OKSON, LUWU TIMUR, – Pemerintah Desa Lagego Kecamatan Burau akhirnya membawa persoalan lumpur kiriman dari PTPN XIV yang kerap menggenangi rumah warga ke DPRD Luwu Timur untuk di bahas ditingkat Lintas Komisi.
Keputusan ini diambil setelah mencermati hasil pertemuan Legeslator Dapil Wotu – Burau dengan manajemen PTPN XIV, Selasa siang tadi yang dinilainya belum ada kesungguhan dari PTPN XIV.
” Setelah melihat hasil pertemuan antara para anggota DPRD Lutim Dapil Wotu – Burau dengan Manajemen PTPNXIV, saya
menilai belum ada kesungguhan dari pihak PTPN XIV untuk mengatasi kiriman lumpur bercampur pasir yang dikeluhkan warga. Olehnya itu saya resmi bersurat ke DPRD Lutim agar kasus ini lanjut pembahasannya di lintas komisi. ” Ungkap Akbar Huzair Kepala Desa Lagego.
Sejatinya, tiap kali hujan lebat pemukiman warga di Desa Lagego kerap terendam luapan air yang bercampur lumpur dari PT PN XIV. Kondisi seperti ini sudah sangat lama dikeluhkan warga tapi tidak mendapat perhatian dari PTPN XIV.
Muhammad Nur, Anggota DPRD Lutim yang dikonfirmasi membenarkan telah terjadi pertemuan antara anggota DPRD Lutim Dapil Wotu – Burau membahas luapan air yang bercampur lumpur dari PTPN XIV.
Persoalan ini harus diatasi agar pihak perusahaan bisa nyaman beraktivitas berdampingan dengan masyarakat.
” Ini bukan perkara limbah ya, ini persoalan menyikapi keluhan warga yang mana jika turun hujan, air bercampur lumpur dan pasir dari areal perkebunan sawit PTPN XIV Burau menggenangi pemukiman warga. ” Kata Muhammad Nur.
Kenapa luapan air bercampur lumpur ini terjadi, salah satu sebabnya adalah bendungan penampungan yang dibuat PTPN XIV tidak sebanding dengan volume air. Ketika hujan lebat bendungan penampung atau kolam sedimennya tidak bisa menampung debit air yang banyak,sehingga meluap sampai masuk kepemukiman warga.
” Ada indikasi PTPN tidak memperhatikan pengelolaan lingkungan yang baik tidak punya sistem drainase dari Hulu yang baik. ” Jelas Muhammad Nur.
Ia juga mendukung upaya yang dilakukan pemerintah Desa Lagego yang membawa perkara ini ke DPRD Luwu Timur untuk di bahas dilintas komisi. ( son/***)
