdasarkan catatan lima pemilu sebelumnya Partai Demokrat pernah melakukan konvensi kandidat presiden sebagai cara terbaik untuk menentukan calon pemimpin masa depan.
Namun di Pemilu 2024 ini model kampanye begitu beragam sebagai jalan untuk menemukan model politik yang otentik yang tidak lahir dari contekan atau menkopi paste dari luar. Di sini ada titik kelemahan dari Partai Politik yang belum bisa memproduksi gaya, model kampanye. Sehingga kontekstasi pun masih di warnai cara-cara yang lama seperti ; baliho, spanduk, banner, bagi-bagi kartu nama sebagai bagian dari sosialisasi personal ataupun kandidat. Gaya politik yang monoton cendrung tidak membuat tertarik bagi pemilih-pemilih sebelumnya.
Mengingat pemilih Gen Z dengan 56 % adalah angka yang cukup tinggi untuk kemudian disentuh dengan cara dan media yang bersinggungan dengan Gen Z seperti Tiktok, instragram, facebook, dan media sosial lainnya. Pengguna media sosial ini masih dikuasai anak-anak muda (Gen Z). maka pola-pola transformasi digital minimal harus dikuasai. Dan gaya politik seperti ini tentu membutuhkan kerangka yang sistemik agar pesannya sampai dan dinikmati oleh pemilihnya. Dan ini jalan untuk menemukan “politik otentik”. Hannah Arendt ; politik secara umum lazim dipahami sebagal tindakan memutuskan untuk atau memerintah atas orang lain.
Politik juga jamak dipraktekkan sebagai tindakan memimpin dan mengatur orang lain, jika perlu dengan paksaan atau kekerasan. Melalui tesis ini ditunjukkan, Hannah Arendt adalah salah-satu pemikir yang secara konsisten berusaha melawan kelaziman itu.
Titik-tolak Arendt adalah idealisasi politik sebagai mode kebebasan individu dalam ruang hidup yang pluralistik Dalam paralelismenya dengan Aristoteles, Arendt menjelaskan politik sebagai persoalan koeksistensi mutual antara individu-individu yang mampu melampaui siklus pemenuhan kebutuhan hidup dan hubungan-hubungan privat, mampu berjarak dengan tradisi, sistem, otoritas, tata nilai, untuk kemudian bertindak, berbicara, berpikir dan menilai secara otentik, berlandaskan prinsip kesetaraan, kebersamaan dan kepedulian.
Republikanisme Arendt mengingatkan bahwa politik harus bertolak dari pengandalan warga negara sebagai subyek yang otonom, harus bermuara kepada pembebasan dari segala keniscayaan dan determinisme sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat mengoptimalkan potensi sebagai manusia yang merdeka.
Hannah Arendt menyediakan kerangka analisis untuk mewaspadai pengingkaran terhadap “yang politik”, yakni ketika urusan-urusan publik dijalankan berdasarkan kategori privat atau berdasarkan motif ekonomi. Namun tesis Arendt juga menunjukkan problematik.
Jika politik diidentifikasi sebagai solidaritas politis antar warga, bagaimana resiproksitasnya dengan proses politik formal di mana kebijakan diputuskan dan dilaksanakan? Bagaimana signifikansi ruang publik politis bagi terwujudnya diskursivitas antara tindakan politis warga negara dan penyelenggaraan negara.
Absennya pembahasan soal resiproksitas atau diskursivitas ini menimbulkan kesan teori ruang publik politis Arendt tidak merujuk kepada konteks dan relevansi yang jelas. Teori politik Arendt juga mengandung ambivalensi. Di satu sisi, Arendt mengategorikan pemerintahan dan legislasi sebagai aktivitas fabrikasi yang lebih mencerminkan partikularitas para regulator dan aparatus negara.
Pertanyaannya, bagaimana kemudian dari proses fabrikasi itu, lahir hukum dan konstitusi yang menurut Arendt berfungsi fundamental: syarat kemungkinan bagi kebebasan dan tindakan politis warga negara? Arendt menjelaskan keutamaan-keutamaan tindakan politis hanya dalam konteks politik kewargaan dalam ruang publik, sementara keutamaan-keutamaan itu justru lebih relevan bagi mereka yang berada dalam sistem politik formal.
