Fraksi PDI Perjuangan DPRD Luwu Timur menyatakan sikapnya secara terbuka dalam sidang paripurna, Kamis (4/6/2026), berkaitan dengan wacana suntikan modal dari pemerintah daerah untuk Perumdam Waemami. Erikc Estrada, selaku jubir fraksi, menekankan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh dilepaskan dari fondasi perencanaan bisnis yang terukur dan komprehensif. Pernyataan ini mengemuka dalam agenda pembahasan tanggapan akhir fraksi atas Ranperda perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2023, yang mengatur penyertaan modal daerah pada perusahaan air minum tersebut.
Dalam kesempatan itu, PDI Perjuangan mengangkat sederet persoalan kronis yang selama ini membelenggu operasional Perumdam. Infrastruktur yang rusak, degradasi mutu air baku saat curah hujan tinggi, cakupan jaringan yang belum merata, praktik sambungan ilegal, hingga dugaan penyimpangan penggunaan dana penyertaan modal menjadi sorotan utama fraksi. Erikc juga menyebutkan bahwa keluhan warga terkait penyesuaian tarif air sempat tertangkap dan dicermati serius oleh pihaknya.
Fraksi menilai ada tanggung jawab moral yang melekat untuk memastikan setiap alokasi anggaran negara memberikan efek nyata bagi masyarakat. Target yang diharapkan mencakup pemenuhan mutu air minum sesuai standar Permenkes Nomor 2 Tahun 2023, peningkatan kualitas pelayanan, serta terciptanya sistem pengelolaan yang adil, terbuka, dan seimbang. Erikc menambahkan, dokumen perencanaan yang diajukan wajib mencantumkan target kinerja, rencana kebutuhan investasi, estimasi pembiayaan, dan indikator keberhasilan yang transparan agar profesionalisme serta akuntabilitas pengelolaan tetap terjaga.
PDIP menilai PDAM Luwu Timur tengah berada dalam situasi pelik akibat persoalan teknis, lingkungan, finansial, dan tata kelola yang saling berkelindan. Langkah strategis yang direkomendasikan antara lain pemulihan infrastruktur, perbaikan kualitas air, penguatan kerangka regulasi, dan keterbukaan pengelolaan keuangan. Fraksi memberi lampu hijau agar regulasi tersebut dapat dilanjutkan dan disahkan, namun dengan catatan keras bahwa seluruh koreksi dan masukan yang telah disampaikan selama proses pembahasan wajib menjadi pegangan pemerintah daerah.
Fraksi meyakini rekomendasi yang dihasilkan bakal menjadi instrumen efektif untuk mendorong perbaikan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat Luwu Timur. Mengakhiri pidatonya, Erikc meminta maaf sekiranya terdapat perkataan maupun sikap yang kurang pantas selama penyampaian pandangan tersebut.