Arendt mengabaikan kemungkinan bahwa legislasi tidak hanya mencerminkan singularitas para politisi, tetapi juga partisipasi dan transparansi. Kata Kunci: Ruang Publik, Ruang Privat, Pluralisme, Keduniaan, Tindakan, Kerja, Karya, Vita Activa, Vita Contemplativa, Pikiran, Kehendak, Penilaian, Kebebasan, Keniscayaan semua akan bermuara pada politik otentifikasi yang aktual.
Meminjam istilah dari Arendt sebelumnya tentang politik tindakan yakni yang berfokus pada singularitas dan partikularitas dalam ruang publik (public sphere) dimana tindakan-tindakan politik itu harus bersesuaian dengan pola-pola kehidupan dan karakter masyarakat. Dapat diartikulasikan bahwa politik tindakan adalah vita contemplavita pada obyek yang disentuh dalam hal kebijakan-kebijakan politik.
Dengan merespon politik kontemporer Indonesia menjelang pemilu 2024 ada semacam “politik otentik” yang coba dimunculkan oleh salah satu calon presiden dengan model kampanye “Desak Anies” yang kemudian diminati oleh semua kalangan.
Model ini sesungguhnya amat sangat memberikan edukasi bagi masyarakat untuk kemudian melek politik dengan cara berinteraksi langsung dengan kandidat. Fenomena “Desak Anies” menjadi warna baru dalam politik Indonesia. Respon positif kian bermunculan mengingat agenda tersebut adalah keberanian Anies Baswedan sebagai kandidat presiden berhadapan dengan publik di dalam mendiskursuskan berbagai soal-soal kebangsaan.
Di samping model Desak Anies adalah cara terbaik bagi kandidat menjual gagasan, ide, pikiran yang pantas untuk di dengar publik. Sebab selama ini kandidat hanya memiliki visi, misi tetapi pada ruang-ruang publik enggan untuk diperdebatkan.
Padahal untuk melihat indeks demokrasi salah satu variabelnya adalah responsif publik terhadap hal-hal yang berkenaan dengan nilai-nilai demokrasi. Dan ini yang seringkali tidak sampai ditengah masyarakat, mungkin nama, gestur publik bisa tau siapa kandidatnya.
Tetapi bagaimana pandangan kedepan untuk mengelola negara setidaknya pikiran itu harus dipertengkarkan. Dan Anies Baswedan salah satu kandidat yang mendapat sentimen positif terkait ide “Desak Anies” dalam setiap ruang publik. Dan saya pikir ini adalah model “politik Otentik” yang patut di tiru dalam konteks politik kontemporer bukan hanya dalam demokrasi Indonesia tetapi juga dunia.
Menjejaki pikiran dan gagasan dalam “Desak Anies” menjadi pemantik dalam tumbuhnya demokrasi di akar rumput. Dan kita bisa menyaksikan “Desak Anies” di Surabaya dan Semarang pecahkan rekor terbesar dengan di hadiri kurang lebih 8.500-10.000 orang. Ini hal yang luar biasa dalam percaturan politik nasional.
“Desak Anies” sebagai sesuatu yang baru, bagi pemilih pemula dan Gen Z tentu sangat antusias di dalam merespon agenda tersebut. Karena dianggap hal yang baru juga sekaligus untuk berinteraksi dengan kandidat presiden sehingga masyarakat tidak membeli kucing dalam karung. Dan Anies Baswedan juga mengakui bahwa “Desak Anies” bukan hanya sebatas kampanye tetapi ini bagian dari edukasi yang transformatif untuk mengirimkan pesan kepada semua untuk Indonesia adil makmur untuk semua.
Hingga pada akhirnya fenomena ini menjadi penting sebagai ingatan sejarah dalam demokrasi Indonesia untuk terus dilanjutkan—dalam fabrikasi pikiran dan gagasan yang ideal dan aktual untuk merespon kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tujuan mulia demokrasi adalah mencerdaskan secara politik kepada publik, sehingga kemudian akan terbangun kontrol politik. Dan politik otentik ala Hannah Arendt—kemudian tertransformasi dalam gaya politik Anies Baswedan dalam acara “DESAK ANIES”.
(SON/***)
